Home / Beritakini / Kasus BLUD Ditengah Kecaman Lidik NTB dan Lalu Anton VS Kejari Loteng

Kasus BLUD Ditengah Kecaman Lidik NTB dan Lalu Anton VS Kejari Loteng

BERITAKINI talentafmnews.com.- LSM Lidik NTB kembali kecam Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah di NTB yang dinilainya tak becus menangani kasus yang disebut Kejari sebagai kasus BLUD RSUD Praya.

Ketua Umum (Ketum) Lidik NTB,Sahabudin pada kamis 16/6/2022 kepada Radio Talenta FM untuk kesekian kalinya mengecam kinerja Kejari Loteng yang menurutnya sama sekali tidak ada hasil.

Dibalik kasus yang disebut Kejari Loteng sebagai kasus BLUD lanjut Sahabudin, ada kasus yang nyata didepan mata yakni dugaan pungli di UPT UTD RSUD Praya yang selama ini sama sekali tidak tersentuh.

“Pejabat UPT UTD hingga saat ini sama sekali tidak pernah dipanggil, padahal ada dugaan kuat banyak lungli di sana,”ujar Citung sapaan akrab Sahabudin.

Untuk itu, Citung dengan tegas mengecam dan kecewa dengan kinerja Kejari Lombok Tengah tersebut. Dimana kasus  BLUD tidak ada kejelasan, kasus dugaan pungli di UTD juga tidak tersentuh.

“Jadi harus dibedakan antara kasus BLUD dengan UTD, itu beda,”pungkas Citung via WA-nya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Dr.Muzakir Langkir, Lalu anton Hariawan,SH,MH. via WA kepada Radio Talenta FM mengatakan, pendapatnya selaku Kuasa Hukum dan Juga Praktisi hukum terkait Kasus UTD tersebut, hanya bisa heran dan tersenyum.

“Lucu! Karna sebagai mana kita ketahui bersama, Kejari Loteng di beberapa media memberikan permyataan bahwa kurang lebih ada 2.700 kantong darah dan kerugian 2 Milyar lebih,”kata Lalu Anton.

Akan tetapi lanjut Lalu Anton,  sangat berbeda dengan fakta saat pemeriksaan, sudah 7 bulan lebih dirinya mendampingi kasus tersebut, akan tetapi penyidik sama sekali tidak pernah membahas UTD atau kantong darah.

“Bahkan yang dibahas terkait pembelian ayam taliwang. Bahkan berapa kali saya utarakan, ayok kita buka masalah pembayaran kantong darah, serta pungli kantong darah ini, kemanakah uang tersebut? Karna sangatlah jelas pasien yang memiliki kartu BPJS tidak boleh dipungut biaya apapun,”tutur Lalu Anton.

Sejujurnya lanjut Lalu Anton,  klienya butuh kepastian hukum yang hingga saat ini belum didapatkan.

“Kalau lanjut silahkan, kalau penyidik ragu gelar khusus untuk hentikan. Intinya kami butuh kepastian hukum bukan muter-muter, dari UTD ke Alkes yang dipinjam RS Swasta, terus ke BLUD, terakhir sibuk cari dokumen ayam taliwang. Ohhhh tuhannnn,”ucap Lalu Anton.

Perkara yang saat ini menerpa klienya itu lanjut Lalu Anton sudah 1,5 tahunan dan butuh kejelasan.

“Intinya kepastian hukum, kalau ragu silahkan digelar khusus, kalau yakin silahkan dilanjutkan. Intinya waktu penyidikan sudah 120 hari lebih,”pungkas pengacara muda ini.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lombok Tengah, Fadil Regan dikonfirmasi via WA-nya, seperti biasa tak memberikan jawaban.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.