Home / Polemik / Janji ITDC Selesaikan Pembayaran Lahan KEK Mandalika Tak Kunjung Ditepati

Janji ITDC Selesaikan Pembayaran Lahan KEK Mandalika Tak Kunjung Ditepati

 

LOMBOK TENGAH, NTB talentafmnews.com  – Janji pihak ITDC untuk melanjutkan Mediasi penyelesaian pembayaran lahan KEK Mandalika mulai satu oktober ini ternyata tak kunjung ditepati.

“Mereka berjanji Divisi penyekesaian Lahan akan melanjutkan mediasi Per 1 oktober 2022 ini tapi sampai tanggal 11 tidak ada apa apa,” ungkap M Samsul Qomar, salah seorang perwakilan kuasa warga pemilik lahan the mandalika kute Lombok pada selasa 11/10/2022 dalam rilisnya.

Dia mengatakan, setiap akan di adakan event besar pihak pengembang beserta pemerintah provinsi sampai daerah selalu memberikan angin segar kepada warga. Modusnya dengan mengundang kuasa pemilik untuk rapat rapat setelah itu menebar janji janji manis.

“ polanya selalu sama saat akan WSBK 2021 juga begitu pas mau moto GP sama begitu juga rapat tapi tak berujung,” ulas mantan jurnalis ini.

Taktik pengembang ITDC dan pemerintah dengan tangan satgas selama ini membuat warga sudah gerah dan marah karena keseriusan pihak Pengembang sama sekali tidak mencerminkan sebuah BUMN yang berpihak pada masyarakat.

Semestinya Gubernur hingga Bupati Lombok Tengah berdiri di atas kepentingan rakyat dengan memerintahkan ITDC segera menyelesaikan soal soal lahan yang masih tersisa.

MSQ mengatakan pihaknya mendampingi sekitar 48 orang warga dengan luas 80 hektare lahan yang masih belum selesai di bayarkan.

“Kalau total tanah yg belum dari Zona I dan seterusnya kita mengacu pada hasil kesbangpoldagri sekitar 300 hektare lebih,” rinci ketua Pemuda Pancasila Ini.

Selebihnya masih kata dia, jika persoalan ini tidak ada titik terang pada bulan ini maka pihaknya tidak berani menjamin penyelenggaraan WSBK bisa berjalan lancar begitu juga moto GP 2023 mendatang karena warga sudah lelah di janjikan dan di PHP oleh ITDC dengan pola pola lama.

Malah dia menyebutkan warga sudah bersiap siap menguasai memagar lahan yang masih mereka kuasai sampai dengan saat ini untuk memastikan kepemilikan mereka juga dengan alas hak yang aseli di bawah tahun 2012 .

“ si bram itu fikir warga bodoh HPL ITDC itu mulai pengajuannya 2014 sementara alas hak warga jauh di bawah tahun itu,” pungkas mantan dewan dua periode ini.

Sementara itu, APV Site Operation The Mandalika I Made Pariwijaya dikonfirmasi via WA atas pernayataan M.Samsul Qomar tersebut meminta Talenta FM untuk menghubungi Humas ITDC.

“Selamat pagi Pak, untuk tanggapan ini Bapak dapat menghubungi Ibu Anggun nggih, bagian Humas ITDC,”balas I Made Pariwjaya.

Sementara itu, Bagian Humas ITDC Anggun Wijaya saat dikirimkan rilis pernyataan M.Samsul Qomar tersebut via WA sesuai arahan I Made Pariwijaya, belum memberikan tanggapan.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *