Kasta NTB Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Tapal Batas Desa

BERITAKINI talentafmnews.com – Kasta NTB pada kamis 28/1/2021, laporkan dugaan tindak pidana Korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam pelaksanaan proyek tapal batas desa ke Kejari Lombok Tengah.

Presiden Kasta NTB Lalu Wink Haris dalam siaran pers-nya menyampaikan, proyek tersebut diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun anggaran 2019 sampai tahun anggaran 2021.

Kasta NTB menduga dalam proses eksekusi program tersebut menyalahi aturan. Diantaranya sumber pembiayaan untuk program tapal batas desa ini seharusnya bersumber dari dana APBD sesuai dengan Permendagri nomor 45 tahun 2016. Dimana daerah wajib mengalokasikan dana untuk pembuatan tapal batas desa di APBD, bukan justru dipaksakan teralokasi di Dana Desa.

“Dalam penunjukan pelaksana kegiatan pembuatan tapal batas desa ini, juga diduga konspiratif dan tidak melalui mekanisme yang sesuai aturan,”ujarnya.

Lalu Winks Haris menjelaskan, mestinya hal tersebut dijalankan sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa institusi pemerintah.

Selain itu, nominal pembebanan anggaran kepada pemdes juga sangat tinggi. Biaya sejumlah Rp.45 juta menurut Kasta NTB sangat banyak dan berpotensi terjadi Mark Up.

“Sebab menurut kalkulasi kami, pembiayaan untuk kegiatan pembuatan tapal batas desa tersebut hanya membutuhkan biaya setengah dari yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah desa se Lombok tengah,”katanya.

Anggaran tapal batas desa ini lanjut Lalu Winks,  cukup besar jika dikalkulasikan 120 desa kali 45 juta.

“Kita tidak ingin Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan di desa pada sektor-sektor primer dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, malah dibancaki oleh oknum-oknum yang berorientasi pada proyek-proyek yang hanya bertujuan untuk kepentingan tertentu,”tandasnya.

Menutup siaran persnya, Wink menyatakan, ada banyak sektor lain di desa yang sangat butuh perhatian pemerintah termasuk penuntasan Rumah tidak layak huni (RTLH) maupun sektor lainnya yang harus menjadi prioritas semua pihak.