Home / Beritakini / Kasta NTB Pertanyakan Kajari Selong, Lihat Potensi Selatan

Kasta NTB Pertanyakan Kajari Selong, Lihat Potensi Selatan

BERITAKINI talentafmnews.com – Kasta NTB DPD Lotim mempertanyakan kapasitas Kajari Selong melihat potensi wilayah Selatan. Apakah Kajari Selong jabatannya merangkap sebagai Kepala Dinas Pariwisata?

“Bahwa perlu untuk diketahui, di dalam tubuh Kejari sendiri ada pejabat khusus yang menangani terkait konsultasi Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Seksi DATUN (Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara), sehingga kami pertanyakan kenapa tidak ikut disertakan Kasi DATUN dalam melihat
potensi wilayah selatan.” Ucap Ketua Kasta DPD Lotim, Daur Tasalsul SH., MH.

Kasta NTB DPD Lotim menganggap pernyataan Sekda Lotim yang dilansir oleh salah satu media tertanggal 18 Juni 2021 yang melibatkan Kajari Lotim untuk melihat potensi selatan pasca diberhentikannya perkara dugaan penyalahgunaan dana Covid-19 adalah hanya alasan
pembenaran semata untuk memperbaiki asumsi publik yang sudah mulai tidak percaya dengan APH.

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor :16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo. Pasal 24 Peraturan Presiden RI Nomor : 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan RI jo. Pasal 293 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan RI, yang pada intinya Kejaksaan boleh memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum kepada instansi pemerintahan, penegakan hukum, menyelamatkan dan memulihkan kekayaan Negara, dan tindakan hukum lainnya.

Sehingga tidak ada alasan dan/atau mendasar Kejaksaan melakukan
perjalanan dengan salah satu pihak yang saat itu perkaranya masih dalam penanganan, apalagi dengan alasan melihat potensi selatan.

“Kami pertanyakan apakah di Lombok Timur tidak memiliki Instansi yang khusus melihat potensi selatan, misalnya dari Dinas Pariwisata?”sindir Daur.

“Untuk itu kami berharap kepada Kejari Lotim serius dalam menyelamatkan dan memulihkan kekayaan Negara dengan cara pemberantasan perkara Korupsi di wilayah Kabupaten Lombok Timur, bukan malah jalan-jalan dengan salah satu pihak dalam perkara tersebut, apapun dalihnya,”imbuh Daur.

Sementara itu, Sekretaris DPP Kasta NTB Hasan Gauk menambahkan,  Sekda Lotim pintar mencari alasan pembenaran. Walaupun alasan yang disampaikan itu konyol dan tidak masuk akal.

“Masyarakat yang awam hukum juga tahu. Bagaimana mungkin, seorang yang sedang terlapor dengan begitu mesranya mempublikasikan foto kemesraannya ke publik dengan Kepala Kajari,”ujarnya.

Apakah Sekda selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lombok Timur seolah-olah ingin menyampaikan, (semua sudah saya atur, dan semua sudah saya kondisikan?).

“Artinya, pelanggaran etik semacam ini sangat menyakiti masyarakat Lombok Timur khususnya. Di mana, semua pihak mengharapkan kebenaran itu ditindak tegas, korupsi dibumihanguskan, tapi di sisi lain ada pihak-pihak terkait yang dengan gagahnya hadir dan menunjukkan bahwa, Lombok Timur dapat dikondisikan,”tandas Hasan Gauk.

“Untuk itu, kami Kasta NTB DPD Lotim akan terus mendesak pihak Kejari Selong agar perkara tersebut diusut tuntas dan dijadikan atensi, bahkan kami akan agendakan melakukan aksi di pusat, salah satunya KPK RI dan Kejagung RI.” Tutupnya.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.