Home / Beritakini / JATI NTB Ungkap Gaji Cleaning Service di Kantor Bupati Loteng Diduga Dipotong

JATI NTB Ungkap Gaji Cleaning Service di Kantor Bupati Loteng Diduga Dipotong

BERITAKINI talentafmnews.com – LSM Jaringan Advokasi dan Tindak Pidana Korupsi (JATI) NTB, ungkap dugaan pemotongan gaji pekerja cleaning seevice di Kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) NTB.

Sekretaris Jendral (Sekjend) JATI NTB, Saddam Husein kepada sejumlah wartawan di Kantor Bupati Loteng, kamis 5/8/2021 menyampaikan, sebanyak 59 pekerja cleaning service di Kantor Bupati Loteng itu, diduga dipotong dalam 3 tahap penerimaan gaji.

Dimana pada tahap pertama dan kedua penerimaan gaji, masing-masing pekerja hanya menerima Rp.1000.000 saja. Sementara pada tahap ketiga, para pekerja hanya menerima Rp.1.300.000. Padahal seuai UMK di Loteng, gaji yang mestinya mereka terima Rp. 2.100.000.

“Jadi kemana sisa gaji 59 karyawan ini mengalir? Yang kalau ditotalkan sejumlah keeugian karyawan hingga Rp.109 juta,”ungkap Saddam Husein.

Untuk itu JATI NTB lanjut Saddam Husein, meminta pihak ketiga selaku perusahaan yang melakukan pengadaan pekerja tersebut, mengembalikan sisa gaji pekerja yang diduga dipotong.

Sementara terkait adanya dugaan Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mana iuran BPJS tersebut di ambil dari Gaji UMK.

Sementara Pekerja atau Karyawan belum menerima Kartu BPJS sampai hari. Belakangan, dalam hearing diketahui kalau BPJS belum mengeluarkan kartu itu, karena pihak perusahaan terkait belum membayar iuran.

“Hanya baru bulan ini melakukan pendaftaran ke pihak BPJS, bulan yang kemarin belum, baik pendaftaran ataupun pembayaran iuran,”ungkap Saddam Husein.

Selain itu diduga adanya permaian pada proses penenderan yang melibatkan  oknum PPK, oknum pokja, oknum dinas terkait dan oknum Bagian  ULP ( Unit Pelayanan Elektronik ) di Kabupaten Lombok Tengah.

Dimana dugaan permaian itu terindikasi pada dugaan kesalahan yang diduga dilakukan dimana pada proses tender tahap 1 telah terjadi magrak, tahap ke 2 telah jelas salah satu PT yang dimenangkan, namun saat proses tahap ke 3 PT  tersebut digagalkan dengan alasan yang tidak jelas.

“Dan anehnya oknum PT yang dimenangkan ini, dalam dugaan pengawasan Kejaksaan. Seharusnya melihat dari aturan bahwa bagi PT  atau CV yang sedang daftar hitam, tidak boleh ikut serta sebagai peserta penenderan,”terang Saddam Husein.

Namun di saat hearing tersebut, pihak Pokja membantah ada permaian dan mengatakan, PT yang sebelumnya telah dinyatakan menang tahap ke 2, gagal karena tidak memenuhi syarat.

“Dan kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat akan bawa adanya dugaan kasus ini ke ranah hukum, Karena kami kecewa betul pada hearing yang kami lakukan tidak memuaskan hasil,”terang Saddam Husein

Atas apa yang terjadi tersebut, JATI NTB akan melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH) .(red)

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.