Home / Beritakini / Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di PGRI Loteng Resmi Dilaporkan ke Kejaksaan

Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di PGRI Loteng Resmi Dilaporkan ke Kejaksaan

BERITAKINI talentafmnews.com – Dugaan penyalahgunaan anggaran di PGRI Lombok Tengah NTB, selasa 26/10/2021 resmi dilaporkan oleh Kasta NTB ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah.

Ketua Kasta NTB DPD Lombok Tengah, Lalu Arik Rahman Hakim SH menyampaikan, selain dugaan penyelewengan anggaran, Kasta NTB juga melaporkan dugaan pungli yang diduga dilakukan oleh Ketua PGRI Lombok Tengah terhadap 300 orang guru PAUD Yayasan PGRI.

Kasta NTB menyesalkan adanya pungutan liar terhadap Guru PAUD yayasan PGRi untuk pengambilan SK mereka yang diduga dipungut masing-masing sebesar Rp. 50.000 rupiah.

“PGRI seharusnya memperjuangkan kepentingan anggotanya tanpa pamrih, bukan justru menjadikan para guru sebagai objek pungli,”kata Lalu Arik.

Pengacara muda ini berharap agar Kejari Lombok Tengah menindaklanjuti laporan Kasta NTB itu demi nasib ribuan guru yang terhimpun di PGRI.

Selain itu, Kasta NTB meminta kepada seluruh guru yang tergabung di PGRI agar memberhentikan Haji Amir S.Pd sebagai ketua PGRI kabupaten Lombok Tengah.

“karena disamping roda kelembagaan tidak berjalan, pertanggungjawaban keuanganya tidak jelas. Selama ini jarang kami melihat PGRI bersikap terhadap berbagai dinamika yang dialami para guru, jangan sampai PGRI hanya jadi alat potong gaji guru tanpa kontribusi apapaun kepada anggotanya,”paparnya.

Berdasarkan hasil investigasi LSM Kasta NTB, setelah menerima aduan dari Pengurus PGRI Kabupaten Lombok Tengah, dalam pengelolaan anggaran Organisasi Profesi Gurut ersebut, Kasta NTB mendapatkan beberapa data dan fakta tentang adanya dugaan tindakan penyelewengan anggaran Organisasi yang diduga dilakukan olek Ketua PGRI Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 – 2021 yang berasal dari berbagai sumber.

Adapun rincian sumber-sumber keuangan PGRI Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 -2021adalah sebagai berikut :

1. Iuran wajib Bulanan anggota PGRI dengan jumlah anggota aktif PGRI Kabupaten
Lombok Tengah sebajak 5000 orang dengan kewajiban masing-masing anggota menyetor Rp.10.000 ( Sepuluh Ribu Rupiah ) per oang maka dalam 1 ( Satu ) Bulan jumlah dana yang terkumpul sebesar Rp.45.000.000 ( Empat Puluh Lima Juta Rupiah ) sehingga dalam 1 ( Satu ) Tahun terkumpul dana sebesar Rp.540.000.000 ( Limaratus Empat Puluh
Juta Rupiah ).

2. Sumbangan dari Pemkab Lombok Tengah sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta
Rupiah).

3. Sumbangan dari masing-masing Pengurus Cabang (12 Pengurus Cabang) sebesar Rp.3000.000 X 12 = Rp.36.000.000 ( Tiga Puluh Enam Juta Rupiah ).

4. Sumbangan Baznas Kabupaten Lombok Tengah Rp.10.000.000 (Sepuluh Jura Rupiah).

5. Sumbangan dari Bank Dinar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

6. Sumbangan dari anggota DPD RI sejumlah Rp.3000.000 (Tiga Juta Rupiah).

Dalam pengelolaan anggaran yang berasal dari berbagai sumber tersebut, Ketua PGRI Lombok Tengah atas nama Haji Amir S.Pd tidak pernah memberikan pelaporan keuangan yang baik dan benar.

Sehingga banyak indikasi telah terjadi penyelewengan (Korupsi) anggaran organisasi untuk kepentingan pribadinya.

Sebagai ilustrasi bagaimana Manajemen pengelolaan anggaran organisasi oleh ketua PGRI Lombok Tengah adalah pada saat pelaksanaan pelantikan pengurus PGRI dan hari Guru Nasional (HGN) yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Lombok Tengah.

Dimana semua pembiayaan ditanggung oleh Pemkab Lombok Tengah, namun Haji Amir sebagai Ketua PGRI Kabupaten Lombok Tengah, diduga membuat laporan yang terindikasikan Fiktif.

Karena untuk pembiayaan kegiatan
tersebut pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan yangbersangkutan menyebutkan anggaran sebesar Rp.86.800.000 (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sesuai Data
Pelaporan Pengurus PGRI Kabuapten Lombok Tengah.

Disamping adanya indikasi penggelapan dan penyelewegan anggaran organisasi, Ketua PGRI Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan hasil investigasi Kasta NTB juga diduga telah melakukan Pungutan Liar (Pungli) terhadap Guru TK Yayasan PGRI dimana masing-masing Guru yang
telah mendapatkan SK Yayasan dimintai uang sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada sekitar 300 orang Guru.

Sehingga yang bersangkutan mendapatkan uangdari hasil Pungli sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

“Maka kami sekali lagi meminta kepada Kejari Lombok Tengah,  untuk mengusut tuntas dugaan Korupsi dan Pungli yang sudah dilakukan oleh Keua PGRI Kabupaten Lombok Tengah, karena apa yang sudah dilakukan bersangkutan sangat merugikan ribuan Guru di Kabupaten Lombok Tengah,”pungkas Lalu Arik Rahman Hakim.

Laporan Kasta NTB tersebut, diterima oleh Intel Kejari Lombok Tengah,  Catur Hidayat SH dan menyatakan akan segera melakukan telaah terhadap laporan kasta tersebut.

“Kami akan sesegera mungkin melakukan pemanggilan para terlapor,”kata Kasi Intel.

Ketua PGRI Lombok Tengah, H.Amir S.Pd saat dikonfirmasi Talentafmnews via WA-nya, belum memberikan jawaban.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.