Home / Beritakini / Kepekaan Pemprov dan Pemkab, Dinilai Memudar dan Tak Bertanggungjawab

Kepekaan Pemprov dan Pemkab, Dinilai Memudar dan Tak Bertanggungjawab

BERITAKINI talentafmnews.com – Kepekaan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Penerintah Kabupaten, dinilai memudar dan tak bertanggungjawab.

Penilian itu diungkap oleh Direktur Lembaga Studi Advokasi Demokrasi dan Hak Asasi (Le-SA Demarkasi NTB), Hasan Masat , Selasa 31/8/2021 kepada Radio Talenta Lombok dalam rilisnya.

Hasan Masat lebih jauh menyampaikan, kesan terhadap memudar dan seperti kehilangan rasa tanggungjawab pemerintah itu, tampak dari kasus-kasus struktural yang mengharuskan adanya gerakan sosial, demonstratif, bahkan penyegelan dan pengusiran dilakukan warga.

“Kalau sudah ada gerakan warga, baru mendapat respon para pengambil kebijakan. Itu artinya kepekaan terhadap masalah sosial pemerintah daerah, sangat miris dan memprihatinkan,”kata aktivis senior ini.

Hal itu lanjut Hasan Masat, bisa jadi karena penempatan pejabat-pejabat yang menjadi ketua dan kepala OPD penuh dengan pola dan praktek KKN, karena diduga dekat dengn Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota.

Bahkan diduga terkait soal etnis dan keluarga, praktek- praktek beginian sudah tidak layak, basi dan anti reformasi. Untuk itu, kami mendesak gubernur, bupati, walikota, disamping dengan model dan tatacara pansel dalam seleksi kepala-kepala OPD, panselnya juga jangan cuma seremonial dan hanya mengikuti mau nya user.

“Pansel hendaknya juga memperhatikan rekam jejak, kinerja dan keberpihakan dalam memikirkan rakyat,”imbuh Hasan Masat.

Terutama tandas Hasan Masat, kabupaten Lombok Tengah yang segera melakukan mutasi, jangan angkat para carmuk dan pemalas, serta pejabat yang setelah di komplain maupun digedor baru menyelesaikan masalah pemerintahan dan pembangunan.

“Kami wanti-wanti Bupati dan Wakil Bupati Kab Lombok Tengah, untuk tidak lakukan pola-pola KKN dalam penempatan pejabat dan pemerintahan untuk pembangunan di Lombok Tengah,”tambah Hasan Masat.

“Kasus warga terisolir dan rumah Sakit Internasional Desa Sengkol, adalah kasus yang memalukan untuk melihat kinerja Pemerintahan Daerah, baik Provinsi NTB maupun Kabupaten Lombok Tengah,”tutup aktivis gaek ini. (tim)

 

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.