Home / Beritakini / Dari Dulu Pedagang SHM Tolak Pemagaran Pasar Renteng

Dari Dulu Pedagang SHM Tolak Pemagaran Pasar Renteng

BERITAKINI talentafmnews.com.- Sejak awal pembangunan, pedagang SHM Pasar Renteng yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Pasar Renteng (APPR) SHM, menolak Pagar Keliling Pasar Renteng di Lombok Tengah NTB.

Koordinator APPR SHM, TGH.Zaenul Huda, Selasa 31/8/2021 dalam press rilisnya menyampaikan, pemagaran Pasar Renteng bukan hanya tentang pemagaran, namun tentang aspirasi yang diduga tak di indahkan oleh Pemda Loteng.

“Dari awal peresmian pasar ini, kami sudah melakukan penolakan. Sebab dampak buruknya lebih banyak ketimbang dampak manfaatnya,”ungkap TGH.Zaenul Huda.

Menurut TGH.Zaenul Huda, dalam setiap pembangunan, apapun bentuknya, hal utama yang harus di perhatikan adalah bagaimana keadaan sosial ekonomi dari setiap pembangunan tersebut.

“Tanpa itu, setiap pembangunan hanya akan menjadi bangunan kosong yang tidak memiliki makna apapun,”imbuhnya.

Pemagaran yang dilakukan di tanah SHM para pedagang pasar renteng tersebut lanjut TGH.Zaenul Huda,  bukanlah pemagaran yang didasarkan pada aspirasi dari pedagang SHM, melainkan kehendak Pemda sendiri.

“Dari dulu kami pedagang SHM tidak pernah diajak untuk berkomunikasi, layaknya janji Kepala Dinas PUPR saat itu yang kini menjabat sebgai Sekda Lombok Tengah,”ungkap TGH.Zaenul Huda.

Bila pemagaran tersebut berorentasi pada pengamanan aset Pemda Loteng, sebagaimana dalil yang sering disampaikan, lantas apakah tepat mengamankan aset dengan cara menghilangkan akses pedagang atas sandaran hidupnya yang dimana toko para pedagang SHM ini jauh lebih dahulu ada dan berdiri ktimbang bangunan pasar renteng tersebut?

“Artinya, pedagang SHM yang menggantung kan hidupnya pada tanahnya di dekat pasar tersebut, bukanlah persoalan pemagaran semata. Jadi tegas kami sampaikan, kami tidak akan tinggal diam , hari kamis 2 September, kami akan datang dan temui Bupati Lombok tengah,”pungkas TGH.Zaenul Huda.

Sementara itu, dalam rilis yang sama, Lalu Iqra Hafiddin selaku Tim Advokad Pedagang SHM Pasar Renteng menyampaikan, biaya yang digelontorkan untuk pembagunan pagar pasar tersebut,  pemda sampaikan sebagai dalil pembenaran atas pemagaran tersebut, secara sikologis.

“Lagi – lagi dialog publik ini harus di dahulukan, terlebih informasi rinci terkait tujuan dari pemagaran di tanah para pedagang SHM di pasar renteng ini merupakan hak konstitusional yang diatur dalam pasal 28 F UUD 1945. Kami mengadvokasi para pedagang Pasar SHM di Renteng ini dari 5 bulan yg lalu. Tapi nampaknya Pemda Loteng dalam hal ini tidak peka atas kondisi para pedagang,”kata Iqra Hafiddin.

Untuk itu, Iqra Hafiddin mengingatkan kepada pemerintah Daerah Lombok Tengah, untuk tidak melanjutkan pemagaran di depan Toko para pedagang SHM pasar renteng tersebut.

“Kalaupun tetap dilanjutkan, maka liatlah dan terimalah konsekuensi dari perlawanan masyarkat pedagang pasar renteng untuk kami kepung dan menginap di kantor Bupati Lombok Tengah. Janganlah membuat catatan hitam diawal kepemimpinanya Bupati dan Sekda Lombok Tengah ini,”tutup Iqra Hafiddin.(tim)

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.