Home / Beritakini / Diduga Langgar SE, LIDIK NTB Bersama GNP Tipikor Pertanyakan Mediasi Kejari Loteng

Diduga Langgar SE, LIDIK NTB Bersama GNP Tipikor Pertanyakan Mediasi Kejari Loteng

BERITAKINI talentafmnews.com – LSM Lidik NTB bersama GNP Tipikor pertanyakan mediasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) NTB yang dinilai melanggar Surat Edaran (SE) Kejaksaan Agung (Kejagung).

Tanda tanya besar atas mediasi yang dilakukan oleh Kejari Loteng kaitan dengan proyek pemasangan pipa PDAM dari Dam Pengge Praya Barat ke KEK Mandalika Kuta Loteng senilai Rp.103 miliar tersebut, diungkap dalam jumpa pers pada senin 16/5/2022 oleh Lidik NTB dan GNP Tipikor di Warung Kita Praya.

Ketua Umum Lidik NTB, Sahabudin SH mengatakan, ada sejumlah tanda tanya besar atas kemunculan surat mediasi atas sejumlah persoalan yang timbul pada proyek pipanisasi BWS yang dikerjakan oleh PT.NK tersebut.

Dimana surat tersebut menjelaskan tentang mediasi atas persoalan kerusakan jalan akibat dari galian pipaniasi yang diduga tidak diselesaikan oleh PT.NK. Akibatnya pemkab Loteng diperkirakan mengalami kerugian puluhan miliar.

Hal itulah yang diduga dimediasi pihak Kejari antara Pemkab Loteng dengan PT.NK selaku pelaksana proyek dan Pemkab selaku pihak yang ketempatan pembangunan pipa PDAM dari Pengge Pramenuju KEK Mandalika tersebut.

“Hingga saat ini, belum satupun point dari mediasi tersebut yang dipenuhi oleh para pihak. Selain itu, ada beberapa tanda tanya yang timbul dari mediasi tersebut,”kata Sahabudin.

Diantaranya, siapa yang menginisiasi mediasi tersebut, apa yang mau dicapai dari mediasi tersebut, hingga soal deadline mengenai konsekuensi bila kesepakatan dalam mediasi tersebut tidak dilakukan.

Dengan demikian, LIDIK NTB berpendapat bahwa mediasi itu diduga memiliki tujuan dan kepentingan lain apalagi untuk penegakan hukum.

“Kenapa dalam surat mediasi itu tidak ada setempel basah Kejari? Selain itu isi dalam mediasi itu juga tidak tuntas, salah satunya; terkait sisa bahan galian badan jalan yang tidak bisa dimmafaatkan, akan dikumpulkan. Pertanyaanya, akan dikumpulkan dimana?”tandas Citung sapaan akrab Sahabudin.

Yang menggelikan lanjut Citung, ada klausul dalam berita acara mediasi tersebut yang menyatakan, kalau ada persoalan yang timbul atas mediasi tersebut, akan diselesaikan secara mediasi. Artinya  mediasi akan disesaikan secara mediasi lagi.

Jangan sampai berita acara mediasi tersebut lanjut Citung, dianggap masyarakat sebagai alat bagi oknum di Kejari untuk mengumpulkan “pundi-pundi”.

Citung menduga ada konspirasi  pada berita acara mediasi tersebut yang berakibat pada kerugian masyarakat. Karena hingga saat ini, kerusakan akibat proyek tersebut  belum ada tanda-tanda diperbaiki.

Untuk itu LSM Lidik meminta penjelasan dari semua pihak yang terkait dalam berita acara tersebut untuk memberikan penjelasan se jelas-jelasnya. Apalagi sejauh yang ia ketahui, mediasi seperti itu sangat tidak dibenarkan dan melanggar Surat Edaran Kejagung RI nomor: B-364/D/Ss. 2/03/2022 tgl 15 maret 2022 yang menerangkan adanya larangan intervensi dan atau campur tangan  dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan kementerian/lembaga/istansi/ pemda/ provinsi/kota dan BUMM/BUMD.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan membawa hal ini ke Kejati, Kejagung hingga ke KPK,”pungkas Citung sembari menunjukkan surat berita acara mediasi yang dimaksud.

Sementara itu, menurut Ketua Satgas Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi (GNP TIPIKOR) Lombok tengah, Lalu Eko Mihardi menyatakan, adanya surat berita acara mediasi yang di lakukan oleh pihak PT.NK,Kejaksaan,PUPR,BWS tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Lombok Tengah.

Bahkan surat itu bisa jadi senjata/tameng mana kala ada tokoh masarakat,tokoh pemuda,lembaga yang perduli terhadap infrastruktur Kabupaten Lombok Tengah, bahkan DPRD sendiri bertanya masalah kerusakan jalan yang di akibatkan oleh penggalian pipa olek Nindya karya (NK).

“Pastinya Nindya Karya akan menunjukan surat berita acara mediasi tersebut. Dan kalau melihat isi surat yang tanpa stempel, surat tersebur batal demi hukum. Karna surat itu hanya mewakili oknum bukan kedinasan,”ungkapnya.

Apalagi kejaksaan Agung republik indonesia telah mengeluarkan surat edaran yang di tanda tangani jaksa Agung muda intelejen tanggal 15 maret 2022 Nomor :B-364/D/Ds.2/3/2022,surat tersebut di tujukan kepada kejaksaan tinggi,kepala kejaksaan negeri di seluruh indonesia mengenai larangan intervensi ikut campur tangan dalam proses pengadaan barang dan jasa,terbitnya surat ini merupakan tindak lanjut dari memorandum jaksa Agung Republik indonesia Nomor B 66/A/SUJA/03/2022 tenyang Larangan dan atau intevensi Campur tangan dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan kementrian/lembaga/instansi pemda Provinsi/kabupaten/kota dan BUMN/BUMD.

“Kalau kita membaca Poin 1 sampai 3 dalam klausul berita acara mediasi yang ada, ada dugaan ini di akibatkan oleh perencanaan yang kurang matang,sehingga terjadi kerusakan infrastruktur jalan yang cukup seknifikan di badan jalan yang di lalui oleh proyek galian pipa mulai dari pelambek,darek,lambuh penujak,”imbuh Lalu Eko Mihardi.

Pihaknya lanjut Lalu Mihardi,  kurang paham apakah konsultan NK melakukan koordinasi dengan PUPR dan PDAM karna lokasi yang akan di pasang pipa sebelumnya sudah terpasang 2 pipa milik PDAM yang mengalirkan air untuk masyarakat praya barat daya, tentunya pemasangan pipa oleh Nindya Karya ini terganggu dengan dua pipa PDAM ini, sehingga untuk menghindari kerusakan pipa PDAM maka NK menggeser Pipa miliknya kedekat badan jalan mengakibatkan infrastruktur jalan milik kabuten menjadi rusak karna ikut terkena eksapator,mau tidak mau itu NK harus dilakukan dari pada merusak Pipa milik PDAM yang sudah ada,”papar Lalu Eko.

Dalam melakukan pemasangan pipa dari darek hingga penujak di jalan kabupaten oleh nindya karya ternyata di tumpangi juga oleh pemasangan selang kabel HDPE milik telkomsel (mitra tel) yang di lakukan oleh subkon PT .Tapan Mas untuk pemasangan kabel jaringan Optik.

Hal ini juga akan menimbulkan permasalah di belakang hari nanti,jika pihak NK akan melakukan Rekondisi galian tersebut pasti harus menunggu pihak PT tapan mas memasang kabel optik krn saya perhatikan baru selang kabel kosong saja belum ada jaringan optiknya.

Tentunya akan menghambat rekondisi yang dilakukan oleh Nindya karya (NK) masalah ijin resminya juga harus ada karena infonya pihak PT Tapan Mas belum bersurat resmi kepada pihak Nindya Karya untuk ikut numpang manaruh kabel telkomsel tersebut.

“Tntunya pihak telkomsel juga harus bertanggung jawab atas kerusakan jalan di kabupaten Lombok Tengah ini,”tandas Lalu Eko.

Harapan pihaknya selaku masyarakat Lombok Tengah, dimanapun berada khususnya yang di lewati galian, satukan barisan jika jalan kabupaten itu tidak diperbaiki seperti semula. Dan pihak PUPR mendata infrastruktur kabupaten, apa saja yang rusak akibat penggalian tersebut.

“Pihak PU Loteng , segera memerintah Nindya Karya untuk segera memperbaiki secepatnya, karena banyak insiden yang terjadi akibat belum di perbaikinya jalan rusak karena proyek pipa tersebut,”pungkas Lalu Eko.

Sementara itu, Kajari Praya Muhammad Fadil Regan dikonfirmasi via WA-nya oleh prayapost.net, tidak memberikan tanggapan.

Begitu juga Humas PT.NK, Dinata, pihak PT. Tapan Mas, Iwan dan Kadis PUPR Loteng, L.Rahardian saat dikonfirmasi via WA-nya juga belum memberikan tanggapan.

 

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.