Home / Peristiwa / Dirut RSUD Praya Dipastikan Hadiri Panggilan Jaksa Besok

Dirut RSUD Praya Dipastikan Hadiri Panggilan Jaksa Besok

BERITAKINI talentanews.com – Direktur RSUD Praya Lombok Tengah NTB, pastikan dirinya bakal hadir memenuhi panggilan Jaksa terkait kasus BLUD pada RSUD Praya.

Kesiapan kehadiran itu, disampaikan dr. Muzakir Langkir melalui kuasa hukumnya, Lalu.Anton Hariawan SH.MH pada senin 20/12/2021 di Praya.

Lalu Anton Hariawan menjelaskan, pihaknya telah menerima surat panggilan kedua dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng yang ditujukan kepada kliennya yakni Dirut RSUD Praya dan diterima kliennya dari Kejaksaan pada Kamis 16/12/202.

“Ya kami terima surat panggilan dari Kejaksaan itu pekan kemarin,” ungkapnya.

Pada pemanggilan pertama lanjut Lalu Anton, klienya memang tidak bisa hadir lantaran waktu itu Dirut sedang menghadiri kegiatan Vaksinasi yang diselenggarakan oleh Polda NTB di Lombok Tengah.

Ketidak hadiran itu  telah disampaikan ke pihak Kejari dengan mengirimkan surat pemberitahuan resmi sebagai Dirut pada hari diterimanya surat panggilan tersebut.

“Merujuk dari surat Panggilan Kejaksaan kedua yang diterima, klien saya diminta hadir nanti pada Selasa (21/12/2021) pagi,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Anton sapaan akrab pengacara muda ini menepis soal isu klien-nya mangkir dari panggilan jaksa yang pertama.

Kealpaan untuk menghadiri panggilan Jaksa, diputuskan kliennya lantaran terbentur dengan tugas kedinasan Direktur yang harus dihadiri dan tidak bisa diwakilkan akibat pentingnya acara tersebut.

“Saya mewakili klien saya mohon maaf kepada semua pihak yang merasa tidak nyaman terkait panggilan pertama dari Kejari yang tidak bisa dipenuhi klien kami,” tuturnya.

Anton menyatakan, kalau klien-nya siap mengikuti semua proses tahapan yang dijalankan oleh Kejari Praya.

Jika tidak ada agenda penting yang harus diikuti, Direktur RSUD Praya akan selalu kooperatif mengikuti proses penanganan kasus tersebut.

“Intinya kami siap kooperatif mengikut segala proses yang dijalankan oleh pihak Kejari,” yakinnya.

Demi lancarnya proses penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan BLUD Praya yang sedang ditangani Kejari Loteng lanjut Anton,  sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, pihaknya memastikan kliennya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya nanti dihadapan penyidik.

Beberapa dokumen dan surat penting terkait pengelolaan BLUD RSUD Praya juga akan dibawa saat dimintai keterangan penyidik nantinya.

“Apapun yang ditanyakan dan dibutuhkan oleh Jaksa penyidik demi kebutuhan proses penyidikan, klien saya siap untuk memberikan jawaban yang sebenar benarnya dengan dilengkapi juga dengan jawaban dokumen dan surat yang akan dibawa,” jelasnya.

Beberapa dokumen dan surat-surat penting atas pengelolaan BLUD RSUD Praya dari tahun 2017-2020 saat ini imbuh Anton telah disiapkan.

Dirinya lanjut Anton, akan datang pada selasa sekitar pukul 09.00-09.30 WITA sesuai dengan jadwal yang dikirimkan oleh Kejaksaan.

“Saya pastikan klien saya nanti datang tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan oleh Kejari Loteng,” yakinnya.

Mengulas kembali keterangan dari pihak Kejari Loteng beberapa waktu lalu, dimana pihak Kejari menangani dugaan korupsi pengelolaan BLUD RSUD Praya dari tahun 2017 hingga 2020.

Pada  tahap penyidikan, penyidik menemukan adanya dugaan kerugian negara pada pengelolaan BLUD RSUD Praya sebesar Rp 900 juta lebih. Dimana dugaan kerugian negara sebesar itu berhasil ditemukan penyidik dari empat bulan pengelolaan dari empat tahun pengelolaan BLUD yang sedang ditangani.

“Intinya klien saya siap untuk membuka semua pengelolaan BLUD RSUD Praya yang sebenar-benarnya dan siap untuk memberikan keterangan apapun yang dibutuhkan penyidik dalam menangani perkara ini,” tegas Anton.

Ditahap penyelidikan, penyidik sudah meminta keterangan kepada puluhan saksi.

Selain menemukan peristiwa pidana pada tahap penyelidikan, dua alat bukti terjadinya dugaan tindak pidana korupsi juga berhasil ditemukan penyidik Kejari Loteng.

Dan merujuk dari itu, pihak Kejaksaan Negeri Loteng menaikkan status penanganan perkara ini ketahap Penyidikan.

Dan pada tahap penyidikan ini, kejaksaan sedang melengkapi berkas perkara dan melakukan pendalaman dengan melakukan pemanggilan kembali terhadap pihak-pihak yang terkait seperti Dua Dewas yakni Baiq Aluh Windayu dan Qorik Atmaja.

Sementara untuk memastikan jumlah kerugian negara,  Kejaksaan terus menunggu dan melakukan koordinasi dengan pihak BPKP Mataram sembari terus kebut proses penanganan perkara tersebut.

 

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.