Home / Beritakini / Hamzan Halilintar: “Pernyataan Zaini Ketua LSM Garuda Soal Penangan Kasus BLUD sebuah penyesatan”

Hamzan Halilintar: “Pernyataan Zaini Ketua LSM Garuda Soal Penangan Kasus BLUD sebuah penyesatan”

BERITAKINI talentafmnews.com – Pernyataan Ketua LSM Garuda terkait penanganan Kasus Dugaan Korupsi BLUD seperti dalam pemberitaan Talenta FM : https://www.talentafmnews.com/terkatung-katung-lsm-garuda-desak-kpk-ambil-alih-kasus-blud-di-loteng/ menurut Ketua Umum (Ketum) LSM Gempar NTB, Hamzan Halilintar menyesatkan.

“Menurut saya itu asal berbicara dalam melihat proses penegakan hukum di kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Loteng. Itu permintaan yang menyesatkan, karena secara kelembagaan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah memiliki atasan seperti Kejaksaaan Tinggi NTB dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia bukan KPK,”papar Hamzan Halilintar, kamis 28/4/2022 kepada Talenta FM.

Jadi pernyataan tersebut sangat memalukan, karena Ketua LSM Garuda tidak melihat dan melakukan investigasi secara utuh, hanya mendapatkan informasi di media saja. Dan pernyataan tersebut dianggap Hamzan, hanya sebuah cari panggung dan ingin menjadi pahlawan kesiangan karena tiba-tiba muncul dengan pernyataan yang menyesatkan publik dan mekanisme struktur hukum.

“Serta saya memiliki catatan kalau ketua LSM Garuda ini sudah dua kali diduga menimbulkan kegaduhan serta konflik antar pegiat LSM di Lombok Tengah,”imbuh Hamzan.

Ketua LSM Garuda ini lanjut Hamzan,  jangan tiba-tiba muncul dari Lombok Timur sebagai pahlawan penuntasan kasus, karena LSM Garuda ini tidak tau sama sekali terkait dugaan masalah di BLUD yang sedang ditangani oleh kejaksaan Negeri Loteng.

“Kami bingung sama ketua LSM Garuda ini, alamatnya di Loteng atau di Lombok timur? Kok tidak tertib dalam hal cara-cara kerja LSM dan lalu lintas keilmuan,”tanya Hamzan.

Jadi ketua LSM Garuda harus mengetahui Pasal 10A ayat 2 UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK yang merupakan syarat-syarat perkara bisa diambil alih KPK yang berbunyi:

“(2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;

b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;

d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;

e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif;

atau f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait hal tersebut, Ketua LSM Garuda, M.Zaini saat dikonfirmasi via WA-nya, belum memberikan tanggapan.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.