Home / Peristiwa / BPPD DARI RSUD PRAYA KE UTD “DICURI TUYUL”

BPPD DARI RSUD PRAYA KE UTD “DICURI TUYUL”

OPINIKINI talentafmnews.com

BIAYA PENGGANTIAN PENGOLAHAN DARAH (BPPD) DARI RSUD PRAYA  KE UNIT TRANFUSI DARAH (UTD) Rp. 2.740.225.000.- “DICURI TUYUL”

Oleh : Muhamad Sahirudin/ daink

Keberhasilan pengelolaan pelayanan darah sangat tergantung pada ketersediaan pendonor darah, sarana, prasarana, tenaga, pendanaan, dan metode. Oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara terstandar, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara terkoordinasi.

Upaya memenuhi ketersediaan darah untuk kebutuhan palayanan kesehatan selama ini telah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia melalui Unit Transfusi Darah (UTD) yang resebar di seluruh Indonesia berdasarkan penugasan oleh Pemerintah sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor : 18 tahun 1980 tentang Transfusi Darah.

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah nomor : 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah pasal 6 dinyatakan : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan pelayanan darah dalam rangka jaminan ketersediaan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 7 dinyatakan : Setiap UTD dan BDRS harus menyusun rencana kebutuhan darah untuk kepentingan pelayanan darah. Pasal 9 ayat (1) dinyatakan : Tindakan medis pengambilan darah hanya dilakukan di UTD dan/atau tempat tertentu yang memenuhi persyaratan kesehatan dan harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang sesuai dengan standar.

Peraturan Pemerintah nomor : 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah pasal 37 dinyatakan bahwa : Ketentuan lebih lanjut mengenai UTD tingkat nasional, UTD tingkat provinsi, UTD tingkat kabupaten/kota sebagimana dimaksud dalam pasal 35 dan pasal 36 di atur dengan Peraturan Menteri. Pasal 40 dinyatakan : Setiap UTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) wajib dilakukan Audit.

Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 83 tahun 2014 pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa : Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pembiayaan penyelenggaraan Pelayanan Darah pada UTD tingkat kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 83 tahun 2014 pasal 37 ayat (1) dinyatakan bahwa : Dalam rangka kesinambungan Pelayanan Darah serta untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas, UTD dapat memungut biaya pengganti pengolahan darah; ayat (2) dinyatakan : Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/ atau komponen darah yang aman sesuai dengan standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba; ayat (3) dinyatakan : Biaya pengganti pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat setempat.

Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 83 tahun 2014 pasal 38 ayat (1) dinyatakan bahwa :Biaya penggantian pengolahan darah di UTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 meliputi komponenn biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah dan komponen biaya operasional; ayat (2) dinyatakan : Komponen biaya penyelengaraan pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima UTD atas biaya bahan non medis dan bahan/ alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26; ayat (3) dinyatakan : Komponen biaya operasional sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh UTD atas biaya utilities, biaya sumber daya manusia, transportasi, makan minum pendonor, penghargaan pendonor, bahan cetak, dan biaya investasi; ayat (4) dinyatakan : Penetapan besaran biaya penyelenggaraan pengolahan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan subsidi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kemampuan masyarakat setempat. Pasal 39 ayat (3) hurup c dinyatakan bahwa : Biaya pengganti pengolahan darah ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota berdasarkan usulan dari dinas kesehatan kabupaten/ kota bagi UTD tingkat Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Kesehatan nomor : 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa : Tarif pelayanan darah sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) huruf i disesuaikan dengan tarif yang diatur di masing-masing daerah, paling banyak sebesar Rp. 360.000.- ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong (bag).

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah nomor : 4 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor : 5 tahun 2011 tentang restribusi jasa umum dinyatakan bahwa : Tarif Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) per kantong (bag) adalah sebesar Rp. 410.000.- ( empat ratus sepuluh ribu rupiah ).

Dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah nomor : 445/338/RSUDP/2017 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (UPTD) Laboratorium dan Transfusi Darah nomor : 800/368/DIKES/2017 pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa : Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang harus diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp. 275.000.- ( dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kantong darah. Ayat (2) dinyatakan : Jika terjadi perubahan tarif Biaya Pengganti Pengolahan darah yang di akibatkan kenaikan harga-harga, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat satu bulan sebelumnya.

Bahwa KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah nomor : 445/338/RSUDP/2017 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ( UPTD) Laboratorium dan Transfusi Darah nomor : 800/368/DIKES/2017 pasal 5 adalah : Melaksanakan pembayaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) atas pelayanan darah yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, sebesar Rp. 275.000.- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah per kantong (bag).

Bahwa HAK PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah nomor : 445/338/RSUDP/2017 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (UPTD) Laboratorium dan Transfusi Darah nomor : 800/368/DIKES/2017 pasal 5 adalah : Menerima Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sesuai dengan jumlah darah yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA, sebesar Rp. 275.000.- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kantong (bag).

PIHAK PERTAMA dapat melakukan penambahan biaya crossmatch ( uji silang serasi) berupa harga bahan dan jasa pengolahan sebesar 50 % dari Biaya Pengganti Pengolahan darah (BPPD) yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA adalah Rp. 275.000.- ( dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) per kantong/ bag darah yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dan/ atau Peraturan Bupati Daerah.

Jadi selisih pendapatan yang dieproleh RSUD Praya terkait transaksi darah selama ini adalah Rp. 360.000.- – Rp. 275.000.- = Rp. 85.000.- per kantong/bag. Jika sesuai laporan dari tahun 2017 s/d tahun 2020 RSUD Praya diprediksikan telah mendistribusikan ± 10.250 kantong darah kepada pasien, maka provit yang di dapat dari pelayanan darah/ transfusi darah di RSUD praya adalah sebesar : 10.250 kantong X Rp. 85.000.- = Rp. 871.250.000,-.

Kemanakah di pergunakan hasil keuntungan transfusi darah ini ?, dan jumlah kantong darah yang di transfusikan kepada pasien harus sama dengan jumlah yang di kirim dari pihak UTD ke RSUD Praya.

Sungguh sangat menarik untuk di bongkar kasus ini, mengingat pelayanan pasien di RSUD Praya masih biasa-biasa saja dan belum ada peningkatan yang signifikan.

Dan pantas saja masalah laporan keuangan di lingkungan RSUD Praya tidak transparan kepada pegawainya, lebih-lebih masalah pembagian Jasa Pelayanan antara dokter dengan bidan maupun perawat apalagi tenaga laboratorium terdapat kesenjangan/ disparitas yang luar biasa.

Misalnya dalam pembagian jasa pelayanan medis untuk dokter dan jajaran management bisa mencapai belasan juta rupiah, direktur puluhan juta rupiah, sedang sekelas bidan maupun perawat hanya mendapatkan paling banyak dua juta rupiah.

Maka dari itu sungguh sangat penting untuk mengetahui dasar aturan pembagian Jasa Pelayanan yang tidak proporsional atau mencederai rasa keadilan bagi sesama pegawai di lingkungan RSUD Praya.

Sementara mereka sangat memahami bahwa para dokter tidak mungkin bisa kerja sendiri tanpa di dukung oleh para perawat/ bidan maupun tenaga laboratorium dan yang lainnya. Sementara ketika ada pembagian Jasa Pelayanan terdapat perbedaan yang sangat menyolok besaran yang diterima antara dokter dengan bidan/ perawat dll, terus dasar aturan kebijakannya seperti apa ?

Demikian juga kasus insentif PAD yang saat ini lagi di tangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Praya kabupaten Lombok Tengah semoga tidak kemasukan angin dan terjadi negosiasi harga. Sebab beberapa tahun terakhir ini penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan pejabat terhenti di tengah jalan sebagai akibat rontoknya akhlak dan proses penegakkan hukum di bumi pertiwi ini.

Contoh konkritnya masalah pendzoliman para tenaga kesehatan yang belum dibayarkan HAK insentifnya selama 7 bulan di kabupaten Lombok Tengah para policy maker tidak ada yang peduli, meskipun tenaga nakes telah melaksanakan segala KEWAJIBAN merawat pasien covid 19 dengan mempertaruhkan nyawa sendiri beserta seluruh anggota keluarganya.

Adapun tata cara pembayaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah nomor : 445/338/RSUDP/2017 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ( UPTD) Laboratorium dan Transfusi Darah nomor : 800/368/DIKES/2017 pasal 6 ayat (1) adalah : PIHAK KEDUA mengirimkan tagihankepada PIHAK PERTAMA secara komulatif, berdasarkan jumlah dan jenisk antong darah dalam satu bulan; ayat (2) menyatakan : PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran atas tagihan yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA, secara tunai kepada petugas yang ditunjuk oleh pihak kedua; ayat (3) menyatakan : Pembayaran dilakukan paling lambat dua minggu setelah tagihan dari PIHAK KEDUA.

Hingga saat ini jumlah tagihan/ klaim PIHAK KEDUA yang belum dibayarkan oleh pihak RSUD Praya sebagai PIHAK PERTAMA dari tahun 2017 s/d tahun 2020 sebesar Rp. 2.740.225.000.- (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Masalahnya adalah uang/ dana Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang harusnya di terima UTD/ PIHAK KEDUA itu mengalir kemana saja ?

Penyimpangan soal Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dari RSUD Praya sebagai PIHAK PERTAMA ke UTD Praya sebagai PIHAK KEDUA perlu di usut tuntas oleh pihak aparat hukum. Dan Jangan sampai masalah ini masuk dalam laci/ tong sampah akibat transaksional beberapa pihak dengan aparat hukum. Pihak aparat harus memiliki SENSE OF JUSTICE, bukan hukum hanya bisa ditegakkan untuk yang lemah saja.

Akibat logis dari TIDAK DIBAYARNYA tagihan/ klaim Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) oleh pihak RSUD Praya kabupaten Lombok Tengah, maka untuk tahun 2021 pihak UTD terancam untuk TIDAK BISA melakukan :

(1). Menyusun rencana kebutuhan darah secara komprehensif;

(2). Melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;

(3). Melakukan penyediaan dan komponen darah;

(4). Melakukan pendistribusian kebutuhan darah;

(5). Melakukan seleksi pendonor darah;

(6). Melakukan pembelian kantong darah dan barang habis pakai dan lain-lain karena TIDAK MEMILIKI ANGGARAN .

Lalu kemana saja aliran dana BPPD itu ?, yang mengakibatkan bangkrutnya pihak UTD Praya dalam memproduksi darah ? Benarkah di curi oleh Tuyul yang doyan darah manusia ? .

 

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.