Home / Polemik / Lahan Diduga Belum Dibayar, ITDC Tak Konsisten Sanding Data?

Lahan Diduga Belum Dibayar, ITDC Tak Konsisten Sanding Data?

TALENTAFMNEWS.COM – Janji ITDC untuk melakukan sanding data dengan pemilik lahan yang diduga belum dibayar tanggal 6 desember 2022 ternyata dibatalkan. Hal itu dinilai sebagai tindakan inkonsistensi yang menjadi catatan tim pejuang lahan Mandalika.

Demikian disampaikan Juru Bicara (Jubir) Pejuang Lahan Mandalika, M.Samsul Qomar S.sos pada rabu 30/11/2022 dalam rilisnya yang disampaikan kepada Talenta FM Indonesia.

Janji itu ITDC itu lanjut MSQ, akronim manta jurnalis ini, sebelumnya disampaikan melalui mediator sanding data Pemprov NTB, dalam hal ini Karo Hukum L. Rudi Gunawan yang meyatakan sanding data paling lambat tanggal 3 desember 2022, yang ternyata molor.

“Saya sudah komunikasi sama beliau dan menyampaikan, ITDC minta waktu seminggu untuk mempersiapkan sanding data tersebut,”kata MSQ.

Menurut Kabiro Hukum, alasan ITDC karena tanggal 3 desember itu hari sabtu dan libur, sehingga meminta waktu paling lambat hari selasa tanggal 6 desember 2022 .

“Tentu inkonsisten ini menjadi bagian untuk kita catat, bahwa jauh hari sebelumnya pihak ITDC berjanji akan melakukan sanding data palig lambat tanggal 3 desember seperti yang di sampaikan Kabiro hukum, ternyata mereka asbun, tidak serius dan hanya melempar janji saja,”ujar MSQ.

Untuk itu MSQ meminta Gubernur NTB lebih serius lagi terkait dengan persoalan tersebut.

“Ini kok malah main-main jadinya. Alasannya hari libur, harusnya sebelum berjanji mereka buka kalender dulu,”imbuh MSQ.

Gubernur sebagai penguasa tertinggi di NTB diminta MSQ membantu warga. Karena data sudah di sampaikan dan tinggal menunggu jadual.

Selain itu, dukungan Pemda Loteng juga sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses penyelesaian. Karena soal lahan ini, sudah sangat lama dan jika memungkinkan sebelum februari 2023, sudah diselesaikan.

“ITDC harus segera membuatkan jadual sanding data , kami harap besok kamis sudah ada undangan dan lokasi sanding data berikut forkompinda , rekan media, kejaksaan dan lainnya, tentu saja di hadiri Gubernur dan Bupati Loteng,”harap MSQ.

Kabiro Hukum Pemprov NTB, Lalu Rudi Gunawan dikonfirmasi via WA-nya terkait hal tersebut menyatakan, pihaknya sudah berusaha maksimal mendorong ITDC agar komit.

“Hanya sebatas itu kuasa kami,”ungkap Lalu Rudi Gunawan.

Namun pihaknya, lanjut Lalu Rudi Gunawan, akan terus berusaha semaksimal mungkin mendorong. Dan pihanya yakin ITDC juga memiliki keinginan dan tujuan yang sama, yakni sama-sama ingin menyelesaikan segala permasalahan segera dengan damai, demi kemajuan daerah.

ITDC ini lanjut Kabiro Hukum merupakan BUMN. Tidak berada dibawah kekuasaan Gubernur. Dan mereka memiliki aturan sendiri.

“Keinginan Pak Gubernur juga sama dengan keinginan masyarakatnya, ingin permasalahan ini menemukan jalan terbaik. Harusnya kita menyatukan suara dan langkah bersama,”imbuh Kabiro Hukum.

Posisi Pemprov NTB hanya sebatas mediator atau fasilitator, itu yang perlu dipahami.Tidak bisa masing-masing memaksakan kehendak sendiri. Semua harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum.

“ITDC sudah membuka pintu, bersedia membuka dan menyandingkan data, ini juga harus kita hargai.
Hanya masalah waktu kesiapan saja,”pungkas Lalu Rudi Gunawan.

Sementara itu, pihak ITDC, dikonfirmasi via email sesuai arahan Bagian Humas ITDC, Anggun Wijaya belum memberikan jawaban.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *