Home / Peristiwa / Kapolres dan SWIM Sepakat Jaga Kondusifitas KEK

Kapolres dan SWIM Sepakat Jaga Kondusifitas KEK

BERITAKINI talentafmnews.com – Geliat pembangunan di kawasan KEK Mandalika selain memberi dampak positif ekonomi, tentu juga berpotensi menimbulkan dampak-dampak sosial bagi masyarakat tempatan.

Terlepas dari hal tersebut, Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM) dan Kapolres Lombok Tengah NTB, sepakat menjaga kondusifitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Desa Kuta Kecamatan Pujut Lombok Tengah.

Kesepakatan tersebut, terjalin pada acara Silaturrahmi SWIM dengan Kapolres Lombok Tengah yang baru, AKBP. Hery Indra C. SH. S.I.K MH di ruang kerja Kapolres pada Kamis 2/9/2021.

Lebih jauh Lalu Alamin pada kesempatan tersebut menyampaikan, dampak sosial KEK tersebut, ada yang bersifat teknis pelaksanaan di lapangan, seperti pemerataan dalam pelibatan masyarakat tempatan. Selain ada juga dampak sosial yang lebih bersifat prinsipil seperti konflik lahan dan isu-isu ketersingkiran warga dari komunitas dan akar budayanya.

Pada kesempatan itu, Lalu Alamin memaparkan situasi dan kondisi masyarakat seputar KEK Mandalika serta permasalahan-permasalahan yang berpotensi berkembang menjadi gangguan terhadap kondusifitas kawasan.

Lebih jauh lagi Ketua SWIM menjabarkan beberapa permasalahan prinsipil seputar konflik lahan warga tempatan dengan pengembang (ITDC) yang tidak hanya merugikan warga secara ekonomi (finansial) namun juga memiliki sisi sosial budaya dan adat istiadat yang sensitif.

Konflik lahan ini, seperti diketahui bersama, adalah warisan dari sistem akuisisi lahan yang tidak jelas sejak awal oleh PT. pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC). Dampak dari warisan permasalahan dari masa lalu ini masih terlihat hingga hari ini.

“Konflik lahan-lah yang merupakan akar permasalahan dari adanya ratusan warga Dusun Ebunut dan Ujung Lauk yang terisolir di dalam lintasan sirkuit. Karena masih adanya perselisihan mengenai status tanah yang masih mereka tempati membuat warga tetap bertahan,”ungkap Lalu Alamin.

Perkembangan pengerjaan proyek sirkuit mengurangi dan pada akhirnya memblokade akses warga sehingga menyebabkan warga terisolir. Tentu hal ini mengganggu aktivitas ekonomi, sosial budaya, keagamaan dan pendidikan warga. Fungsi-fungsi pelayanan publik pemerintah seperti layanan kesehatan juga bisa terganggu.

Sisi sosial budaya dan adat-istiadat dari konflik lahan ini, juga terlihat dari hilangnya akses warga menuju tanah adat di pantai Seger. Selain itu terjadi juga pembatasan aktivitas-aktivitas budaya di ruang publik seperti acara madak mare dan ritual kapung di Pantai Senek.

“Pantai Senek merupakan lokus dari aktivitas budaya masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Maka pembatasan pemanfaatan ruang publik ini bagi aktivitas adat budaya masyarakat adalah hal yang sangat sensitif sehingga potensi terjadinya konflik terbuka sangat tinggi,”tandas Lalu Alamin.

Seperti diketahui bersama, pantai adat Seger merupakan lokasi perhelatan festival rakyat Bau Nyale. Bau Nyale ini bukan kepentingan warga Kuta atau Pujut saja, tapi ini juga kepentingan seluruh warga Lombok Tengah, bahkan seluruh Pulau Lombok. Kalau dilihat dari kepentingan promosi pariwisata, Bau Nyale bahkan sudah menjadi kepentingan nasional karena sudah masuk dalam calendar of event nasional.

“Karena festival Bau Nyale ini mewakili kepentingan yang luas, maka penyelesaian akses menuju Pantai Seger harus menjadi fokus perhatian utama. Terlebih lagi pelaksanaan Bau Nyale tinggal kurang dari enam bulan lagi. Jika sampai waktu pelaksanaannya pihak pengembang belum menyelesaikan permasalahan akses ke Pantai Seger, maka potensi kegaduhan yang akan mengganggu kondusivitas kawasan selatan akan sangat besar. Karena itu, kami dari swim mewakili masyarakat di selatan sangat berharap masalah ini segera dituntaskan”, lanjut Lalu Alamin.

Terkait apa yang disampaikan oleh SWIM dan apa yang telah dilakukan oleh SWIM bersama warga di Kuta, Kapolres Lombok Tengah AKBP. Hery Indra C menyatakan, sangat apresiatif.

Ia menegaskan, peran kepolisian adalah menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban ,disamping menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menangani konflik-konflik seperti ini, kepolisian sering berada pada situasi yang dilematis. Selain bertugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, kepolisian juga dituntut agar keamanan, ketertiban, dan kondusivitas tetap terjaga melalui langkah-langkah penegakan yang humanis.

“Dalam hal ini, fungsi kepolisian ya sama dengan SWIM, harus mampu menjadi mediator yang berimbang dan humanis. Makanya dari apa yang saya lihat selama ini, apa yang sudah dilakukan oleh SWIM dalam mengelola potensi konflik dari masyarakat sudah sangat tepat,”puji Kapolres.

SWIM lanjut Kapolres, sudah mengarahkan dan menyalurkan aspirasi, keinginan dan ketidakpuasan masyarakat melalui jalur yang benar, yaitu mengedepankan dialog.

Tanpa pendampingan dari SWIM bisa saja tuntutan dan ketidakpuasan warga diekspresikan dalam bentuk tindakan-tindakan anarkis seperti pemblokiran dan penghentian paksa pengerjaan proyek di sana.

“Tapi sejauh ini advokasi dari SWIM bisa mencegah itu sehingga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas kawasan masih relatif terjaga dan kami sangat mengapresiasi itu,” ungkap AKBP Hery Indra.

Sebagai penutup pertemuan tersebut, Kapolres Lombok Tengah dan Ketua SWIM sepakat untuk terus berkoordinasi dan meningkatkan komunikasi untuk mengantisipasi konflik-konflik yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, dan kondisifitas kawasan.

Lalu Alamin juga menekankan komitmen SWIM dan warga untuk selalu mengedepankan dialog dalam setiap penyampaian permasalahan.

“Dan untuk setiap permasalahan di tengah masyarakat, kepolisian selalu ada untuk menjadi mediator yang humanis”, pungkas AKBP Hery Indra (tim)

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.