Home / Layanan Publik / Dari Hearing Lanjutan Kasta NTB, Tim Khusus Tata Kelola Hortipark Jadi Atensi

Dari Hearing Lanjutan Kasta NTB, Tim Khusus Tata Kelola Hortipark Jadi Atensi

LOMBOK TENGAH, NTB talentafmnews.com – Dari hearing lanjutan LSM Kasta  NTB terkait pengelolaan lahan hortipark di Desa Karang Sidemen dan Desa Lantan Batukliang Utara, pembentukan Tim Tata Kelola Lahan Hirtipark jadi atensi dewan.

Pada hearing lanjutan yang dilakukan pengurus dan jajaran Kasta NTB pada senin 17/10/2022 di DPRD Lombok Tengah, terungkap bahwa keputusan bersama pada hearing sebelumnya untuk membentuk tim ternyata hingga saat ini belum terealisasi.

“Maka point utama pada hearing kali ini, agar segera  tim percepatan tata keloka lahan hortipark ini segera dibentuk. Ini yang penting,”tegas Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris yang saat itu langsung memimpin jajaranya datang hearing.

Pada hearing  yang dihadiri sejumlah petinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kasta NTB tersebut, LWH akronim Presiden Kasta NTB ini, mengaitkan isu terkini yang terjadi pada lahan hortipark yang kini banyak dimamfaatkan oleh masyarakat tersebut.

Melihat isu kekinian saat ini soal lahan hortipark, yang baru-baru ini dipasangi plang  klaim atas kepemilikan lahan tersebut, menurut LWH sebagai bukti dugaan ketidak tegasan pemerintah dalam bertindak atas lahan tersebut.

“Kita harapkan pemerintah lebih proaktif terhadap legalisasi lahan itu, yang kini dimunculkan ke publik seolah-olah tidak ada persoalan pada lahan tersebut,”imbuh pria gondrong ini.

Padahal menurutnya, lahan itu masih menyisakan masalah hukum, karena sejauh pihaknya ketahui fakta hukumnya masih berseliweran.

Hal itulah yang menyebabkan adanya pemasangan plang klaim secara sepihak. Dan yang bereaksi keras mencabut plang klaim itu adalah masyarakat dan bukan pemerintah.

“Ini berpotensi menimbulkan embrio atas persoalan hukum nantinya. Dan yang ditimpa atas persoalan hukum itu bukan pemerintah namun masyarakat kita,”jelas LWH.

Itulah yang disesalkan Kasta NTB, padahal amanat UUD No. 33 pasal 3 sudah jelas,bumi  air dan segala yang terkandung didalamnya  dimamfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Bila benar bahwa Pemerintah Daerah punya kuasa atas lahan tersebut, maka harus ada aturan turunan yang diterbitkan. Sekaligus hal itu menjadi payung hukum bagi masyarakat yang saat ini diberikan mengelola lahan tersebut.

“Karena tidak bisa pemberian pengelolaan kepada masyarakat atas lahan itu hanya secara lisan saja, harus tertulis dengan payung hukum yang jelas,”ujar LWH.

Maka itu pentinya tim khusus itu dibentuk untuk merumuskan seperti apa pengelolaan lahan hortipark, yang sesungguhnya pada hearing pada bulan desember 2021 lalu telah sepakat untuk dibentuk, walau hingga saat ini tim itu belum juga terbentuk.

“Itu juga kami sesalkan,”tandas LWH.

Atas apa yang disampaikan LWH tersebut,  pimpinan hearing saat itu, Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah, HL.Kelan langsung memberikan tanggapan dan menyatakan bahwa selambat-lambatnya pada tanggal 10 Nopember 2022, tim yang dimaksud harus sudah terbentuk.

“Nanti kami akan bersurat secara resmi ke Sekda Kabupaten Lombok Tengah untuk meminta agar tim itu segera dibentuk. Selain dengan surat,nanti kami juga akan menemui langsung Bapak Bupati,” janji politisi senior Partai Golkar ini.

Apa yang disampaikan oleh HL.Kelan tersebut, didengarkan oleh seluruh pengurus Kasta NTB yang hadir antara lain, Ketua DPP Kasta NTB Abdul Hamid, Ketua Kasta NTB Lombok Tengah, Lalu Arik Rahman Hakim besersta belasan pengurus dan puluhan anggota Kasta NTB yang hadir.

Hadir pula pada hearing itu, Anggota DPRD dari Dapil Batukliang-Batukliang Utara, H.Muhammad Siddik, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas LHK, perwakilan bagian hukum Setda serta Kabag Aset Setda Lombok Tengah.

Selain itu, hadir juga sejumlah kelompok masyarakat, Kadus dan Sekdes desa terkait.

 

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *