Home / Beritakini / Dugaan Permaianan “Bola Pimpong” Oknum Pejabat “Mainkan” Lahan Warga di Mandalika

Dugaan Permaianan “Bola Pimpong” Oknum Pejabat “Mainkan” Lahan Warga di Mandalika

BERITAKINI talentafmnews.com – Berbagai dinamika dan dugaan permainan oknun pejabat, dialami masyarakat dan kuasa hukum dalam memperjuangkan lahan mereka di Sirkuit Pertamina Mandalika Internasional di Kecamatan Pujut Lombok Tengah NTB, yang hingga saat ini sepersen-pun belum dibayar.

Sejak sekitar dua tahun silam, beraneka peristiwa dan indikasi intimidasi dilalui oleh warga yang hingga saat ini tak patah semangat dalam memperjuangkan hak-hak mereka selaku pemilik lahan yang hingga saat ini belum juga dibayar sepersenpun oleh pemerintah.

“Yang memberikan status lahan warga, mana yang disebut enclave, mana tanah aduan atau tanah klaim selama ini pihak ITDC. Itu hanya klaim dan penyebutan mereka, yang masyarakat tahu lahan mereka belum dibayar,”kata salah satu tim kuasa hukum warga, Lalu Rusdi, Minggu 30/1/2022 dalam jumpa pers di Praya.

Kompleksnya dinamika dan permasalahan yang dialami tak membuat para pendamping patah semangat. Apa lagi apa yang disampaikan ITDC yang mengatakan bahwa masalah lahan clean and clear, sesuai temuan di lapangan tidak benar.

Terbukti hingga saat ini, 7 klien-nya satupun tidak ada penyelesaian atas lahan mereka yang hingga saat ini belum dibayar oleh pihak ITDC. Dimana lahan ke 7 Klien-nya oleh ITDC disebut lahan aduan.

“Kita tidak berbicara tanah enclave. Karena mereka saja yang selama ini membuat kategori ada tanah enclave atau tanah aduan, atau tanah klaim. Tetapi yang terjadi selama 2 tahun lebih kami mendampingi pemilik lahan selama ini, baik itu kami sampaikan di Komnas HAM RI, maupun lembaga Ombudsman, dan kemudian dibentuk tim teknis percepatan pembangunan lahan mandalika, satgas percepatan penyelesian masalah lahan, dan yang terbaru, ditindih lagi sama satgas yang terbaru,”papar Lalu Rusdi.

Dengan berbagai dinamika itu lanjut Lalu Rusdi, pihaknya bersama pemilik lahan telah komit untuk tidak mengganggu dan menghambat perhelatan motoGP  bulan maret nanti.

Namun pihaknya berharap agar berbagai permasalahan lahan yang mengganjal juga harus komit diselesaikan oleh pihak terkait dengan duduk bersama, siapapun tim yang dibentuk komitmenya harus diselesaikan lahan masyarakat dengan membayar lahan mereka.

“Jangan masyarakat didzolimi. Ada beberapa kasus, dimana tanah masyarakat kami diklaim sudah selesai. Ada yang diklaim itu tanah muara, tapi nyatanya di lapangan, tanah itu sudah dialih fungsikan dan dibuat parit. Dan bisa kita lihat di lapangan parit itu permanen,”ungkap Lalu Rusdi.

Kemudian sisa tanah masyarakat tersebut dianggap tidak ada, mereka sebut bagian dari muara.

“Kalau mamang itu bagian dari muara, kenapa ditimbun lalu dijadikan menjadi bagian dari Sirkuit,”imbuh Lalu Rusdi.

Dan tanah yang dimasud itu lanjut Lalu Rusdi, ada di dalam pagar sirkuit dan apa yang disampaikan bisa ia pertanggungjawabkan dengan buka bukaan data.

“Jangan hanya kami yang diminta data secara terbuka. Baik secara soft file maupun hard file atau secara fisik, namun mereka juga harus memberikan data secara fisik agar betul-betul secara kongkrit melakukan sanding data,”tegas Lalu Rusdi.

Bagaimana analisa secara hukum dan lainya, hingga dibentuknya sekian kali satgas, kalau tidak ada etikad baik satgas untuk melakukan penyelesian dengan membayar lahan warga, dan malah seperti “bermain pimpong” untuk “mainkan” lahan warga, maka semua jadi sia-sia satgas tersebut, berapapun satgas yang dibentuk.

Sementara itu, pihak ITDC saat dikonfirmasi melalui Anggun Wijaya selaku Public Relations ITDC via WA-nya, belum memberikan jawaban.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.