BERITAKINI talentafmnews.com – Pemuda Pancasila Lombok Tengah, apresiasi kebijakan Pemkab Lombok Tengah untuk lakukan Lockdown tingkat desa yang disertai dengan pembagian sembako kepada masyarakat menengah ke bawah.
“Terkait kebijakan pemda untuk memberlakukan lockdown desa, kita apresiasi. Begitupun dengan upaya pembagian sembako kepada masyarakat menengah ke bawah, juga hal yang bagus,”kata Ketua MPC Pemuda Pancasila Lombok Tengah, M.Samsul Qomar,S.Sos, selasa 31/3/2020 dalam pernyataan tertulisnya kepada Radio Talentafm.
Namun agar tepat sasaran tandas MSQ, sapaan akrab Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah yang juga politisi Demokrat ini, menyarankan agar pemkab lebih baik bekerja sama dengan remaja masjid untuk menyalurkan sembako bantuan tersebut.
” Melalui data masing-masing kepala lingkungan, dipastikan siapa yang berhak menerima bantuan sembako selama wabah corona ini masih mengintai, baiknya ikut sertakan remaja masjid di setiap kampung dan desa yang ada untuk mempercepat tanggap darurat pembagian sembako,”imbuhnya.
Apa yang dilakukan Pemkab lanjut MSQ, jangan sampai luput untuk Baznas. karena dana di Baznas cukup banyak, walau sejauh ini MSQ mengaku tidak tau sisa dana di Baznas.
“Tetapi itu kalau kita belikan sembako juga bagus. Dan Baznas pasti punya data mana kategori masyarakat miskin dan kurang mampu, baiknya dana itu juga dikeluarkan. Sekarang kita usulkan pak bupati panggil pengurus Baznas loteng lalu bersama sama dengan dana APBD yang lain untuk penanggulangan ekonomi dalam kondisi darurat ini,”ungkapnya.
Jika dilakukan bersama sama, MSQ pastikan tidak akan menjadi masalah. Setiap OPD tentu memiliki program unggulan yang berkaitan dengan ekonomi baik itu sandang maupun pangan. Ia mencontohkanm dinas pertanian dan peternakan, sudah banyak sapi yang digelontorkan ke kelompok-kelompok.
“Bantuan sapi itu kan bisa dinas pinjam dulu untuk pemenuhan kebutuhan daging, begitu juga yang lainnya. Jika semua kompak tidak ada yang sulit,”tandasnya.
Beberapa kegiatan di APBD yang tidak begitu penting lanjut MSQ, bisa di pending dan dialihkan ke tanggap darurat. Dengan catatan dialihkan sementara, bukan dihilangkan.
“Nanti dinperubahan APBD, bisa dimunculkan kembali. Ini harus legowo kita dan mendahulukan kepentingan bersama. Apalagi wabah ini tidak tentu sampai kapan, sewaktu-waktu bisa bertambah jumlah positif,”tandasnya.
Selanjutnya imbuh MSQ, pilihan Pemkab mengkarantina pendatang dan TKI di rumah mutiara sudah tepat. Namun, perlu dilengkapi petugas dengan APD yang ber SNI.
“Saya baca untuk satu unit baju dan APD lengkap harganya 4 jutaan. Tapi saya lihat yang dipakai petugas medis kita jauh dari standar, ini bahaya, malah akan membuat penularan baru jika ada yang sudah positif Corona. Baiknya pemda berani membeli APD yang standar SNI untuk keselmatan petugas,”saranya.
saya belum liat seperti apa rumah Mutiara itu di modifikasi tapi
MSQ berharap, ada ruang-ruang yang di lengkapi dengan kasur dan makanan yang tersedia selama masa karantina 14 hari di Rumah Karantina yang telah disediakan Pemkab. Karena menurutnya, setiap warga yang baru tiba harus dikarantina.
“Saya belum lihat seperti apa rumah Mutiara itu di modifikasi, semoga fasilitasnya memadai karena mereka yang baru tiba harus dikarantina 14 hari dulu baru diperbolehkan pulang, saya lihat malah belum seperti itu hanya sebatas pendataan dan cek suhu tubuh dan screening saja,”tutup MSQ.