Home / Beritakini / Didukung Sejumlah LSM Lain, Gempar NTB Demo DPMD Loteng Hingga Sekda Turun Tangan

Didukung Sejumlah LSM Lain, Gempar NTB Demo DPMD Loteng Hingga Sekda Turun Tangan

BERITAKINI talentafmnews.com – Puluhan massa LSM Gempar NTB, rabu 8/12/2021, demo di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Tengah hingga Sekda setempat harus turun tangan.

Dalam aksi yang ke sekian kalinya ke DPDM Lombok Tengah tersebut, LSM Gempar NTB yang didukung sederet aktivis kawakan dari LSM lain di NTB tersebut, menuntut agar pihak DPMD menjalankan perintah pada putusan Penetapan Eksekusi kasus pemecatan 3 Kepala Dusun (Kadus) di Desa Tanak Beak Kecamatan Batukilang Utara (BKU) Lombok Tengah (Loteng) NTB yang telah diterbitkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram.

LSM Gempar NTB selaku pendamping kasus tersebut, minta Bupati dan Kades Tanak Beak ambil sikap mengangkat kembali Kadus yang sebelumnya diberhentikan dengan cacat prosedur sesuai putusan PTUN.

Adapun putusan eksekusi terhadap kasus tersebut sesuai surat penetapan nomor: 32/PEN-EKS/2020/PTUN.Mtr tertanggal 17 Nopember 2021, tertanda atas nama ketua, Singgih Wahyudi S.H.

Dimana dalam surat penetapan tersebut, memerintahkan tergugat yakni Kepala Desa Tanak Beak, untuk melaksanakan putusan PTUN Mataram nomor: 32/G/2020/PTUN.Mtr tanggal 2 Nopember 2020.a

Salah satu amar putusanya antara lain, mewajibkan tergugat mencabut Keputusan Kepala Desa Tanak Beak nomor: 6 tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tertanggal 3 Februari 2020 atas nama; Farhan Jalaludin Samsudin, Suparman dan Tohri.

Atas hal tersebut, Ketua Umum (Ketum) LSM Gempar NTB, Hamzan Halilintar pada sesi dialog di Aula DPMD menyatakan, tidak ada alasan lagi bagi Kades untuk tidak membatalkan pemberhentian tiga kadus.

“Kadus yang dipecat tersebut, telah melakukan perlawanan melalui PTUN Mataram hingga ke PTUN Surabaya. Dan PTUN sudah menetapkan tiga Kadus sebagai pemenang. Bahkan sekarang, PTUN sudah ada putusan penetapan eksekusinya,”ujar Hamzan.

Maka lanjut Hamzan, sudah sepatutnya Kades Tanak Beak untuk tunduk terhadap hukum agar Kadus yang sebelumnya telah diberhentikan tersebut, kembali menjadi Kadus sebagaimana bisanya.

“Jika semua tuntutan kami dan para Kadus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu tidak diindahkan oleh kades, maka kami pekan depan akan demo ke Kantor Bupati sama masyarakat yang merasa dizolimi dan kami akan segel kantor desa,”ancam Hamzan.

“Negara kita ini negara hukum, jadi mohonlah selaku pejabat desa yang mengajak masyarakat taat pada aturan. Dan apabila DPMD dan Bupati tidak segera ambil sikap, maka masyarakat Tanak Beak siap menginap di Kantor Bupati demi mendapatkan keadilan dan jawaban yang pasti, supaya Kadus yang dipecat itu segera diangkat kembali menjadi Kadus,”tegasnya.

Menjawab hal tersebut, Kadis DPMD Lombok Tengah, Zaenal Mustakim mengatakan, bahwa apa yang ada dalam amar putusan PTUN sesuai yang dimaksud LSM Gempar NTB, tersebut telah dijalankan oleh Kades Tanak Beak dengan mencabut SK yang dimaksud.

Dimana Kades Tanak Beak telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa nomor: 21 tahun 2021 tentang pencabutan atas keputusan Kepala Desa Tanak Beak nomor 6 tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Tanak Beak tertanggal 2 Desember 2021 yang dicap setempel dan ditandatangani Kepala Desa Tanak Beak, Maknun.

“Dengan adanya SK pencabutan itu, lalu apa lagi yang akan dilakukan Kades. Karena hingga saat ini saya belum menemukan pasal mana yang akan menjadi dasar pelantikan tiga Kadus terkait tersebut,”tegas Zainal Mustakim.

Zainal Mustakim, meminta agar supremasi hukum menjadi panglima tertinggi agar tidak lagi membuat penafsiran sesuai dengan kehendak pribadi.

Apa yang disampaikan Kadis DPMD tersebut, dinilai kurang tepat oleh pengunjuk rasa. Mestinya Kadis DPMD tidak hanya membaca dan menganalisa amar putusan dalam Surat Putusan PTUN yang terakhir saja, namun harus melihatnya secara utuh kesuruhan pokok perkara yang diadili oleh PTUN dalam kasus tersebut.

“Pak Kadis harus membaca secara keseluruhan pokok perkara pada setiap amar putusan dalam perkara ini. Sehingga apa yang disampaikan Pak Kadis itu menjadi seperti itu,”ujar Lalu Iqra Afiddin, salah seorang aktifis yang ikut mendukung Gempar NTB pada aksi tersebut.

Apa yang disampaikan Kadis DPMD dinilai keliru, apalagi nada suara Kadis sedikit meninggi sehingga dinilai oleh massa yang sedang demo tersebut kalau Kadis emosional menyikapi aksi demo yang sedang berlangsung.

Sehingga massa memutuskan untuk ke Kantor Bupati menyampaikan aspirasinya ke Kantor Bupati atau ke Sekda Lombok Tengah.  Namun, rencana tersebut tidak lagi dilakukan, karena Kapolres Lombok Tengah, AKBP.Hery Indra Cahyono datang ke Kantor DPMD bersama dengan Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya ST.MT.

Dialog-pun kembali digelar dengan Sekda, Kapolres dan Kadis DPMD. Namun sekitar 20 menit kemudian, Ketua LSM Lidik NTB, Sahabudin meminta dialog dihentikan karena dialog tersebut tidak mungkin berjalan baik karena massa FKD yang tadinya demo di Kantor Bupati, malah datang ke Kantor DPMD dan berorasi di Depan Kantor DPMD Lombok Tengah.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.