Home / Beritakini / Bermula Soal BAM, Diduga Muncul “Siluman” Pada Proyek Pipanisasi BWS

Bermula Soal BAM, Diduga Muncul “Siluman” Pada Proyek Pipanisasi BWS

BERITAKINI talentafmnews.com – Bermula soal Berita Acara Mediasi (BAM) yang terbitnya diduga hanya sebuah konspirasi, muncul masalah lain pada proyek pemasangan pipa (pipaniasi) air baku milik BWS tersebut. Masalah tersebut yakni adanya dugaan proyek “siluman” yang numpang pada proyek pipanisasi senilai sekitar Rp.100 miliar tersebut.

Proyek siluman tersebut, terungkap pada saat hearing yang dilakukan oleh LSM Lidik NTB, GNP Tipikor dan Pemuda Pancasila di DPRD Lombok Tengah NTB, pada selasa 17/5/2022.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum (Ketum) LSM Lidik NTB, Sahabudin SE mempertanyakan terbitnya BAM berdasarkan mediasi yang dilakukan Kejari Lombok Tengah pada rabu 16 maret 2022 pukul 10.00 wita di Kantor Kejari Lombok Tengah.

Dalam Surat Berita Acara yang disebutkan diterbitkan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Lombok Tengah itu, disebutkan bahwa telah dilaksanakan rapat mediasi antara; PUPR Lombok Tengah selaku pihak I dan BWS NTB selaku pihak II.

Hal itu terkait dengan permasalahan pemasangan pipa oleh pihak II mengenai badan jalan yang merupakan kegiatan pihak I dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait bahan sisa material yang tidak bisa dimamfaatkan kembali akibat galian pipa oleh pihak II yang mengenai badan jalan akan dikumpulkan disuatu tempat dengan dilakukan penghitungan volume, kemudian akan dilakukan serah terima dengan pihak I.

2. Bahwa pihak II bersedia mengembalikan struktur badan jalan yang terkena pemasangan pipa seperti semula dan mengaju kepada kontrak peningkatan jalan ruas darek – pelambik embung ajan – darek, dan penujak montong beliak.

3. Segala perselisihan yang timbul terkait dengan penyelesaian permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan mediasi.

Terbitnya surat mediasi tersebut lanjut Sahabudin, diduga hanya sebagai “tameng” agar adanya berbagai persoalan dibalik proyek tersebut tidak terungkap ke publik.

“Yang menjadi tanda tanya besar, pada point satu dalam Berita Acara Mediasi tersebut, dimana sisa material bekas galian yang tidak terpakai dikumpulkan, katanya di suatu tempat,”ujar Citung sapaan akrab pria gondrong ini.

Citung juga mempertanyakan soal stempel pada Berita Acara Mediasi tersebut yang tidak ada. Mestinya ada stempel Kejari Lombok Tengah sesuai dengan kop surat yang tertera.

“Mediasi ini dikakukan dengan sangat tidak profesional, tidak ada sempel, kop surat juga tidak jelas, begitu juga isi dalam mediasi tidak jelas dan tuntas. Masak bila mucul masalah dari mediasi itu akan diselesaikan lagi dengan mediasi. Siapa yang punya inisiatif ini,”imbuh Citung.

Citung khawatir, dengan adanya surat BAM tersebut, justeru digunakan untuk menakut-nakuti masyarkat agar tidak berani mengawasi dan mengkritisi proyek tersebut. Saat dikritisi lantas menunjukkan surat BAM tersebut ke Masyarakat.

“Apalagi pihak kejasaan saat ini tidak ada satupun yang datang, kami sangat kecewa. Pantas saja kami makin curiga dengan semua ini, Kejasaan tidak ada yang datang,”pungkas Citung.

Adapun Ketua Satgas GNP Tipikor, Lalu Eko Mihardi pada kesempatan tersebut mengungkap adanya dugaan proyek “siluman” pada pengerjaan proyek pemasangan pipa air baku PDAM tersebut.

Adapun proyek yang diduga menumpang tersebut, pemasangan kabel optik bawah tanah milik Telkom dengan sub kontraktor PT. Tapan Mas. Kabel Telkom tersebut, ditanam secara bersamaan dengan pipa air baku yang akan dipasang oleh BWS dengan kontrakror pelaksanya yakni PT.Nindya Karya.

“Saya pertanyakan soal komitmen antara pihak Telkom dengan PT.Nindya Karya atas numpangnya proyek pemasangan kabel optik telkom tersebut pada proyek pipanisasi PT.Nindya Karya. Berapa duit yang didapat?”tanya Lalu Eko Mihardi.

Selaib itu, Lalu Eko Mihardi juga mempertanyakan izin penanaman kabel Telkom tersebut yang bersamaan dengan pipa air baku yang sedang dikerjakan oleh PT.Nindya Karya.

“Kami baru tahu, ada proyek yang numpang pada proyek lain. Ini enak sekali, saya yakin proyek penanaman kabel optik telkom itu ada anggaranya tersendiri, lalu kalau menumpang, kemana anggaranya?”tegas Lalu Eko.

Lalu Eko menbahkan, ada dugaan pungli pada numpangnya kabel telkom di pipanisasi tersebut.

Soal proyek numpang tersebut, Kabid Binamarga PUPR Lombok Tengah,  Lalu Zulkarnain menyatakan,  proyek pemasangan kabel telkom tersebut tidak memiliki rekomendasi tim koordinasi tata ruang Kabupaten Lombok Tengah.

“Jadi soal pemasangan kabel telkom itu, tidak ada izin dari Pemkab Lombok Tengah, pemberitahuan terkait proyek pemasangan kabel optik itu juga tidak pernah,”tambah Lalu Zurkarnain.

Sementara itu, Sekjen Pemuda Pancasila Lombok Tengah, Muhammad Sahirudin memgatakan, apa yang disampaikan oleh Ketum Lidik dan GNP Tipikor tersebut, sudah sangat jelas. Mulai dari soal mediasi hingga soal adanya dugaan proyek “siluman” yang menumpang pada proyek pipaniasi tersebut.

Maka ia meminta kepada DPRD Lombok Tengah untuk segera melakukan tindakan demi menyelematkan harkat dan martabat serta kepentingan masyarakat Lombok Tengah dengan memgambil tindakan tegas.

“Maka kalau kami simpulkan, kami minta agar DPRD Lombok Tengah membuat Panitia Khusus alias Pansus atas persoalan ini. Kemudian segera meminta BWS untuk menyerahkan kontrak kerja terkait dengan perbaikan jalan yang rusak akibat proyek tersebut dan membuat kesepatakan bersama secara tertulis terkait persoalan ini,”terang Daink sapaan akrab pria yang juga Ketua PSI Loteng ini.

Menurut Daink, mediasi semacam itu mestinya tidak boleh terjadi, karena adanya surat edaran yang di tanda tangani jaksa Agung muda intelejen tanggal 15 maret 2022 Nomor :B-364/D/Ds.2/3/2022,surat tersebut di tujukan kepada kejaksaan tinggi,kepala kejaksaan negeri di seluruh indonesia mengenai larangan intervensi ikut campur tangan dalam proses pengadaan barang dan jasa,terbitnya surat ini merupakan tindak lanjut dari memorandum jaksa Agung Republik indonesia Nomor B 66/A/SUJA/03/2022 tenyang Larangan dan atau intevensi Campur tangan dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan kementrian/lembaga/instansi pemda Provinsi/kabupaten/kota dan BUMN/BUMD.

Menanggapi hal tersebut, Kadis PUPR Lombok Tengah, Lalu Rahardian mengatakan, kalau pihaknyalah yang telah meminta kepada Kejari Lombok Tengah untuk melakukan mediasi atas perseolan tersebut.

“Kami yang mohon ke Kejaksaan agar, MoU antara BWS, pelaksana dan Dinas PUPR (dan) diketahui oleh kejaksaan,”kata Lalu Rahardian.

Hal itu lanjut Lalu Rahardian, semata mata dilakukan agar komitmen pelaksana dan BWS benar- benar diawasi bersama. Sehingga pengembalian kondisi galian sesuai dengan kondisi awal dan tidak ada tujuan lain.

Dirinya meminta mediasi ke Kejaksaan karena proyek perbaikan jalan yang rusak akibat proyek pipa tersebut, sebelumnya dalam proses pendampingan oleh Kejaksaan.

“Tidak ada maksud lain kami selain agar semua berjalan sesuai dengan yang kita inginkan bersama, bagaimana agar jalan yang rusak akibat pemasangan pipa itu kembali seperti sediakala agar bisa segera dimamafaatkan oleh masyarakat, “jelas Lalu Rahardian.

Adapun pihak BWS NTB pada kesempatan tersebut menyatakan, kalau pihaknya hanya mengikuti saran dan apa yang diinginkan oleh pihak Pemkab Lombok Tengah dalam hal ini PUPR Lombok Tengah, sesuai dalam Berita Acara Mediasi.

“Kami komitmen untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat proyek pemasangan pipa ini dan menjalankan semua point seperti dalam berita acara tersebut,”katanya.

Bagi BWS, apa yang disampaikan oleh Lidik NTB dan kawan-kawan, baru hanya sebatas dugaan semata dan apa yang dikhawatirkan saat ini belum terjadi. Apalagi waktu pengerjaaan proyek pipanisasi tersebut masih berjalan hingga Agustus 2022 mendatang.

Kepala Pelaksana Proyek Pemasangan Pipa BWS dari PT.Nindya Karya, Fahrudin pada kesempatan tersebut menjelaskan, kalau pihaknya pada proyek tersebut berkontrak dengan BWS.

Sehingga tidak mempunyai hubungan secara langsung terkait dengan adanya BAM tersebut. Pihaknya akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak pihaknya dengan BWS.

Diakui Fahrudin kalau dalan kontrak kerja dengan BWS, sesungguhnya sudah ada include dengan perbaikan kembali jalan yang rusak akibat galian pipa tersebit seperti semula.

“Hanya saja kalau ingin melihat kontrak itu seperti apa, kami harus ijin ke pusat,”kata Fahrudin.

Namun Fahrudin tegaskan, pihaknya komitmen akan memperbaiki jalan yang rusak tersebut sesegera mungkin. Bahkan saat ini kata dia, telah memulai memperbaiki jalan-jalan yang rusak dimaksud secara bertahap.

Soal adanya dugaan proyek “siluman” Fahrudin membenarkanya. Pihaknya mengetahui adanya pemasangan kabel telkom pada proyek pemasangan pipa yang sedang dikerjakanya itu, namun ia twgaskan kalau pihaknya dengan telkom sama sekali tidak ada kokitmen.

“Saya pikir karena telkom juga adalah milik negara yang sama-sama bekerja untuk negara juga, maka kami baik-baik saja dengan hal itu. Tapi kami tegaskan bahwa kami tidak ada komiten sama sekali dengan pihak telkom,”tegas Fahrudin.

Terkait dengan adanya pungli atas numpangnya kabel telkom tersebut, Fahrudin kembali tegaskan pihaknya tidak mengetahuinya dan jika memang ada anak buahnya yang melakan hal itu dipersilakan dilporkan ke polisi.

“Soal numpangnya kabel ini, kalau diminta untuk dihentikan maka kami akan stop,”pungkas Fahrudin yang kemudian ditanggapi oleh massa yang hearing untuk  distop.

Sebagai kesimpulan dari hearing tersebut, Ketua Komisi III DPRD Lombok Tengah, H.Mihalip yang juga memimpin jalanya hearing yang didampingi anggota Komisi III lainya antara lain, H.Muhammad Bintang dan Ratmina menyatakan, setuju dengan point kesepakantan yang diusulkan.

DPRD Lombok Tengah akan bersurat ke BWS untuk meminta kontrak kerja atas proyek pipanisasi tersebut. Selain itu siap membuat kesepakatan secara tertulis atas persoalan tersebut yang ditandangani oleh semua pihak yang terlibat.

“Tetapi kalau pengusulan Pansus, nanti akan kita  lakukan bila masa pengerjaan proyek itu telah habis. Bila setelah habis masa pengerjaan dan ternyata jalan masih rusak, maka kami akan usulkan pembentukan pansus,”tegas Ketua DPC Gerindra Lombok Tengah ini.

 

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.