Home / Beritakini / Dinilai Diskriminatif, Kasta Audiensi Soal Aturan Minyak Goreng Satu Harga

Dinilai Diskriminatif, Kasta Audiensi Soal Aturan Minyak Goreng Satu Harga

 

BERITAKINI talentafmnews.com.- Dinilai diskriminatif, puluhan pengurus LSM Kasta NTB pada senin 24/1/2022, datangi Dinas Perdagangan Provinsi NTB untuk audiensi soal aturan penjualan minyak goreng kemasan satu harga, yang mulai diberlakukan januari ini.

Kedatangan pengurus KASTA NTB tersebut, diterima langsung oleh kepala dinas perdagangan provinsi NTB Pathurrahman serta ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) NTB Ahmad Bages.

Sekjen DPP KASTA NTB Hasan Gauk pada pertemuan tersebut menyatakan, akibat dari kebijakan untuk menyatukan harga jual minyak goreng kemasan menjadi 14 ribu rupiah per liter, menimbulkan masalah kepada para distributor, grosir dan pedagang kecil.

Apa lagi pedagang kecil yang tidak tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) jelas sebagai pihak yang paling dirugikan.

Karena pada surat edaran dirjen perdagangan dalam negeri nomor 15 /PDN/SD/1/2022 tentang penyediaan minyak goreng kemasan di retail modern, hanya 34 pengusaha dan asosiasi se-Indonesia yang diakomodir.

Sementara yang di luar tersebut, termasuk pedagang kecil, tidak punya jaminan hak untuk mendapatkan subsidi dari kelebihan modal beli mereka sebelum kebijakan satu harga diberlakukan.

“Jangan kebijakan populis untuk menyeragamkan harga Minya goreng, tapi imbasnya akan membunuh usaha milik rakyat kecil,” kata Hasan Gauk.

Ketua kasta NTB DPD Lombok Barat, Zulfan Hadi juga meminta kepada pemerintah provinsi melalui dinas perdagangan setempat, agar tidak kaku untuk menterjemahkan surat edaran Kementrian perdagangan tentang penjualan minyak goreng kemasan satu harga tersebut.

Pemprov lanjut Zulfan Hadi, jangan hanya mengakomodir kepentingan usaha milik para taipan saja. Sementara ibu-ibu di kampung-kampung yang tidak paham soal regulasi malah dirugikan.

“Kita meminta kepada dinas perdagangan agar segera berkoordinasi dengan para distributor minyak goreng lokal, itu untuk mendapatkan data yang valid tentang berapa stok cadangan minyak mereka,”tandas Zulfan Hadi.

Selain itu untuk mengetahui berapa yang sudah mereka drop ke grosir dan pedagang kecil, agar dijadikan acuan untuk data valid dan hak-hak mereka dipenuhi.

“Jangan ada diskriminasi perlakuan pemerintah terhadap usaha milik rakyat kecil dan para taipan melalui retail retail modern semisal Alfamart Indomaret dan sejenisnya,” imbuh Zulfan.

“Mereka sih enak menjual sesuai aturan pemerintah, karena sudah ada jaminan pengembalian kelebihan modal pembelian melalui subsidi, sementara distributor dan grosir serta pedagang kecil jika tidak mau melepas ketersediaan minyak goreng mereka sesuai aturan pemerintah, maka dianggap penimbunan dan terancam sangsi pidana, ini kan bentuk pemaksaan dan penzoliman,”terang Zulfan Hadi.

Menyikapi tuntutan Kasta tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Pathurrahman berjanji akan berkordinasi dengan APRINDO NTB dan beberapa distributor minyak goreng untuk sama- sama menyusun skema dan mekanisme pendataan jumlah minyak goreng di pasaran.

“Karena aturan ini masih baru, maka kami perlu waktu untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak. Kami berjanji akan mengakomodir kepentingan usaha milik rakyat, agar hak-hak mereka juga kita lindungi,”kata Pathurrahman.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.