Home / Beritakini / Dikala Hotel Panen Diduga “Dicekal” Pergub

Dikala Hotel Panen Diduga “Dicekal” Pergub

BERITAKINI talentafmnews.com.- Perhelatan motoGP di Pertamina Mandalika Street Sirkuit Internasional di The Mandalika Desa Kuta Kecamatan Pujut Lombok Tengah NTB, jadi tumpuan harapan pelaku wisata NTB untuk bangkit dari Gempa Bumi hingga Covid-19.

Namun dikala panen akan segera tiba, pemerintah khususnya pemerintah provinsi NTB, diduga “mencekal panennya” para pelaku usaha tersebut, melalui Peraturan Gubernur (pergub) yang diterbitkanya.

Seperti rilis resmi yang diterima Talentafm, pada selasa 22/2/2022, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah telah menerbitkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi.

Peraturan ini mengatur dan menetapkan batas atas tarif hotel maupun penginapan jelang gelaran MotoGP Mandalika 2022.

Dalam rilis tersebut, bahkan gubernur hingga meminta agar pengelola hotel tidak ugal ugalan dalam menentukan harga hotel.

“Jangan ugal-ugalan dan aji mumpung. Kita akan untung sekarang tapi akan rugi dalam jangka panjang. Orang akan kapok datang ke tempat kita kalau aji mumpung naikan harga hotel dan penginapan seenaknya,” tegasnya Gubernur di Mataram.

Dalam Pergub tersebut tegas disebutkan penyedia akomodasi hanya diperkenankan menaikan harga dengan batas yang sudah diatur.

Harga yang diberikan harus sesuai zona lokasi sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, NTB.

Maksimal kenaikan tarif hanya diperkenankan tiga kali untuk hotel atau penginapan yang berlokasi lebih dekat sirkuit. Untuk zona yang lebih luar kenaikan tarif maksimal dua kali. Sedangkan zona terjauh kenaikan maksimal satu kali.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Yusron Hadi, juga telah sedikit memberikan pernyataan bahwa kenaikan harga juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan atraksi, dan wisata.

Khusus bagi agen travel, tambah Yusron, juga dapat menjual tiket maupun penginapan dengan sistem bundling dengan catatan tidak menjual dengan harga mahal. Begitu juga terkait dengan harga transportasi.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah pelaku bisnis perhotelan angkat bicara. Salah satunya Lalu Rata Wijaya,  pengelola hotel di kawasan wisata Gunung Tunak pada rabu 23/2/2022, justeru bertanya balik,  yang ugal-ugalan siapa? Ada banyak pihak yang berkontribusi dalam kenaikan harga tersebut.

Lebih jauh ia menjelaskan, dari sisi akomodasi, pihaknya ada low season, high season dan peak season. Dimasing-masing season pihaknya memiliki tiga acuan harga pada umumnya, yang disebut BAR (best available rate).

“BAR ini sesuai season tadi, turun naik pada range file yang sudah ditetapkan. BAR 1, BAR 2 hingga BAR 3, sesuai bookingan yang sudah masuk (percentage sold out room-red). Jadi kalo ada 3 season dengan 3 BAR, maka sudah terdapat 9 skema harga dalam setahun,”urai Lalu Rata Wijaya.

Ada dua lagi yang juga tidak boleh luput, extra ordinary case. Saat force majour, Chaos dll yang menyulitkan kita mendapatkan raw material untuk supply kebutuhan hotel sebagai alat berproduksi. Ini juga bisa menaikkan harga.

“Secara umum, kita ada business plan mengacu pada nilai investasi dan rencana break even point. Tidak sembarang juga karena investasi besar tentu sustainable business tetap menjadi prioritas kita. Event cuma seminggu, tidak mungkin kita akan mengorbankan rencana sepuluh hingga lima puluh tahun kita,”imbuh Lalu Rata Wijaya.

Menambahkan apa yang disampaikan oleh Lalu Rata Wijaya, Ketua Mandalika Asosiation Hotel (MHA), Samsul Bahri secara terpisah mengatakan, ada faktor agens yang juga berkontibusi menaikkan harga hotel tersebut.

Agen ini ada banyak jenisnya, dari freelance agency, wholesale, business to business, business to customer pun ada business to business to business to customer.

“Jadi bisa dibayangkan supply chain yang dilalui sebelum sampai customer, tentu tidak gratis.Tiba- tiba pihak akomodasi yang disalahkan tentu tidak bijak,”tandas Samsul Bahri.

Kalaupun yang dimaksud adalah oknum, dirinya lanjut Samsul Bahri, minta agar semua bijak dalam berstatemen. Semua saat ini belum sembuh dari pandemi dan membuat perjuangan menjadi tidak biasa.

Isu itu menurut Samsul Bahri,  “digoreng” oleh orang luar agar tidak tinggal di Lombok. Dan sayang kalau pemerintah juga mengamini hal tersebut. Pergub itu menjadi bahan argumentasi atau legitimasi kuat mereka untuk menyatakan, tidak menginap di Lombok.

“Wee need them as our ‘Bapak’ not sebagai Hakim!”tutup Samsul Bahri.

Sementara itu, Ketua Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM), Lalu Alamin yang juga salah seorang pelaku usaha hotel di kuta secara terpisah dihubungi Talentafm mengatakan, regulasi dalam perbub, menurutnya satu hal positive yang menandakan pemprov mulai care atau peduli dengan operasional hotel.

“Tetapi terkait penetapan ambang batas (harga-red) untuk saat ini belum tepat,”kata Lalu Alamin.

Pergub itu lanjut Lalu Alamin,  mubazir apabila tidak dibarengi dengan identifikasi menyeluruh tentang hotel dan seluruh komponennya.

“Tidak bisa dilihat dari harga saja, ada serangkaian hal lain yang memunculkan harga,”jelas Lalu Alamin.

Dalam dunia pariwisata imbuh Lalu Alamin, sah-sah saja, bahakan ada istilah high season surcharge yang dimengerti oleh semua pelaku pariwisata baik hotel maupun agent sebagai kenaikan wajar saat musim ramai.

Masalah harga pada gelaran event motogp, lebih banyak merupakan kesepakan antara hotel dan tamu melalui agent mereka, perlu juga diingat kalau gelaran GP punya pangsa pasar tersendiri yang umumnya high class.

“Jadi bukan aji mumpung, tetapi lebih kepada memanfaatkan momentum,”jelas Lalu Alamin.

Perhatian pemprov terkait harga, semestinya dibarengi dengan upaya-upaya support agar akomodasi di Lombok memiliki kemampuan bersaing.

“Terlebih saat pandemi, banyak hotel yang tidak memiliki biaya operasional, pada sisi ini seharusnya pemerintah hadir dan menjadi bapak sari semua property dalam tindakan yang real,”harap Lalu Alamin.

 

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.