Home / Beritakini / Kasta NTB: “Jangan Kepentingan Politik Alasan Utama Tetapkan Sekda”

Kasta NTB: “Jangan Kepentingan Politik Alasan Utama Tetapkan Sekda”

BERITAKINI talentafmnews.com – Alasan politik jangan dijadikan alasan utama dalam menentukan Sekda. Demikian disampaikan Kasta NTB menyikapi dimulainya proses seleksi para calon Sekda di Lombok Tengah NTB.

Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris kepada Radio Talenta Lombok pada Minggu 6/6/2021 secara tertulis menyampaikan, Kasta NTB menaruh harapan agar yang akan terpilih nantinya adalah figur yang benar-benar sesuai dengan kriteria pimpinan birokrasi yang ideal.

Beberapa syarat utama yang menjadi alasan utama seorang ASN dapat diangkat menjadi Sekda, setidaknya mampu dipenuhi oleh yang bersangkutan. Baik itu soal reputasi, integritas, pendidikan,pelatihan, kompetensi, rekam jejak jabatan maupun syarat dan ketentuan lainnya yang diatur oleh UU.

“Jabatan sekda ini walaupun bernuansa politis dan pasti dengan intervensi politik serta dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan politik, jangan menjadikan alasan politik sebagai tujuan utama. Sebab instrumen birokrasi pasti akan rusak kalau ada politisasi yang over dosis,” kata LWH akronim pria gondrong ini.

Secara kultural sikap ASN dalam sebuah organisasi birokrasi di daerah lanjut LWH, biasanya akan memilih incumben di pilkada. Karena biasanya komposisi para pejabat di bawah sekda diisi oleh para loyalis pimpinan daerah, jadi pertimbangan politik bukan hal yang prinsip dalam memilih figur sekda.

“Jika organisasi birokrasi dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang kapabel dan teruji kemampuan dan leadershipnya, maka akan menciptakan mutu kinerja aparatur yang bagus,”imbuh LWH.

Dan itu tandas LWH, secara tidak langsung akan berpengaruh positif secara politik kepada pimpinan daerah,karena dianggap cerdas memilih figur sekda dengan jajaran pejabat eselon lainnya yang terbukti bisa memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat.

“Mau dibawa kemana birokrasi kita, kalau misalnya pimpinan daerah semata mata mempertimbangkan kalkulasi geo-politik dan proyeksi lumbung dukungan suara di pilkada untuk dijadikan dasar memilih seorang sekretaris daera,”tansas LWH mengingatkan.

Sebenarnya dengan atau tanpa panitia seleksi menurut LWH, pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah adalah hak Bupati. Maka ia berharap Bupati jangan salah pilih. Karena apapun motif dan kepentingan politik personalnya, kepentingan masyarakat haruslah menjadi pertimbangan utama.

“Lombok Tengah butuh sosok sekertaris daerah yang bukan cuma cerdas, tetapi juga sudah teruji, berintegritas dan jelas rekam jejak jabatannya.  Jangan sampai muncul sosok yang hanya bisa ‘membeo‘ tanpa konsep dan figur ‘pengemot teleseh’ yang hanya bisa berbuat asal bapak senang,”pungkas LWH.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.