Home / Beritakini / Jelang Presiden Datang, PP Loteng Tunggu Realisasi Janji Gubernur NTB

Jelang Presiden Datang, PP Loteng Tunggu Realisasi Janji Gubernur NTB

BERITAKINI talentafmnews.com – Jelang rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Lombok Tengah (Loteng) terkait kunjungan kerja, serta meninjau progress persiapan Sirkuit Moto GP Mandalika Kamis mendatang, Pemuda Pancasila (PP) Loteng menunggu realisasi janji Gibernur NTB.

Ketua PP Loteng, M.Samsul Qomar S.Sos, senin 11/10/2021 dalam rilisnya menyayangkan hingga menit-menit akhir pergelaran WSBK dan MotoGP soal lahan masih menjadi kendala.

“Padahal Pak Gubernur sudah berjanji akan mengambil alih pembayaran sisa lahan ini dengan dana pinjaman di bank NTB,” kata MSQ sapaan akrab pria ini mengingatkan.

Meski tidak jelas berapa jumlah kerugian yang akan dibayarkan untuk warga yang masih bertahan tersebut, pihak Pemuda Pancasila tak mau masuk ke soal jumlah dan nominal, namun pada realisasi yang akan di lakukan pemprov NTB yang pada saat bertemu dengan warga meminta waktu 10 hari untuk menyelesaikan pembayaran dengan bantuan hutang bank Syariah NTB.

“Saya dapat info saat itu pak gub langsung memanggil petinggi bank Syariah dan menghitung jumlah pembayaran ganti rugi yang akan di bayarkan, malah dia hanya butuh waktu 10 hari ,” jelas mantan Dewan dua periode ini.

Keputusan 10 hari ini yang harusnya sudah selesai dari tenggat waktu pertemuan dengan warga tersebut.

“Sekarang sudah lebih 10 hari. Kan presiden mau datang nih tanggal 14 oktober ,bagaimana dong hasil tim yang dipimpin kepala Kesbangpoldagri NTB ini, masyarakat butuh kejelasan,” ujarnya.

Mantan jurnalis ini mengaku ragu pihak Bank Syariah NTB berani meminjamkan pemrpov dana untuk ganti rugi lahan tersebut, pasalnya sudah jelas tata cara perbankan dan payung hukumnya pun sudah jelas.

MSQ menyarankan Gubernur segera mencari alternatif lain , bisa dengan meminta bantuan pusat atau memaksa ITDC melakukan pinjaman ke pihak lain.

“Tidak bisa pemprov yang meminjam untuk kepentingan ITDC, kan mereka BUMN, harusnya pusat yang lakukan itu, kalau BUMD bisa saja melalui Pemrpov atau kita ganti saja ITDC sama Perusahan daerah kita biar kita bisa pinjamkan,” selorohnya.

Kedatangan Presiden kali ini menurut MSQ menjadi penentu apakah perhelatan WSBK atau Moto GP bisa dilangsungkan, jika masih ada soal lahan dan lainnya, dirinya yakin Jokowi tidak akan mengizinkan perhelatan tersebut.

“Apalagi Kawasan ekonomi Khusus yang lain tidak ada menyisakan soal-soal lahan masyarakat yang belum selesai di ganti rugikan,”pungkas MSQ.

Untuk diketahui, di tengah sirkuit MotoGP Mandalika, disebutkan ada 40 lebih kepala keluarga ( KK) yang masih bertahan . Mereka mengklaim belum menerima pembayaran oleh pihak ITDC sampai dengan saat ini padahal statusnya enclave.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.