BERITAKINI talentafmnews.com, LOMBOK BARAT – Puluhan pengurus LSM KASTA NTB DPC Batulayar bersama perwakilan masyarakat dan pemuda mendatangi Kantor Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar.
Kedatangan mereka untuk audiensi perihal persoalan kebutuhan dasar masyarakat Desa Bengkauang antara lain soal air bersih, rumah tidak layak huni (RTLH), serta akses jalan yang saat ini belum layak.
Tokoh pemuda Desa Bengkaung, Asjuni Iskandar pada kesempatan tersebut menyampaikan, kebutuhan dasar tersebut sangat mendesak dan sangat bertentangan dengan master plan desa wisata yang sudah dibuat oleh pemerintah desa, sehingga sejumlah masyarakat merasa terabaikan dan merasa tidak diperhatikan.
hal ini diungkapkan oleh Asjuni Iskandar (tokoh pemuda Desa bengkaung) yg berdomisili di Dusun Bunut Boyot, dirinya mengungkapkan bahwa
“Tampaknya pemerintah desa kurang serius menyikapi persoalan kekurangan air tersebut, karena solusi yang ditawarkan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat,”kata pemuda yang berdomisili di Dusun Boyot ini.
Ia mencontohkan, dalam persoalan air ini, masyarakat Dusun Bunut Boyot mengusulkan untuk dibangun Penampungan Air Hujan atau PAH, namun justru Pemdes menganggarkan sumur bor yang dibangun dibawah (Dusun Bunean) dan dipompa menggunakan mesin dan menelan biaya yang sangat besar, namun tidak bisa maksimal mencukupi kebutuhan akan air masyarakat.
“Padahal seandainya itu digunakan untuk membangun PAH maka persoalan air ini setidaknya bisa teratasi.Maka kami berharap agar usulan masyarakat ini menjadi prioritas utama dalam RKPDes 2021 mendatang,”ungkap Asjuni.
Selain Asjuni juga beberapa perwakilan masyarakat sangat menyayangkan persoalan air ini belum bisa tuntas sampai dengan saat ini.
Imamul Azkar misalnya mengatakan, bahwa banyak masyarakat yang sudah membeli water meter dengan harapan air ini bisa terjadwal, namun sampai dengan saat ini water meter itu pun tidak berfungsi, padahal masyarakat telah mengeluarkan biaya jutaan rupiah namun sia-sia.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Bengkaung, H. faizul bayani M.Pd berkilah, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat seperti yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat dan sesuai dengan tema yang akan diaudiensi oleh pengurus KASTA NTB DPC BATULAYAR tersebut.
Dengan menggunakan slide, Kades Bengkaung kemudian memaparkan apa saja yang pernah dilakukan selama menjabat dalam kurun waktu satu tahun ini serta kendalanya.
“Selama melakukan upaya tersebut, masalah air ini terkendala dengan besarnya biaya pemeliharaan, kurangnya sumber daya manusia yang mengelola air tersebut, serta kurangnya debit air yang akan dimanfaatkan,”jelas Kades.
Sementara masalah RTLH Kades mengakui sudah berkali-kali mencoba mengusulkan pembangunan tersebut kepada pemerintah daerah bahkan pemerintah provinsi namun sampai dengan saat ini belum juga ada realisasi.
Sementara terkait masalah akses jalan, ia tegaskan sangat ingin membangun akses jalan dimaksud agar mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun pihaknya mengakui bahwa akses jalan yang dimaksud tebentur dengan aturan sesuai arahan pendamping desa, sebab akses jalan yang dimaksud berada di wilayah desa senteluk meskipun warganya merupakan desa bengkaung sehingga dirinya berharap bisa dibantu oleh rekan-rekan LSM KASTA NTB Khususnya DPC Batulayar agar pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan batas desa tersebut.
Sekretaris LSM KASTA Kecamatan Batulayar, Multazam menganggap bahwa solusi yang ditawarkan pemerintah desa terkait persoalan air ini bukan solusi karena solusi yang ditawarkan bukan menyelesaikan masalah namun justru menambah masalah.
“Menurut kami, pemerintah desa belum maksimal melakukan penggalian gagasan ke masyarakat terkait potensi-potensi masalah yang terjadi di desa bengkaung, seperti di Dusun Bunut Boyot itu misalkan, masyarakat butuh PAH namun justru kepala desa bangun sumur bor,”tandasnya.
Selain itu adzam, sapaan akrab sekertaris in, menganggap pemerintah Desa kurang maksimal membangun komunikasi dengan semua pihak terutama dengan pemdes senteluk mengenai akses jalan yang ke dusun seraye. Untuk itu pihaknya menyesalkan rencana pembangunan tempat wisata di desa bengkaung dimana ditempat wisata tersebut ada rencana pembuatan kolam renang, sementara masyarakat sendiri khsusnya yang berada diatas bukit kekurangan air.
“Sangat ironis jika tempat wisata ini dibangun dan dibuatkan kolam renang tempat wisatawan bermain, sementara masyarakat di perbukitan justru kekurangan air. Ini kan aneh,”cetusnya.
Sekretaris LSM KASTA NTB DPD LOBAR, Zulfan, yang ikut hadir dalam kegiatan audiensi tersebut, meminta kepada pemerintah desa agar mengkaji ulang rencana pembangunan wisata yang direncanakan memiliki kolam renang tersebut, karena sangat bertentangan dengan kondisi masyarakat saat ini, dimana kebutuhan dasarnya belum terpenuhi secara maksimal.
Pihaknya lanjut Zulfan, akan terus mengawal apa yang menjadi tuntutan masyarakat ini, baik persoalan air, RTLH, ataupun akses jalan yang dimaksud, dan dirinya bersama pengurus DPD KASTA NTB LOBAR akan berkomunikasi dengan semua pihak, baik dengan pemerintah kecamatan, ataupun pemerintah kabupaten, agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi.
Dari audiensi tersebut, pemerintah desa menyatakan siap memasukkan usulan masyarakat mengenai Air, RTLH, dan akses jalan tersebut kedalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2021.
Sementara pengurus LSM KASTA NTB DPC BATULAYAR bersama pengurus LSM KASTA NTB DPD LOBAR akan membangun komunikasi dengan pemerintah kecamatan dan pemda Lobar untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan dimaksud.