Home / Peristiwa / Dishub Provinsi NTB Dinilai Diskriminatif Oleh Kopat BIL

Dishub Provinsi NTB Dinilai Diskriminatif Oleh Kopat BIL

BERITAKINI talentafmnews.com – Jadwal pergelaran motoGP dan Super Bike yang sebentar lagi akan dilaksanakan terus mengalami persiapan.

Seiring dengan hal itu Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan baru-baru ini melakukan konsolidasi dengan mengundang beberapa perusahaan dibidang transport di Kantor Dishub Provinsi NTB.

Salah satu yang diundang dalam pertemuan itu adalah Organda sebagai salah satu organisasi yang menaungi transportasi darat di wilayah NTB.

Alih-alih mendapatkan dukungan kebijakan dengan melakukan konsolidasi dengan beberapa organisasi transport, justru kebijakan Dishub ternyata banyak mendapatkan sorotan dari beberapa aliansi atau koperasi yang bergerak dibidang transportasi.

Salah satunya yakni Kopat BIL. Kopat BIL menilai bahwa kebijakan yang diambil Kadishub yang diduga hanya melibatkan dan mengundang beberapa organisasi transportasi adalah sebuah tindakan diskriminatif.

“Karena sejatinya kami pelaku transportasi yang berada di wilayah Lingkar Bandara dan Lingkar Mandalika, yang merupakan putra daerah justru tidak mendapat undangan dalam pertemuan tersebut,”ungkap Ketua Kopat BIL, Lalu Reza Fadila , sabtu 28/8/2021 kepada Radio Talenta Lombok via WA-nya.

Lalu Reza Fadila lebih jauh lagi mengungkapkan kekecewaannya atas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi yang seolah-olah tutup mata dengan keberadaan para pelaku usaha di bidang transportasi di wilayah selatan.

“Seharusnya Kadishub dalam hal ini, harus berimbang dalam mengambil sebuah kebijakan demi kemaslahatan kami yang notabene adalah tuan rumah, bukan justru malah mengambil kebijakan yang terindikasi diskriminatif seperti ini,” sambung Lalu Reza.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua Kopat BIL saat ini sedang melakukan konsolidasi dengan beberapa organisasi transport yang berada di Wilayah Telok Nare Kayangan dan lain-lain untuk bergabung melakukan penolakan terhadap kebijakan yang diambil Kasdishub.

“Dalam waktu dekat, kami akan mengadakan pertemuan besar-besaran untuk menolak kebijakan ini. Karena kami khawatir, kalau sampai ini dibiarkan akan menjadi persoalan yang lebih besar ditingkat bawah,”pungkas Lalu Reza. (red)

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.