Home / Beritakini / Banggar DPRD Loteng Sampaikan Laporan Soal Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2022

Banggar DPRD Loteng Sampaikan Laporan Soal Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2022

BERITAKINI talentafmnews.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah, selasa 30/11/2021, menyampaikan laporan hasil pembasan terhadap nota keungan dan rancangan Perda APBD Lombok Tengah tahun 2022.

Laporan tersebut disampaikan dalam rapat peripurna DPRD yang digelar hari ini di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD setempat yang dipimpin oleh Ketua DPRD setempat, M.Tauhid S.Ip.

Hadir pada sidang tersebut, Bupati Lombok Tengah, HL.Pathul Bahri S.Ip, Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya ST.MT dan hampir seluruh kepala OPD se-Lombok Tengah.

Berikut dokumen laporan Banggar yang dibacakan oleh Juru Bicara Banggar, H.Muhalip S.H di hadapan hampir seluruh anggota DPRD dan anggota Forkopinda yang hadir dalam rapat paripurna tersebut:

LAPORAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TERHADAP HASIL PEMBAHASAN NOTA KEUANGAN DAN RANPERDA TENTANG APBD KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

SEBAGAIMANA YANG KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA PENDAPATAN
PEMERINTAH PUSAT SANGAT TERGANTUNG PADA PENINGKATAN PRODUKSI BARANG DAN JASA, YANG MENJADI SUMBER PENERIMAAN PPN (PAJAK PERTAMBAHAN NILAI) DAN
PPH (PAJAK PENGHASILAN).

SEDANGKAN PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI SANGAT TERGANTUNG DARI SEKTOR TRANSPORTASI BERUPA KEPEMILIKAN KENDARAAN (PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR), PENGGUNAAN BAHAN BAKAR (PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR).

SELAIN SEKTOR TRANSPORTASI, PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI JUGA BERSUMBER DARI PAJAK ROKOK DAN AIR PERMUKAAN.

SEDANGKAN PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SANGAT TERGANTUNG DARI KUNJUNGAN WISATAWAN, KARENA WISATAWAN AKAN MENGINAP DI HOTEL DAN MAKAN DI RESTORAN.

DAN LAZIMNYA, PADA DAERAH YANG KUNJUNGAN WISATAWANNYA TINGGI, HARGA TANAHNYA CENDERUNG TINGGI, SEHINGGA PENDAPATAN PBB DAN BPHTB JUGA CENDERUNG TINGGI.

KARENA ITU, JIKA DIPERHATIKAN SECARA CERMAT, BEBERAPA KABUPATEN/KOTA
YANG MEMILIKI PAD TINGGI DI INDONESIA ADALAH DAERAH DENGAN KARAKTERISTIK IBU KOTA, PUSAT BISNIS ATAU DAERAH TUJUAN WISATA.

KETIGANYA MEMILIKI PERSAMAAN, YAITU TINGKAT KUNJUNGAN WISATAWAN
(BAIK DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI) YANG CENDERUNG TINGGI.

DAERAH IBU KOTA MENIKMATI “PRIVELEGE” ATAU KEISTIMEWAAN SEBAGAI TUJUAN/KUNJUNGAN KERJA DAERAH DISEKITARNYA, BEGITU PUN PUSAT BISNIS MENIKMATI POSISINYA SEBAGAI KUNJUNGAN BANYAK PIHAK DARI PELAKU BISNIS, JUGA SEBAGAI JALUR DAGANG; SEDANGKAN DAERAH WISATA MEMILIKI DESTINASI WISATA YANG MEMANCING MINAT PARA PELANCONG UNTUK DATANG BERKUNJUNG.

KONTRIBUSI SEKTOR NON PARIWISATA BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH SANGAT RENDAH, KARENA SEBAGIAN BESAR PAJAKNYA MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT.

SEDANGKAN PENINGKATAN SEKTOR PARIWISATA AKAN BERDAMPAK LANGSUNG BAGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

KABUPATEN LOMBOK TENGAH MEMILIKI POTENSI SEPERTI DAERAH-DAERAH LAINNYA YANG TELAH LEBIH DAHULU MAJU DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR PARIWISATA, KARENA ITU TRANSFORMASI STRUKTURAL PEREKONOMIAN LOMBOK TENGAH PERLU DILAKUKAN DENGAN MENINGKATKAN PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA BAGI PEREKONOMIAN DAERAH DIMANA SEKTOR PARIWISATA MAMPU MENOPANG HAMPIR 30% PEREKONOMIAN DAERAH.

ADAPUN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA MASIH DIBAWAH 1,5%. UNTUK MENINGKATKAN KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DI LOMBOK TENGAH, PEMERINTAH DAERAH PERLU MEMBERIKAN EFFORT YANG LEBIH INTENS KARENA KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MANDALIKA DENGAN MOTOGP-NYA HANYALAH TRIGGER ATAU PEMICU, BUKAN SEGALA-GALANYA.

POSISI MANDALIKA SEBAGAI KAWASAN KHUSUS MESTI DIOPTIMALKAN
SEBAGAI MOMENTUM KEBANGKITAN EKONOMI LOMBOK TENGAH, KHUSUSNYA
SEKTOR PARIWISATA. UNTUK MEWUJUDKAN HAL TERSEBUT, MAKA LOMBOK TENGAH MESTI MENJADI DAERAH YANG RAMAH INVESTASI.

KENDALA LAHAN, KONDUSIFITAS KEAMANAN DAERAH, DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MENJADI PERSYARATAN KUNCI DALAM MENINGKATKAN PARIWISATA. DI SAMPING
ITU, INTEGRASI KAWASAN YANG MENYEDIAKAN PAKET LENGKAP ANTARA
DESTINASI PARIWISATA DENGAN SARANA PERDAGANGAN, OLEH-OLEH, KULINER,
DAN HIBURAN PERLU UNTUK DIPERTIMBANGKAN DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN RUANG.

MOMENTUM BANGKITNYA PARIWISATA DAERAH MELALUI PERHELATAN
WSBK DAN MOTOGP, JANGAN SAMPAI HANYA DINIKMATI OLEH SEKELOMPOK
ORANG, SEDANGKAN PENDUDUK LOKAL HANYALAH MENJADI PENONTON.
MANDALIKA DENGAN MOTOGPNYA BUKANLAH “MALAIKAT PENYELAMAT” YANG AKAN MENYELESAIKAN SEMUA PROBLEM PEREKONOMIAN LOMBOK TENGAH.

MOTOGP ADALAH INDUSTRI YANG PUNYA KALKULASI UNTUNG DAN RUGI,
MOTOGP ADALAH ENTITAS BISNIS YANG
BERTUJUAN MENCETAK LABA. PEMERINTAH PERLU MENJAGA RITME PERTUMBUHAN EKONOMI YANGS USTAINABLE/BERKELANJUTAN, DENGAN MEMBERIKAN EFFORT YANG LEBIH, MEMBANGUN DARI BAWAH, MEMBANGUN MANUSIA LOMBOK TENGAH AGAR BISA MENGIKUTI RITME DAN DERU MOTOGP. SEBAGAI PENDUDUK LOKAL, WARGA

LOMBOK TENGAH JANGAN HANYA MENJADI “TENAGA KERJA KASAR” DITENGAH KEMEWAHAN YANG ADA.
HADIRIN SIDANG DEWAN YANG BERBAHAGIA, BERKAT KESUNGGUHAN DAN KOMITMEN YANG TINGGI ANTARA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PIMPINAN DAN SELURUH JAJARAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD), INSYAALLAH PADA HARI INI SELASA TANGGAL 30 NOVEMBER 2021, KITA DAPAT MENYEPAKATI BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022 SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN DALAM PERMENDAGRI 27 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022.

BERDASARKAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN YANG DILAKSANAKAN MULAI TANGGAL 15 SAMPAI 29 NOVEMBER 2021, DAPAT KAMI SAMPAIKAN HASILNYA SEBAGAI BERIKUT:

1. DARI SEGI TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, BADAN ANGGARAN
DPRD MEMINTA KEPADA PEMERINTAH
DAERAH UNTUK pSENANTIASA MEMPEDOMANI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU KHUSUSNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANGP ERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANGP EMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

UNTUK ITU, BADAN ANGGARAN MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAEARAH UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN BAIK DALAM KONSIDERAN MENIMBANG, MAUPUN DASAR HUKUMNYA.

2. MEMPERHATIKAN SUKSESNYA PERHELATAN IATC DAN WSBK YANG TELAH TERSELENGGARA BEBERAPA WAKTU YANG LALU, BADAN ANGGARAN BERSAMA TAPD BERUPAYA UNTUK MENGKALKULASI ULANG BERBAGAI SUMBER PENERIMAAN DAERAH BAIK YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH MAUPUN RETRIBUSI DAERAH.

3. SECARA UMUM, POSTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022, DAPAT KAMI
SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT:

A. PENDAPATAN DAERAH TARGET
PENDAPATAN DAERAH DIRENCANAKAN
SEBESAR RP.2.281.908.069.286
(2 TRILIUN 281 MILYAR 908 JUTA 069 RIBU 282 RUPIAH) DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD)
SECARA TOTAL TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DIRENCANAKAN
SEBESAR RP.315.849.210.525 (315 MILYAR 849 JUTA 210 RIBU 525 RUPIAH) DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT

A. PAJAK DAERAH, DITARGETKAN SEBESAR RP.190.144.753.248 (190MILYAR 144 JUTA 753 RIBU 248 RUPIAH)

B. RETRIBUSI DAERAH, DITARGETKAN SEBESAR RP.34.368.888.421 (34 MILYAR 368 JUTA 888 RIBU 421 RUPIAH)

C. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DITARGETKAN SEBESAR RP.11.507.005.000 (11 MILYAR 507 JUTA 5 RIBU RUPIAH).

D. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, DITARGETKAN SEBESAR RP.79.828.563.856 (79 MILYAR 828 JUTA 563 RIBU 856 RUPIAH)

2. PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI DANA TRANSFER PADA TAHUN ANGGARAN 2022 DITARGETKAN SEBESAR RP.1.923.786.896.507

(1 TRILIUN 923 MILYAR 786 JUTA 896 RIBU 507 RUPIAH) DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

1) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT, SEBESAR RP.1.816.938.435.000 (1 TRILIUN 816 MILYAR 938 JUTA 435 RIBU
RUPIAH)
2) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH SEBESAR RP.106.848.461.507
(106 MILYAR 848 JUTA 461 RIBU 507 RUPIAH)
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH. TARGET LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PADA TAHUNANGGARAN 2022 DITARGETKAN SEBESAR RP.42.271.962.254 (42 MILYAR271 JUTA 962 RIBU 254 RUPIAH) YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN HIBAH SEBESAR RP.7.102.000.000 (7 MILYAR 102 JUTA RUPIAH); DAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBESAR RP.35.169.962.254 (35 MILYAR 169 JUTA 962 RIBU 254 RUPIAH) ;

B. BELANJA DAERAH RENCANA BELANJA
DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN
2022 DIRENCANAKAN SEBESAR RP.2.466.345.277.286 (2 TRILIUN 466 MILYAR 345 JUTA 277 RIBU 286 RUPIAH).
DENGAN MEMPERHATIKAN PERBANDINGAN BESARAN PENDAPATAN DAERAH DENGAN BELANJA DAERAH, MAKA TERDAPAT DEFISIT SEBESAR
RP.(184.437.208.000)(184 MILYAR 437 JUTA 208 RIBU RUPIAH)

C. PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2022 DIRENCANAKAN SEBESAR RP.204.437.208.000 (204 MILYAR 437 JUTA 208 RIBU RUPIAH) YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN PADA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SEBESAR 200 MILYAR SERTA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA TAHUN ANGGARAN 2021 SEBESAR RP. 4.437.208.000 (4 MILYAR 437 JUTA 208 RIBU RUPIAH) YANG
MERUPAKAN ESTIMASI BIAYA PENGAWASAN DAN PEKERJAAN FISIK HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2021 YANG AKAN DILAKSANAKAN KEMBALI PADA TAHUN ANGGARAN 2022.

SEDANGKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2022 DIANGGARKAN SEBESAR RP.20.000.000.000,00 (20 MILYAR
RUPIAH) YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK PEMBAYARAN CICILAN PINJAMAN DAERAH.

DENGAN DEMIKIAN MAKA JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO PADA TAHUN
ANGGARAN 2022 MENJADI SEBESAR RP.184.437.208.000 (184 MILYAR 437 JUTA 208 RIBU RUPIAH)

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, MAKA TOTAL PENDAPATAN DAERAH
DITAMBAH DENGAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH MENJADI SEBESAR
RP.2,486,345,277,286.00 (2 TRILIUN 486 MILYAR 345 JUTA 277 RIBU 286 RUPIAH), SEDANGKAN BELANJA DAERAH DITAMBAH DENGAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH SEBESAR RP.2,486,345,277,286.00
(2 TRILIUN 486 MILYAR 345 JUTA 277 RIBU 286 RUPIAH), SEHINGGA STRUKTUR RANCANGAN APBD KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022 DIRENCANAKAN DALAM POSISI BERIMBANG.

ADAPUN RINCIAN HASIL PEMBAHASAN
BERSAMA ANTARA
BADAN ANGGARAN DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN LOMBOK TENGAH TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN RANPERDA TENTANG APBD KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022 DITUANGKAN DALAM MATRIKS HASIL PEMBAHASAN SEBAGAIMANA TERLAMPIR DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN INI.

TERHADAP PERGESERAN PROGRAMK EGIATAN ANTAR SKPD MAUPUN PERGESERAN PROGRAM KEGIATAN SKPD, SECARA TEKNIS DILAKSANAKAN OLEH TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN BERPEDOMAN PADA LAMPIRAN LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD.

SELANJUTNYA, TERHADAP HASIL PEMBAHASAN YANG TELAH KAMI URAIKAN DI ATAS, MASING-MASING FRAKSI YANG DUDUK DALAM BADAN ANGGARAN DPRD TELAH MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIRNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. FRAKSI PARTAI GERINDRA :
DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA MUHALIP MENYATAKAN SETUJU DENGAN CATATAN DAN REKOMENDASI SEBAGAI BERIKUT :

A. FRAKSI GERINDRA
MENDORONG OPTIMALSIASI
PENGELOLAAN PAD TERUTAMA PAD YANG SUDAH JELAS SUMBERNYA SEPERTI PAJAK DAN RETRIBUSI YANG ADA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA, BPHTB, RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DAN LAIN SEBAGAINYA

B. FRAKSI GERINDRA
MEMANDANG BAHWA UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA DIBUTUHKAN INVESTOR YANG BENAR￾BENAR SERIUS UNTUK MAU
MEMBANGUN KHUSUSNYA DI BIDANG
PERHOTELAN YANG KONDISINYA SAAT INI MASIH LEBIH SEDIKIT DIBANDING DENGAN KOTA MATARAM MAUPUN LOMBOK UTARA.

C. FRAKSI GERINDRA
MENDORONG PEMERINTAH DAERAH
SEGERA MELAKUKAN PENERTIBAN
TERHADAP TANAH-TANAH YANG
TELAH DIKUASAI OLEH SEJUMLAH PIHAK NAMUN HINGGA SAAT INI TIDAK KUNJUNG
MELAKUKAN PEMBANGUNAN, SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR
DISAMPAIKAN OLEH H. LALU KELAN, S.PD MENYATAKAN SETUJU DENGAN
CATATAN DAN REKOMENDASI SEBAGAI BERIKUT :

A. TERHADAP KAMUS ANGGARAN, PENEMPATAN NOMENKLATUR DISESUAIKAN DENGAN TUPOKSI OPD SEPERTI ALSINTAN HARUSNYA ADA DI DINAS PERTANIAN, BUKAN DI DINAS KOPERASI.

B. EKSEKUSI ANGGARAN AGAR DILAKSANAKAN SECEPATNYA SEHINGGA NILAI MANFAATNYA DAPAT SEGERA DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT.

C. TERHADAP KONSULTAN PERENCANA AGAR DITERTIBKAN MENGINGAT ADA
INDIKASI BEBERAPA KONSULTAN PERENCANA YANG JUSTRU BEKERJASAMA DENGAN PIHAK PELAKSANA KEGIATAN.

3. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DISAMPAIKAN OLEH H. AHKAM, S.IP MENYATAKAN SETUJU DENGAN CATATAN
DAN REKOMENDASI SEBAGAI BERIKUT :

A. AGAR APA YANG TELAH MENJADI CATATAN-CATATAN FRAKSI UNTUK
DIPERHATIKAN DAN DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

B. FRAKSI PKB MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN UPAYA YANG SUNGGUH-SUNGGUH UNTUK MENUTUP KEBOCORAN PAD DENGAN MELAKUKAN PENATAAN SERTA PENERTIBAN TERHADAP OBYEK PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. HAL INI MENJADI PENTING UNTUK SEGERA DILAKUKAN MENGINGAT DALAM PENETAPAN PAJAK HOTEL MISALNYA, MASIH ADA YANG BELUM DIDASARKAN ATAS JENIS DAN JUMLAH KAMAR YANG TERSEDIA.

C. SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PAD, HENDAKNYA DIDUKUNGD ENGAN PERANGAT HUKUM SERTA SARANA DAN PRASARANA YANGM EMADAI SEPERTI PERUBAHAN TERHADAP PERDA PAJAK DAN RETRIBUSID AERAH, PENYEDIAAN PARKIR GATE, SERTA ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR SERTA FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA.

D. PERLUNYA MENGOPTIMALKAN KEBERADAAN ASET DAERAH SEBAGAI
SUMBER PAD.

4. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DISAMPAIKAN OLEH MUSLIHIN, SH MENYATAKAN BAHWA FRAKSI PPP
MENYAMPAIKAN APRESIASI ATAS OPTIMISME PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENYUSUN TARGET PAD. UNTUK ITU, FRAKSI PPP MEMINTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
UNTUK MELENGKAPI BERBAGAI SARANA
DAN PRASARANA YANG DIBUTUHKAN OLEH OPD DALAM MENGGALI PAD, SEPERTI DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MEMBUTUHKAN LABORATORIUM, DINAS
PERHUBUNGAN YANG MEMBUTUHKAN PARKIR GATE, RAMBU-RAMBU DI
PERAIRAN LAUT SELATAN, NEON BOX SERTA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR. FRAKSI PPP MENYATAKAN SETUJU.

5. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DISAMPAIKAN OLEH ADI BAGUS KARYA PUTRA, MENYATAKAN SETUJU SERTA
MENYAMPAIKAN APRESIASI TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENINGKATKAN PAD.

6. FRAKSI PKSI                            DISAMPAIKAN OLEH H AHMAD SUPLI,SH, MENYATAKAN SETUJU DENGAN CATATAN DAN REKOMENDASI SEBAGAI BERIKUT:

A. MENDUKUKUNG FRAKSI-FRAKSI LAIN YANG TELAH MEMBERIKAN PERHATIAN
SERIUS TERHADAP UPAYA PENINGKATAN PAD.

B. FRAKSI PKS MEMANDANG BAHWA PERLU ADANYA PENJELASAN YANG LEBIH
DETAIL TERHADAP DATA PAD SERTA RINCIAN BELANJA SEBAGAI BAHAN
BAGI DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN.

7. FRAKSI PBB :
DISAMPAIKAN OLEH LEGEWARMAN, S.IP, MENYATAKAN SETUJU DENGAN
CATATAN DAN REKOMENDASI SEBAGAI BERIKUT :

A. FRAKSI PBB MENDUKUNG DAN MENDORONG PEMRINTAH DAERAH
TERHADAP UPAYA NYATA DALAM MENGOPTIMALKAN POTENSI PAD.

B. MEMINTA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMANFAATKAN TEKNOLOGI
INFORMATIKA BERUPA APLIKASI PENYETORAN PAD SECARA NON TUNAI
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGURANGI POTENSI KEBOCORAN PAD.

C. KEBERKAHAN KAWASAN MANDALIKA YANG MENJADI SALAH SATU SUMBER
PAD, HENDAKNYA JUGA DAPAT DIRASAKAN OLEH TENAGA GTT DAN PPT
MELALUI PENINGKATAN KESEJAHTERAANNYA.

8. FRAKSI NASDEM PERJUANGAN
DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA SUHAIMI, SH, MENYATAKAN SETUJU DENGAN
DENGAN CATATAN SEBAGAI BERIKUT :

A. FRAKSI NASDEM PERJUANGAN MENYAMPAIKAN CATATAN KHUSUS UNTUK BAPPEDA, AGAR BENAR BENAR TAMPIL SEBAGAI LEMBAGA YANG MEMANG SELAYAKNYA BERFUNGSI SEBAGAI LEMBAGA PERENCANA KHUSUSNYA DALAM MENDESAIN PENDAPATAN DAERAH YANG LEBIH MAKSIMAL LAGI.

B. MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGOPTIMALKAN POTENSI
PAD YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG
BERBASIS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. HAL INI MENJADI PENTING
MENGINGAT SEMAKIN BAIK
DAN BANYAKNYA PELAYANAN YANG
DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT, MAKA AKAN BERIMPLIKASI TERHADAP
OPTIMALNYA POTENSI PENDAPATAN DAERAH.

9. FRAKSI AMANAT NURANI BERKARYA
DISAMPAIKAN OLEH SAUDARA YASIR AMRILLAH, S.PD, MENYATAKAN SETUJU
DENGAN HARAPAN DAN DOA SEMOGA APA YANG TELAH DISEPAKATI SELAMA
PEMBAHASAN DI TINGKAT BADAN ANGGARAN DAPAT DIREALISASIKAN SECARA NYATA.

DENGAN DEMIKIAN MAKA SELURUH FRAKSI-FRAKSI YANG DUDUK DALAM
BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH MENYATAKAN SETUJU
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN BERSAMA TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH.

 

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.