Home / Beritakini / Dinilai Tak Tepat Sasaran, SPN Loteng Minta Alokasi DBHCHT Dievaluasi

Dinilai Tak Tepat Sasaran, SPN Loteng Minta Alokasi DBHCHT Dievaluasi

BERITAKINI talentafmnews.com – Dinilai tak tepat sasaran, Serikat Pekerja Nasional (SPN) DPC Lombok Tengah NTB, tuntut Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) dievaluasi.

Tuntutan itu disuaraka SPN pada acara Halal bihalal sekaligus acara Ketupat May Day pada Kamis 19/5/2022 di Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat.

Ketua SPN DPC Lombok Tengah, Muhamad Jeni Mamahid pada kesempatan tersebut mengatakan, mestinya DBHCHT itu untuk peningkatan sumber daya masyarakat atau Pekerja.

Menurut SPN,  penggunaan dana tersebut dinilai belum jelas. Karena pembagian anggarannya 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 25% untuk penegakkan hukum, 25% untuk kesehatan

“Alokasi DBHCHT itu  tidak adil sekali bagi para pekerja atau petani tembakau. Seperti Penegakkan Hukum 25%. Penegakkan hukum apa kok biayanya sampai Rp. 14.439.365.250.”ungkap Jeni Mamahid.

Lebih lanjut kata Jen Gondrong, sapaan akrab pria yang juga aktivis senior ini menegaskan bahwa, dana DBHCHT seharusnya dirasakan juga hasilnya oleh para petani.

“Paling tidak mereka dapat menikmati hasil yang ia tanam dalam bentuk jaminan sosial.
Seperti jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan, Provinsi NTB aja bisa memberikan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan melalui dana DBH CHT ini, kok Kabupaten lombok tengah tidak bisa, ada apa ini,”tandas Jen Gondrong.

Untuk itu, dalam waktu dekat SPN akan menyuarakan hal itu ke DPRD Lombok Tengah melalui hearing.

Sekretaris Dinas (Sekdis) Disnakertrans Lombok Tengah, Drs. H. Reman menanggapi baik atas apa yang disampaikan oleh SPN Lombok Tengah tersebut.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk agar tetap terjaga silaturahmi antara Dinas dengan seluruh leading sektornya. Agar rasa persaudaraan kita semakin erat dan tetap terjalin,”kata H.Reman.

H.Reman berharap agenda itu dapat dijadikan sebagai momen untuk membahas nasib para pekerja untuk kedepannya. Supaya, Dinas mendapat bahan evaluasi jika ada yang perlu untuk diperbaiki.

Pada acara yang santai namun serius tersebut, dirangkai dengan sesi dialog antarh hadirin yang hadir.

Dialog tersebut dipimpin Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Lombok Tengah, Lalu Muhammad Syukran dan  berharap agenda tersebutk akan menghasilkan pembahasan serius bukan hanya debat kusir.

Terkait DBHCHT, Syukran mengakui kalau sampai saat ini sistem penyalurannya dianggap masih belum jelas.

“Seperti yang diungkapkan Ketua SPN Kabupaten Lombok Tengah tadi, menurut kita juga demikian dan itu tentu jadi PR kita bersama untuk memperbaikinya,”harap Syukron.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.