Home / Peristiwa / Antisipasi Corona, LOGIS Tekankan Perketat Pintu Masuk NTB, Begini Alasanya

Antisipasi Corona, LOGIS Tekankan Perketat Pintu Masuk NTB, Begini Alasanya

BERITAKINI talentafmnews.com – Pemerintah Provinsi NTB dinilai sudah saatnya melakukan sejumlah tindakan strategis dan sistematis untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 atau Virus Corona ke wilayahnya. Salah satunya dengan memperketat pintu masuk ke NTB.

Direktur Eksekutif LOGIS, M Fihiruddin, usai diskusi terbatas Logis bersama sejumlah aktivis, lembaga peduli Covid-19, akademisi, dan unsur pers, Sabtu (21/3) di Mataram melalui pernyataan tertulisanya kepada radio Talentafm memgatakan, selain bersinergi terpadu dengan Pemda di 10 Kabupaten dan Kota, Pemprov NTB juga diharapkan tidak ragu-ragu dalam memutuskan kebijakan di masa siaga darurat bencana non alam hingga Agustus mendatang.

“Masa siaga darurat ini kan sudah ditetapkan, maka Pemprov melalui perangkat yang bertanggungjawab harus mulai action dengan tindakan strategis yang nyata untuk antisipasi Covid-19 di NTB ini,” katanya.

Dalam diskusi itu lanjut M.Fihirudin, terungkap sejumlah hal yang dinilai masih menjadi tantangan NTB untuk membendung penyebaran Covid-19. Misalnya, masalah pemeriksaan yang belum maksimal dilakukan di seluruh pintu masuk ke NTB, terutama di pelabuhan-pelabuhan penyeberangan laut, antar pulau dan antar Provinsi.

Padahal, untuk memastikan wilayah NTB bebas dari Covid-19, atau mempertahankan status Zero Covid-19, maka pengetatan pemeriksaan di pintu masuk NTB harus menjadi prioritas utama.

“Dalam diskusi kita rekomendasikan dibangunnya Posko Terpadu Covid-19 di semua bandara dan pelabuhan, pintu masuk ke NTB. Setidaknya mirip posko mudik lah, jadi semua unsur berwenang ada disana,” ujar Fihir.

Hal ini perlu segera direalisasikan, sebab NTB terbilang rentan lantaran di Provinsi tetangga, Bali, sudah ditemukan sedikitnya 4 kasus positif Covid-19.

“Jangan sampai di bandara kita ketat, tapi di pelabuhan-pelabuhan kita kecolongan. Selain Lembar pelabuhan di Bima juga harus ketat, karena arus dari Pulau Komodo, Flores bukan tidak mungkin masuk lewat Bima,” tukasnya.

Selain itu, langkah sterilisasi pusat-pusat area publik dengan penyemprotan disinfektan juga harus masif dilakukan. Termasuk penyediaan handsanitizer di pusat layanan publik, baik yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta.

Fihir mengatakan, segala upaya ini memang menimbulkan konsekwensi biaya. Namun, menurut dia, dalam masa siaga darurat ini soal anggaran dan biaya hendaknya jangan sampai menjadi penghambat.

“Dana kita kan konon sudah tersedia Rp25 Miliar untuk masalah Covid-19 ini. Gunakan saja dengan maksimal, tetapi tentu prinsip kehati-hatian juga harus diutamakan,”imbuhnya.

Fihiruddin lebih lanjut memaparkan, dalam diskusi LOGIS juga mengemuka tentang potensi kepanikan bagi masyarakat NTB dengan isu Covid-19 ini.

Hal ini disebabkan banyak beredarnya informasi hoax, informasi simpang siur, dan informasi yang tidak jelas sumbernya, yang seringkali masih beredar di jejaring media sosial.

Ia menilai penetapan pola informasi satu pintu bisa dipertimbangkan di NTB ini, untuk mencegah dan meminimalisir berita dan informasi yang menyesatkan dan berpotensi menimbulkan kepanikan.

Sebab, selain berita dan informasi hoax dan tidak teruji kebenarannya, masyarakat juga kadang bingung dengan pernyataan dan statemen pejabat publik di masing-masing daerah yang terkesan menginformasikan sesuai versi masing-masing.

“Kami sarankan agar pola informasi dan komunikasi khusus untuk Covid-19 ini bisa satu pintu, dikendalikan di Provinsi. Sehingga kesimpangsiuran bisa diatasi dan kepanikan masyarakat bisa diminimalisir,” terangnya.

LOGIS mendukung upaya Pemprov NTB dalam mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman Covid-19.

Ia mengatakan, upaya-upaya sosialisasi dan edukasi tentang Covid-19 harus terus dilakukan agar masyarakat NTB bisa lebih waspada tanpa harus panik.

“Masalah Covid-19 ini kan masalah global, sehingga masyarakat kita juga harus mulai teredukasi untuk mengikuti semua anjuran dan imbauan pemerintah. Satu hal kecil misalnya soal sosial distancing, penggunaan handsanitizer, ini hal sepele namun jika masyarakat tidak teredukasi tidak akan maksimal,” pungkasnya.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.