Home / Beritakini / JATI NTB Hearing di DPMD Loteng, Kadis: “Kades Bikin Pusing!”

JATI NTB Hearing di DPMD Loteng, Kadis: “Kades Bikin Pusing!”

BERITAKINI talentafmnews.com – JATI NTB hearing ke DPMD Lombok Tengah terkait dugaan pengangkatan salah satu Kepala Dusun (Kadus) di Desa Prabu Kecamatan Pujut Lombok Tengah. Hal itu bikin pusing Kepala Dinas (Kadis) PMD setempat.

Pada hearing tersebut, Ketua JATI NTB, Saddam Husen menyampaikan beberapa point terkait proses pengangkatan Kadus Uluan Desa Prabu.

Antara lain, kinerja Panitia Seleksi (Pansel) yang dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 43 tentang penberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

“Kenapa pihak Pansel tidak teliti dengan Ijazah calon kadus yang kami duga kuat palsu sesuai hasil klarifikasi Dikbud Lombok Barat,”ungkapnya.

Selain itu pihaknya lanjut Saddam Husen telah melakukan konsultasi kepada Camat setempat dan Camat sendiri tidak berani merekomendasikan atas SK yang diterbitkan Kades terhadap Kadus Uluan tersebut.

“Artinya dasar pelantikan Kadus Uluan yang telah dilakukan, tidak berdasarkan rekomendasi camat,”ujar Saddam.

Untuk itu pihaknya tandas Saddam, meminta agar Kadis PMD segera memerintahkan Kades Prabu untuk mencabut kembali SK Kadus Uluan.

“Bila perlu batalkan SK Kades atas Kadus Uluan itu, apa lagi hari ini pihak terkait seperti Kades dan Kadus bersangkutan tidak hadir disini, padahal sudah kami minta dihadirkan untuk berdiskusi,tandas Saddam.

Atas hal tersebut , Kadis PMD Drs. Lalu Jalaludin menyampaikan, hal yang serupa terjadi juga di desa-desa lainya. Dimana, bila seorang camat tak mengeluarkan rekomendasi indikasi ada hal yang keliru.

“Hal ini terus terang saja bikin kami di Dinas PMD ini pusing, terus terang saja kami pusing dibuat,”tandas Drs.Lalu Jalaludin.

Pihaknya lanjut Kadis, pihaknya telah menyampaikan ke Pemdes segala aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Harapanya, pelaksanaan pemdes harus mengacu sesuai dengan aturan tersebut, namun menjadi dilematis antara norma kewenangan kades terkait hal tersebut.

“Ini yang selalu berbenturan antara norma dan praktik di bawah. Kemudian ada gembok dalam perbup yakni rekomendasi camat,”ungkap Kadis.

Artinya lanjut Kadis, Camat harus mengawal seluruh proses pemberhentian atau pemgangkatan Kadus tersebut. Namun, tetap saja terjadi penyimpangan-penyinpangan baik di desa-desa lainya.

“Yang jadi dilematis lagi, kami di PMD maupun juga Bupati, tidak punya kewenangan untuk membatalkan SK Kades tersebut,”jelasnya.

Pihaknya lanjut Jalaludin, sebenarnya jauh hari sebelumnya telah menghubungi Kades dan menanyakan hal itu secara detail. Dan dari alasan pembenar Kades, itu dilakukan berdasar permintaan Warga Dusun Uluan sendiri.

Maka terkait dengan hal tersebut, diskusi akan dilakukan pada Rabu depan dengan mengundang Camat, Kades, Kadus terkait dan Pansel serta JATI NTB di Kantor Dinas PMD. (tim)

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.