Talenta FM Bangun Desa Bangun Bangsa
BERITAKINI talentafmnews.com – Terkait statement Gubernur NTB, DR.Zulkieflimansyah tentang adanya isu miring perihal proses pembangunan sirkuit, disayangkan Pemuda Pancasila (Lombok Tengah) di NTB.
Ketua Pemuda Pancasika Loteng, M.Samsul Qomar,S.Sos pada Jumat 29/5/2020 dalam pernyataan tertulisnya kepada radio talentafm menyatakan, apa yang diutaraka Gubernur sesuai yang dimuat sejumlah media, hanya untuk menutupi dirinya yang tidak konsen dalam membela hak-hak rakyat.
“Kami melihat masih ada lahan yang belum dibebaskan oleh ITDC dan ini tidak boleh disembunyikan, apalagi sengaja dikaburkan untuk kepentingan tertentu,”katanya.
Lebih lanjut M.Samsul Qomar, menyatakan bahwa semua proses terbuka, proses pembebasan lahan belum selesai, semua ada data bahkan ada SK Gubernur TGB Zainul Majdi terkait masalahan lahan tersebut.
“Tahun 2015 proses pembebasan lahan berjalan meski dengan apa adanya tetap bisa jalan, tetapi pada pemerintahan Gub Zulkieflimansyah saat ini, kok tidak dilanjutkan, malah terkesan disembunyikan. Pihak pusat, Presiden, Menteri BUMN dan Menpar harus segera melakukan intervensi terhadap kasus ini,”tandas M.Samsul Qomar.
“Jangan sampai Gubernur statement isu ini, digiring karena ada maunya ya. Jelas mau kita rakyat jangan di “ rampok “ dan segera dibayar hak-haknya yang belum diterima,”imbuh Samsul.
Selain lanjutnya, tidak ada maksud lain karena masyarakat sangat mendukung pembangunan pariwisata di Loteng sekaligus sirkuit moto GP tersebut, cuman jangan abaikan hak-hak rakyat didalamnya dengan dalih dan dalil.
“Kami mendukung upaya Salah satu legislator RI, HM. Syamsul Lutfhie untuk segera di selesaikan masalah lahan ini, bahkan keikutsertaan Polda NTB sebagai pihak tengah dalam membantu proses pembayaran sisa yang belum sangat kami apresiasi .
Pemuda Pancasila lanjut M.Samsul Qomar, mempersilahkan Kapolda NTB membantu proses penyelesaian lahan yang belum selesai agar rakyat tidak main hakim dibawah dengan terus menerus melakukan perlawanan dengan menghadang proses pengukuran dan pengerjaan lahan terutama jalur sirkuit.
“Jika ini tidak selesai, kami tidak heran pemilik akan terus bertahan melakukan penghadangan bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan jika ITDC memaksakan kehendak,”imbuhnya.
Rakyat lanjut Samsul Qomar, manusia biasa. Jika ditekan dan dipaksakan tanpa ada jalan keluar, maka tentu akan terjadi hal lain yang tidak nyaman dan hal itu tidak inginkan Pemuda Pancasila.
“Jadi baiknya Gubernur dan Bupati memiliki kepekaan yang tinggi, serta kembali menjalankan SK Gub Zainul Majdi atau membuat SK baru menganulir SK tersebut jika menurut pak Gubernur Zulkiflimansyah keliru,”ujarnya.
Pemimpin lanjut Samsul Qomar, harus memberikan contoh bukan melontarkan dalil-dalil kalau rakyat itu ada maunya karena jelas mereka mau haknya dibayar. Itu saja.
“Saya mau ingatkan, masyarakat selatan itu malu mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Apalagi masalah tanah mereka tidak akan ngaku-ngaku kalau bukan miliknya, kecuali ada mafia tanah ya, jadi yang belum dibayar lahannya saat ini harus segera diselesaikan, gakusah dipolitisir lagi,”pungkas M.Samsul Qomar.
