Home / Beritakini / Makin Menggunung Kasus Diduga “Ditransaksionalkan”. Kemana Harus Mengadu?

Makin Menggunung Kasus Diduga “Ditransaksionalkan”. Kemana Harus Mengadu?

PENEGAKAN HUKUM DI REPUBLIK INDONESIA DIDUGA SUDAH “HANCUR”
MAKIN MENGGUNUNG KASUS YANG DITRANSAKSIONALKAN
OLEH APARAT, KEMANA LAGI HARUS MENGADU ?

Oleh : Muhamad Sahirudin/ Daink

OPINI talentafmnews.com – Mungkin kita masih ingat dengan laporan kasus Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) di Unit Tranfusi Darah (UTD) kabupaten Lombok Tengah di awal tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang di sinyalir telah merugikan keuangan negara sebesar ± Rp. 2,829 miliar.

Dan mungkin juga beberapa masyarakat Lombok juga masih ingat dengan pernyataan Kajari Lombok Tengah Fadil Reagen SH. MH di media cetak Suara NTB tanggal : 1 Juni 2021 yang lalu perihal kasus Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) di Unit Tranfusi Darah (UTD) kabupaten Lombok Tengah yang menyatakan bahwa pihak kejaksaan negeri Praya terus berusaha mengumpulkan data serta terus menerus mendalami laporan kasus BPPD ini.

Wal hasil, karena terus menerus didalami hingga penggaliannya terlalu dalam akhirnya kasus BPPD- UTD menjadi HILANG musnah di telan bumi alias terkubur hidup-hidup, meskipun unsur perbuatan melawan hukum orang awampun jelas-jelas sudah tahu bin sangat mudah untuk memahaminya.

Pada tanggal : 2 Juli 2021 di media suara NTB kajari Fadil Reagen SH MH mengakui bahwa pihak kejaksaan negeri Praya juga sudah melakukan koordinasi audit investaigasi dengan pihak Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB guna mengetahui besaran jumlah riil kerugian negara. Srta meminta kepercayaan masyarakat kepada pihak kejaksaan untuk menuntaskan kasus Mega Korupsi dalam skala kabupaten ini.

Namun faktanya hingga negara Republik Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke 76 yakni tanggal : 17 Agustus 2021 kasus BPPD-UTD semakin TIDAK KELIHATAN perkembangannya akibat terus menerus didalami.

Perntanyaan yang muncul kemudian adalah “ Mengapa kasus BPPD-UTD di Kabupaten Lombok Tengah terkesan semakin lama semakin MENGHILANG ?

Ternyata konon disinyalir dalam audit Investigasi ADA dugaan PERMAINAN UANG (transaksional kasus) antara pihak BPKP perwakilan NTB dengan beberapa oknum di lingkaran Pemda Lombok Tengah.

Sekarang mari kita bersama-sama menyegarkan ingatan dengan masalah kasus BPPD-UTD di kabupaten Lombok Tengah yang telah dilaporkan sejak bulan Januari 2021, yang hingga hari ini kasus tersebut sedikit-demi sedikit menghilang di telan bumi akibat permainan uang (transaksional).

Dalam Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) antara Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah nomor : 445/338/RSUDP/2017 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (UPTD) Laboratorium dan Transfusi Darah nomor : 800/368/DIKES/2017 pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa : Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang harus diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA adalah sebesar Rp. 275.000.- ( dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kantong darah.

Bahwa KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian

Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah nomor : 445/338/RSUDP/2017 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ( UPTD) Laboratorium dan Transfusi Darah nomor : 800/368/DIKES/2017 pasal 5 adalah : Melaksanakan pembayaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) atas pelayanan darah yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, sebesar Rp. 275.000.- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah per kantong (bag).

Bahwa HAK PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah nomor : 445/338/RSUDP/2017 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (UPTD) Laboratorium dan Transfusi Darah nomor : 800/368/DIKES/2017 pasal 5 adalah : Menerima Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sesuai dengan jumlah darah yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA, sebesar Rp. 275.000.- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kantong (bag). PIHAK PERTAMA dapat melakukan penambahan biaya crossmatch ( uji silang serasi) berupa harga bahan dan jasa pengolahan sebesar 50 % dari Biaya Pengganti Pengolahan darah (BPPD) yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA adalah Rp. 275.000.- ( dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) per kantong/ bag darah yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dan/ atau Peraturan Bupati.

Jadi selisih pendapatan yang diperoleh RSUD Praya dari BPJS terkait transaksi darah selama ini adalah Rp. 410.000.- – Rp. 275.000.- = Rp. 135.000.- per kantong/bag. Jika sesuai laporan dari tahun 2017 s/d tahun 2020 RSUD Praya diprediksikan telah mendistribusikan ± 10.250 kantong darah kepada pasien, maka provit/ Laba/ keuntungan yang di dapat dari pelayanan darah/ transfusi darah di RSUD praya adalah sebesar : 10.250 kantong X Rp. 135.000.- = Rp. 1.383.750.000,-. ( satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).

Kemanakah di pergunakan hasil keuntungan transfusi darah ini sebesar itu ?, siapa sajakah yang menikmatinya ? dan secara logika jumlah kantong darah yang di transfusikan kepada pasien harus sama dengan jumlah yang di kirim dari pihak UTD ke RSUD Praya. ( Data rekap bukti distribusi dari UTD ke RSUD lengkap ). Sungguh sangat menarik untuk di bongkar kasus ini, mengingat pelayanan pasien di RSUD Praya sampai hari ini masih biasa-biasa saja dan belum ada peningkatan yang signifikan. Bhakan cenderung lebih buruk.

Dan pantas saja masalah laporan keuangan di lingkungan RSUD Praya tidak transparan kepada pegawainya, lebih-lebih masalah pembagian Jasa Pelayanan BPJS antara dokter dengan bidan maupun perawat apalagi tenaga laboratorium terdapat kesenjangan/ disparitas yang luar biasa/ spektakuler.

Misalnya dalam pembagian jasa pelayanan medis untuk dokter dan jajaran management bisa mencapai belasan juta rupiah, direktur disinyalir bisa mencapai 75 s/d 100 juta rupiah per bulan, sedang sekelas bidan maupun perawat hanya mendapatkan paling banyak mendapat kurang dari dua juta rupiah.

Maka dari itu sungguh sangat penting untuk mengetahui dasar aturan pembagian Jasa Pelayanan BPJS yang tidak proporsional atau mencederai rasa keadilan bagi sesama pegawai di lingkungan RSUD Praya.

Sementara mereka sangat memahami bahwa para dokter tidak mungkin bisa kerja sendiri tanpa di dukung oleh para perawat/ bidan maupun tenaga laboratorium dan yang lainnya. Namun ketika ada pembagian Jasa Pelayanan BPJS terdapat perbedaan yang sangat menyolok besaran yang diterima antara dokter dengan bidan/ perawat dll, terus dasar aturan kebijakannya seperti apa ?

Pola remunerasi pembagiannya seperti apa dasar hukumnya apa ? Jika pola/ dasar perhitungan dan besaran pembagian Jasa Pelayanan BPJS sangat dirahasiakan oleh pihak management RSUD dari para pegawainya, berarti secara logika ada sesuatu yang disembunyikan ataupun ditutup-tutupi binti penyalahgunaan anggaran dan wewenang untuk memperkaya dri sendiri dan atau kelompok. Padahal hakekatnya segala kebijakan/ regulasi itu adalah salah satu produk hukum yang pada prakteknya, masyarakat/ pegawai intern selaku obyek juga harus tahu aturan pelaksanaannya.

Sehinggga seluruh klausul pelaksanaan kebijakan/regulasi tersebut bisa diuji bersama seperti kaidah hukum yang diharapkan, serta tidak ada lagi hal-hal yang harus di tutup-tutupi. Untuk itu dalam sistem penyelenggaraan negara tidak ada istilah seorang ASN sampai tidak tahu aturan atau regulasi yang di jalankan secara bersama dalam satu lingkungan kerja.

Kembali pada persoalan BPPD-UTD, tata cara pembayaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah nomor : 445/338/RSUDP/2017 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah ( UPTD) Laboratorium dan Transfusi Darah nomor : 800/368/DIKES/2017 pasal 6 ayat (1) adalah : PIHAK KEDUA mengirimkan tagihan kepada PIHAK PERTAMA secara komulatif, berdasarkan jumlah dan jenis kantong darah dalam satu bulan; ayat (2) menyatakan : PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran atas tagihan yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA, secara tunai kepada petugas yang ditunjuk oleh pihak kedua; ayat (3) menyatakan : Pembayaran dilakukan paling lambat dua minggu setelah tagihan dari PIHAK KEDUA.

Hingga saat ini jumlah tagihan/ klaim PIHAK KEDUA yang belum dibayarkan oleh pihak RSUD Praya sebagai PIHAK PERTAMA dari tahun 2017 s/d tahun 2020 sebesar Rp. 2.735.700.000.- (dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Masalahnya adalah uang/ dana Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) yang harusnya di terima UTD/ PIHAK KEDUA itu mengalir kemana saja ?

Penyimpangan soal Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dari RSUD Praya sebagai PIHAK PERTAMA ke UTD Praya sebagai PIHAK KEDUA perlu di usut tuntas oleh pihak aparat hukum. Diduga saat ini laporan kasus BPPD sudah masuk dalam laci/ tong sampah akibat transaksional beberapa pihak dengan aparat hukum. Pihak aparat harus memiliki SENSE OF JUSTICE, bukan hukum hanya bisa ditegakkan untuk yang lemah saja, yang mengakibatkan kehancuran penegakan hukum di negara Republik Indonesia.

Uraian daftar besaran tagihan/ klaim UTD ke RSUD Praya terkait Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang di duga dikorupsi

 

Sekarang kita analisa bahwa selain persoalan PERDATA, kasus UTD ini ada baunya menjurus pada persoalan PIDANA. Telah diketahui bersama bahwa Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dari UTD ke RSUD Praya itu ditetapkan sebesar Rp. 275.000.- ( dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dari angka Rp. 275.000.- ( dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdapat rincian jasa sarana sebesar Rp. 207.500.- ( dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 68.500.- ( enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) di alokasikan buat jasa pelayanan yang merupakan HAK bagi petugas UTD setelah melaksanakan segala KEWAJIBAN.

Oleh karena itu jika kita merujuk pada Surat Perjanjian Kerjasama (MOU) antara Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah nomor : 445/338/RSUDP/2017 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (UPTD) Laboratorium dan Transfusi Darah nomor : 800/368/DIKES/2017, maka :

Pertanyaan sensitif kemudian yang menjurus pada persoalan PIDANA adalah :

Kemana sajakah aliran dana Jasa Sarana dari BPPD tahun 2017-2018 sebesar Rp. 845.562.500.- (delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) itu mengalir ?. Pasti bisa dibuktikan oleh pihak BPKP perwakitan NTB beserta aparat hukum adari Kejaksaan negeri Praya.

Jika dana Jasa Sarana BPPD sebesar Rp. 845.562.500.- ( delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah ) itu di transfer ke Kas Daerah, mana bukti transfernya, kapan di transfernya dan silahkan ditunjukan pada publik transfer ke Kas Daerah lewat media cetak/ elektronik agar semua pihak bisa mengetahui duduk persoalannya. Hal ini bisa ditelusuri melalui bendahara penerima di lingkungan dinas kesehatan kabupaten lombok Tengah.

Lalu keuntungan/ selisih harga jual Darah ke pasien yahun 2017-2018 sebesar Rp. 410.000.- – Rp. 275.000.- X 4.075 kantong darah equal dengan Rp. 1.111.965.000.- ( satu miliar seratus satujuta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah ) itu tikus RSUD mana saja yang sudah menikmatinya?. Pasti bisa dibuktikan.

Jasa Pelayanan BPPD yang seharusnya diterima yang merupakan HAK pegawai UTD sesuai dengan jangka waktu MOU tahun april 2017 s/d april 2018 sebesar Rp. 279.137.500.- ( dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) itu TIKUS RSUD mana yang memakannya ?. Adakah tikus-tikus lain di luar RSUD yang juga ikutan berjamaah menikmati HAK Jasa Pelayanan pegawai UTD ?. Maka hal mana lagi yang bisa kau dustakan untuk berdalih menuju KEPERDATAAN dan mengubur dalam-dalam kasus ini ?.

Sehingga bila diakumulasikan secara keseluruhanya realitas dari BPPD yang harus dibayar oleh pihak RSUD Praya kepada UTD dari tahun 2017 s/d 2020 dapat di perhitungan sebagao berikut :

Pertanyaan sensitif dan mengelitik isi perut selanjutnya adalah : 2.829.000.000.

Kemana sajakah aliran dana Jasa Sarana dari BPPD tahun 2017-2020 sebesar Rp. 2.126.875.000.- (dua miliar seratus dus puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) itu mengalir ?. Sudah habis dibagi-bagikah dengan sesama para pejabat?. BPKP perwakilan NTB pasti bisa membuktikan, kecuali ada permainan uang di dalamnya.

Jika dana Jasa Sarana BPPD sebesar Rp. 2.126.875.000.- (dua miliar seratus dus puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) itu di transfer ke Kas Daerah, mana bukti transfernya, kapan di transfernya dan silahkan ditunjukan pada publik transfer ke Kas Daerah lewat media cetak/ elektronik agar semua pihak bisa mengetahui duduk persoalannya. LSM/ Stake Holder/ Toga/ Toma/ DPRD harus terus memantau persoalan ini sebab kasus ini menyangkut penggunaan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan.

Lalu keuntungan/ selisih harga jual Darah ke pasien yahun 2017-2020 sebesar Rp. 410.000.- – Rp. 275.000.- X 10.250 kantong darah equal dengan Rp. 1.383.750.000.- ( satu miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) itu tikus RSUD mana saja yang menikmati ? sungguh naif bila BPKP perwkilan NTB tidak bisa membuktikan hal ini.

Jasa Pelayanan BPPD yang seharusnya diterima yang merupakan HAK pegawai UTD sesuai dengan jangka waktu MOU tahun april 2017 s/d april 2020 sebesar Rp. 702.125.000.- ( tujuh ratus dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) itu TIKUS RSUD mana yang memakannya ? Adakah tikus-tikus lain di luar RSUD yang juga ikutan berjamaah menikmati HAK Jasa Pelayanan pegawai UTD ? Maka hal mana lagi yang bisa kau dustakan untuk berdalih bahwa kasus ini bukan PIDANA ?

Artinya bahwa meskipun RSUD Praya telah membayar seluruh BPPD kepada pihak UTD, maka bukan berarti dana BPPD itu secara langsung dimiliki atau serta merta bisa di pakai oleh pihak UTD.

Hasil tagihan dana BPPD baik dari RSUD Praya maupun dari RS Swasta termasuk Puskesmas oleh pihak UTD akan di setorkan seluruhnya bendahara penerima di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya dalam waktu 1 X 24 jam bendahara penerima berkewajiban untuk menyetorkan dana BPPD tersebut kepada Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setelah dana BPPD berada di Kas Daearah, maka dana tersebut oleh pemda akan dirinci sebagai berikut : Rp, 207.500.-per kantong digunakan sebagai Jasa Sarana (kembali ke rekening kas Pemda/ Daerah) yang pada tahun berikutkan akan digunakan untuk membiayai kebutuhan sarana BPPD ternasuk di UTD, dan Rp. 68.500.-/ per kantong diberikan kembali oleh Pemda kepada pegawai UTD dalam bentuk Jasa Pelayanan (JP) sebagai HAK setelah melaksanakan segala KEWAJIBAN melaksanakan pengolahan darah hingga pendistribusiannya pada yang membutuhkan.

Jadi inti persoalan dalam kasus Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)di UTD kabupaten Lombok Tengah ini bukan persoalan Goverment to Goverment dan/ atau Pemerintah ke Pemerintah.

Akan tetapi lebih menjurus pada persoalan tindak pidana KORUPSI : KEMANA SAJAKAH ALIRAN DANA BPPD DI RSUD PRAYA ITU ? Yang mana seharusnya pihak RSUD Praya berdasarkan MOU dan Mekanisme pembayarannya HARUS melalui pihak UTD sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah nomor : 445/338/RSUDP/2017 dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah (UPTD) Laboratorium dan Transfusi Darah nomor : 800/368/DIKES/2017. Lebih- lebih dalam BPPD tersebut ada HAK para pegawai UTD dalam bentuk JASA PELAYANAN (JP) yang totalnya dari bulan April 2017 s/d April 2020 sebesar Rp. 702.125.000.- ( tujuh ratus dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sehingga mana mungkin persoalan ini hanya ansigh jadi persoalan PERDATA ? dan bisa terkubur dalam-dalam alias menghilang begitu saja, sebab nyata-nyata terbukti ada tikus yang makan roti pegawai UTD dalam bungkus Jasa Pelayanan. Oleh karena itu kesimpulan analisa sebagai berikut :

Bukti Pertama : Sudahkah pihak RSUD Praya menyetor pada Kas Daerah Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan BPPD dari tahun 2017 – 2020 ?. Harus bisa dibuktikan dengan bukti transfer dari RSUD ke Kas Daerah. Kecuali kasus ini telah ditransaksionalkan oleh oknum aparat, maka sedikit demi sedikit akan menghilang seperti setan kober.

Bukti kedua : Sudahkah pihak pegawai UTD menerima Jasa Pelayanan (JP) BPPD dari Pemda Loteng tahun 2017 – 2020 sebesar sebesar Rp. 702.125.000.- ( tujuh ratus dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ?

Tinggal sebagai saksi kunci adalah : Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Loteng, Jelas dan gamblang bahwa pihak RSUD Praya telah menikmati aliran dana Jasa Pelayanan sebesar Rp. 702.125.000.- ( tujuh ratus dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dibagikan pada pegawai UTD, dan keuntungan/ laba BPPD sebesar Rp. 135.000.- X 10.250 kantong darah identik dengan Rp. 1.383.750.000.- (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Belum lagi uang Jasa Sarana sebesar Rp. Rp. 2.126.875.000.- (dua miliar seratus dus puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimakan oleh siapa. Dengan demikian maka kasus BPPD RSUD Praya dengan UTD memenuhi unsur tindak PIDANA. Karena bagian kue pegawai UTD telah dimakan oleh tikus RSUD.

Semoga kasus ini merupakan pintu masuk membuka tabir/ membongkar pembagian JASA PELAYANAN BPJS di lingkungan RSUD yang tidak proporsional dan spektakuler, serta kasus-kasus lainnya yang menyebabkan managemen keuangan RSUD Praya terkena virus covid 19 varian delta.

Demikian laporan kasus Biaya Pengganti Pengolahan Darah ( BPPD) dari tahun 2017 s/d tahun 2020 yang belum dibayarkan oleh pihak RSUD Praya kepada Pihak UTD yang di duga di korupsi oleh oknum tertentu. Dan sebagai petunjuk awal saya lampirkan dokumen Kerja sama antara RSUD Praya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah; rekap distribusi dan capaian kinerja UTD dari tahun 2017 s/d tahun 2020.

Harapan saya sebagai bangsa Indonesia semoga masih ada secercah hati nurani buat aparat hukum untuk membedah kasus yang terindikasi memperkaya diri sendiri.

Dan lemahnya proses penegakkan hukum di daerah menjadi alasan logis beberapa kasus besar yang terjadi di daerah harus dilakukan pelaporan kepada lembaga penegak hukum yang lebih tinggi agar mendapat perhatian pimpinan lembaga secara serius bila masih peduli dengan kesejahteraan bangsa dan keuangan negara Indonesia.(*)

 

About Redaksi

Check Also

Pojok NTB Urai Polemik HGB Gili Trawangan Dalam Diskusi

BERITAKINI talentafmnews.com.- Group WA Pojok NTB menggelar diskusi publik, Kamis 20/1/2022, soal memgurai polemik Hak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.