Home / Beritakini / LSM Kasta NTB DPD Lobar Ingatkan Pemda Lobar Jangan Lemah Hadapi AMM

LSM Kasta NTB DPD Lobar Ingatkan Pemda Lobar Jangan Lemah Hadapi AMM

BERITAKINI talentafmnews.com – LSM KASTA NTB DPD Lombok Barat pada selasa 26/10/2021, datangi Kantor SAT POL-PP Lombok Barat.

Mereka menanyakan masalah langkah yang sudah dan yang akan dilakukan KASAT POL-PP Lombok Barat terkait dengan masalah lahan Pemda di AMM.

Puluhan pengurus yang datang pada audiensi kali ini jenuh mendengar pernyataan KASAT POL-PP beberapa waktu lalu di media, karena terkesan sangat lemah dan terkesan tidak berani mengambil tindakan tegas kepada pihak AMM.

“Padahal sudah jelas-jelas tanah itu merupakan aset Pemda Lobar yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM),”Kata Ketua DPD Lobar Kasta NTB, Zulfan Hadi.

Bahkan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada saat ditemui dikantornya,beberapa minggu yang lalu oleh Kasta NTB sudah meminta ketegasan dari Kasat POL-PP selaku lembaga penegak Perda untuk melakukan tindakan eksekusi (pengamanan aset) dimaksud, namun sampai dengan saat ini belum juga ada tindakan.

Kasta NTB, menyayangkan sikap POL-PP yang terkesan tidak berani mengambil langkah cepat untuk mengosongkan lahan aset AMM yang sudah jelas memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat.

“Dan jika itu dianggap masih sengketa atas surat perjanjian pinjam pakai, maka harusnya di atas lahan itu tidak boleh ada aktifitas hingga menunggu hasil putusan Mahkamah,”imbuh Zulfan.

Namun faktanya, AMM masih menyelenggarakan kegiatan. POL-PP Jangan hanya berani tegas pada saat penertiban pedagang kaki lima saja, tapi giliran orang-orang yang memiliki power justru terlihat lemah.

“POL-PP Harus bertindak tegas, jangan sampai Pol-PP terkesan tidak berani, jangan hanya tegas pada waktu penertiban PKL saja” ujarnya.

Selain AMM, LSM KASTA NTB DPD LOBAR juga menanyakan terkait persoalan salah satu Villa yang tidak berijin diwilayah meninting yang sampai dengan saat ini belum dilakukan eksekusi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPC Kasta NTB Batulayar, Jajap Abdul Wahab. Pasalnya sekitar tahun 2019 bangunan villa dimaksud sudah diseggel dan tidak diberikan ijin disebabkan bangunan tersebut dibangun diatas lahan sempadan pantai.

Dan tahun 2020 sudah dipertanyakan ke Dinas Perijinan dan saat itu pihak perijinan mengakui bahwa akan melakukan eksekusi dan menunggu tindakan dari Sat POL-PP, namun hingga saat ini belum dilaksanakan.

“Bangunan ini sudah di segel beberapa tahun lalu tapi tidak kunjung di eksekusi, kalau dipermasalahkan tidak ada anggaran untuk eksekusi ya tinggal suruh pengepul besi bekas untuk hancurkan dan kasi mereka besinya, selesai masalah. Itu agar hal-hal yang sepele tidak dijadikan alasan untuk penegakan peraturan daerah,” tutupnya.

Kepala Satuan POL-PP yang menemui pengurus LSM KASTA NTB DPD Lobar, memberikan penjelasan terkait lambannya proses eksekusi AMM tersebut.

Menurutnya hal itu disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yaitu masih belum sepemahaman antara semua team yang ada di Forkopimda. Karena di internal team tersebut ada yang menyarankan untuk segera di eksekusi ada juga yang menyarankan untuk menunggu putusan dari Mahkamah.

“Saya masih pertimbangkan keputusan yang terbaik, sebab di internal team kami ada yang setuju untuk eksekusi segera dan ada juga yang memberikan saran untuk menunggu putusan Mahkamah” ungkap kasat. j

Jajaran Sat POL-PP sudah siap untuk melakukan tindakan pengamanan aset tersebut, selain faktor diatas Kasat POL-PP juga mengakui bahwa dirinya tidak diberikan izin oleh Polesta Mataram, berhubung beberapa waktu lalu masih dalam situasi PPKM.

“Hal ini juga menjadi kendala pelaksanaan penertiban dimaksud, namun pihaknya tetap melakukan upaya-upaya termasuk minggu ini akan bersurat ke Polresta Mataram untuk menindaklanjuti persoalan dimaksud,”imbuh Kasat.

Kasat POL-PP berjanji akan tetap berkoordinasi dan memohon dukungan kepada Masyarakat Lombok Barat termasuk LSM KASTA NTB DPD LOMBOK BARAT untuk sama-sama mengawal persoalan AMM tersebut.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.