Home / Hukum&Kriminal / Gerakan Pemuda di Desa Gemel, Laporkan Dugaan Penyelewengan ke Kejaksaan

Gerakan Pemuda di Desa Gemel, Laporkan Dugaan Penyelewengan ke Kejaksaan

LOMBOK TENGAH (NTB) talentafmnews.com – Gerakan Pemuda Peduli Desa Gemel (GPPDG), senin 12/9/2022, akhirnya laporkan dugaan penyelewengan yang terjadi di desa mereka yakni Desa Gemel Kecamatan Jonggat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah.

Sebelum melakukan pelaporan di Kejaksaan, GPPDG sempat melakukan aksi di Kantor Desa Gemel dan kemudian melanjutkan aksi damai ke Kantor Kajari di Kota Praya.

Koordinator Lapangan (Korlap) GPPDG, H. Rosi’in menyebutkan, demi kesejahteraan dan keadilan serta keberlanjutan pembangunan Desa Gemel, maka pihaknya melaporkan dugaan penyelewengan tersebut ke Kejaksaan.

Adapun sederet dugaan pelanggaran itu lanjut H.Rosi’in antara lain; pembelian lahan sarana olahraga yang kurang jelas, anggaran pembangunan gedung balai desa yang menguras anggaran sangat besar , namun tidak sesuai dengan azas mamfaat terhadap masyarakat.

“Selain itu ada juga anggaran PMT (Pemberian Makanan Tambahan-red) tahun 2019-2021 tidak sepenuhnya terealisasi,”ungkap H.Rosi’in.

Selanjutnya penambahan pembantu staf sebanyak 8 orang yang justeru merugikan anggaran desa, pengelolaan distribusi pajak yang tidak jelas, insentif Badan Keamanan Desa (BKD).

“Kami juga menduga ada persekongkolan Kades dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menyebabkan BPD tidak menjalankan tupoksinya,”imbuh H.Rosi’in.

GPPDG juga meminta kejaksaan untuk megusut pertanggungjawaban Sekertaris Desa (Sekdes) dan Bendahara Desa Gemel, pembangunan talut dan rabat yang anggaranya tidak jelas.

Dipertanyakan pula terkit mekanisme pengelolaan tanah pecatu serta bagaimana alokasi pengelolaan hasil tanah pecatu tersebut.

Sejumlah dana lainya juga pengelolaanya diduga tidak jelas antara lain; dana covid-19, dana ketahanan pangan, dana Bumdes.

“Kami juga melihat, pengalokasian DD bidang fisik lebih fokus di satu titik di Dusun Gemel seputaran rumah kades, kemudian pencairan BLT-DD tahap 1-2 tahun 2022 SPJ-nya kurang jelas sehingga terjadi pembokiran rekening desa,”papar H.Rosi’in.

Untuk itu, HPPDG berharap agar pihak Kejaksaan segera memproses laporan mereka hingga dugaan tersebut menjadi jelas dan siapapun yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *