Home / Beritakini / ITDC Dinilai Tak Hargai Pemprov NTB Dalam Usaha Penyelesaian Masalah Lahan

ITDC Dinilai Tak Hargai Pemprov NTB Dalam Usaha Penyelesaian Masalah Lahan

BERITAKINI talentanews.com.- Upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk menangani kasus lahan di KEK Mandalika terus dilakukan. Namun, apa mau dikata, pihak ITDC terkesan tidak menghargai upaya dari Pemerintah Provinsi dalam melakukan percepatan penyelesaian masalah ini. Hal ini dikatakan oleh Koordinator Pendamping Masyarakat Pemilik Lahan, TGH. Fauzan Zakaria saat diwawancara oleh awak media saat mediasi di kantor Kesbangpoldagri NTB, senin (10/1/2022).

Ia menjelaskan, Satgas ini adalah upaya dari Pemerintah Provinsi untuk menengahi antara masyarakat dan ITDC, tapi iktikad baik pemerintah enggan diamini oleh pihak ITDC dengan tidak hadir pada agenda mediasi yang diinisiasi oleh Satgas Penyelesaian Sengketa Lahan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi.

“Pihak ITDC tidak hadir, hanya pengacaranya yang tidak membawa apa-apa, itupun hadir pukul 12.00 siang yang mana agendanya pukul 9.00 pagi. Bagi kami, ini bentuk penghinaan ke Pemerintah Provinsi,” jelasnya.

TGF, sapaan akrabnya menuturkan, Satgas yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi telah bekerja dengan baik dalam permasalahan ini, hanya saja ia menyayangkan sikap ITDC yang mengacuhkan Satgas bentukan Pemerintah ini.

Selain itu, TGF juga menyayangkan sikap BPN Lombok Tengah yang juga tidak hadir pada acara mediasi tersebut, justru yang hadir pada acar itu adalah Kanwil BPN NTB, namun hal tersebut sia-sia karena Kanwil BPN NTB juga tidak membawa data HPL yang sering digemborkan ITDC namun tidak pernah dilihat wujudnya.

“Kami bawa data lengkap untuk disandingkan dengan HPL yang katanya ITDC miliki, namun kenyataannya, ITDC maupun BPN tidak membawa data tersebut, bagaimana mau cepat selesai kalau seperti ini,” tuturnya.

Ia menjelaskan ketakutannya akan event Internasional MotoGP Mandalika akan terganggu dan kemungkinan tertunda akibat masalah ini.

“Kami khawatir para pemiliki tanah akan kembali menduduki tanahnya masing-masing, yang tentunya akan sngat mengganggu kelnacaran persiapan MotoGP yang sudah didepan mata,” ujarnya.

Ia meminta kepada seluruh pihak untuk mendukung Satgas dalam penyelesaian masalah ini dan meminta kepada pihak BPN dan ITDC menghargai upaya Satgas serta mengikuti instruksi Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan masalah ini.

“Mari ITDC dan BPN, kita hargai usaha Pemerintah melalui Satgas ini. Demi Kelancaran Event MotoGP, Presiden telah menginstruksikan kepada mentri BUMN dan steakholder terkait agar tanah msyrakat segera di bayar,” ajaknya.

Kekecewaan yang sama disampaikan oleh Setia Darma selaku pengacara dari salah satu pemilik lahan. Ia mengatakan, usaha Satgas ini tidak akan ada hasilnya jika pihak ITDC dan BPN tidak mengikuti permintaan Satgas untuk melakukan penyandingan data.

“ini tidak akan ada hasilnya jika mereka tidak bawa data, kita sarankan kepada Kasatgas untuk menunda dulu, kita minta BPN dan ITDC bawa data, kalau mereka punya hpl, tunjukkan hpl nmr berapa dasar keluarkan hpl apa,” terangnya.

Ia menginformasikan bahwa Satgas telah setuju untuk melakukan penjadwalan ulang pertemuan antara pemilik lahan, BPN dan ITDC untuk melakukan penyandingan data, ia berharap pertemuan selanjutnya, pihak BPN dan ITDC datang untuk melakukan mediasi.

“ini akan di reschedule sekitar dua hari, menungg pemberitahuan dari kanwil BPN, semoga BPN dan ITDC ini serius, walaupun tdk bawa data minimal datanglah, pungkasnya.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.