Talenta FM Bangun Desa Bangun Bangsa
TALENTAFMNEWS.COM – Janji ITDC sebagai pengembang untuk dan siap melakukan sanding data sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi ternyata “bualan semata”.
Demikian disampaikan Juru Bicara (Jubir) Pejuang Lahan The Mandalika, M.Samsul Qomar S.Sos, kamis 5/1/2023 dalam rilisnya kepada Talenta FM Indonesia via WA.
Setelah pihak Pemprov NTB mengirim surat permintaan jadual sanding data minggu ke dua Januari, malah ITDC mangkir dan mengundang balik Gubernur NTB ke Jakarta.
Hal itu sesui dengan surat yang dilayangkan Pemprov NTB nomor: 005/01/KUM tertanggal 2 Januari 2023 yang ditandatangani Sekda NTB, HL.Gita Aryadi M.Si.
Namun surat tersebut dijawab ITDC dengan surat nomor: 001/DIR/ITDC.01/I/2023 tertanggal 4 Januari 2023 yang ditandatangani Direktur Utama ITDC, Ari Respati.
Hal tersebut menurut MSQ, akronim mantan Jurnalist ini, sudah keluar dari proses yang di janjikan dan yang diinginkan oleh masyarakat pemilik.
“Untuk itu, kami meminta Gubernur NTB sebagai Penguasa tertinggi di daerah ini untuk bersikap tegas soal penolakan dan cara-cara pengembang melecehkan pemerintah provinsi ini,”tandas MSQ.
Gubernur tegas MSQ, harus tegas dengan mengeluarkan rekomendasi, sekaligus surat perintah penyelesaian atas lahan warga pemilik yang berada di KEK mandalika.
“Hal ini pernah dilakukan pada jaman kepemimpinan TGB sebagai gubernur dan alhamdulillah sudah selesai semua,”imbuh MSQ.
Cara-cara pengembang plat merah ini menurut MSQ, cara arogan dan tidak bermoral. Mereka berjanji dan mengingkari sendiri janjinya untuk sanding data tertutup.
“Kami semakin yakin bahwa ITDC dan HPL yang mereka klaim, memang tidak memiliki alas yang jelas dan hanya di buat-buat,”tuding MSQ.
Pihaknya lanjut MSQ, juga sangat yakin proses HPL yang ITDC klaim, penuh kecurangan dan kesalahan. Malah nama-nama yang mereka suguhkan pada saat beberapa kali mediasi, nyaris fiktip dan tidak jelas.
“Untuk itu, sekali lagi kami mendukung Pak Doktor Zulkiflimansyah untuk bertindak tegas kepada pengambang, ini demi menjaga marwah pemerintah provinsi NTB yang sudah “dikacangin” oleh mereka,”tandas MSQ.
Jika sampai Februari proses ini tidak ada hasil lanjut MSQ, maka pihaknya tidak bertanggungjawab terhadap kondisi keamanan dan lainnya menjelang WSBK maret mendatang dan Moto GP yang akan datang.
Sementara itu, ITDC melalui Public Realtions, Anggun Wijaya dikonfirmasi atas apa yang disampaikan Jubir Pejuang Lahan The Mandalika tersebut via WA, belum memberikan jawaban.
