Home / Beritakini / Masyarakat Harus Bisa Bedakan Mana Wartawan Mana Youtuber, Mana Media Massa Dan Mana Media Sosial

Masyarakat Harus Bisa Bedakan Mana Wartawan Mana Youtuber, Mana Media Massa Dan Mana Media Sosial

BERITAKINI talentafmnews.com –  Diera serba modernisasi saat ini, semua orang bisa mencari imformasi lalu menyebarkanya melalui Internet. Salah satu yang saat ini merbak yakni melalui Media Sosial seprti Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Whatshap, Line, Messenger dan lain-lain.

Ketua Dewan Pers, Yosep Ady Prasetyo, saat diwawancarai di Hotel D’Max Lombok Tengah

Dengan adanya fenomena itu, masyarakat terkadang tidak bisa membedakan mana Wartawan dan mana orang yang sedang mencari materi untuk dijadikan konten dalam akum Media Sosial atau Medsos mereka atau Youtuber dan lainya.

Melihat hal itu, Ketua Dewan Pers, Yosep Ady Prasetyo saat diwawancarai sejumlah wartawan pada Kamis 11/4/2019 di D’Max Hotel Lombok Tengah, usai menjadi narasumber dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh BNPT menyampaikan, agar masyarakat bisa membedakan mana Media Massa dan Mana Media Sosial, sehingga bisa mengetahui mana Wartawan dan mana Youtuber.

“Kuncinya, saat kita melakukan pencarian sebuah berita di google, begitu kita klik kemudian ia terbuka di Youtube, Facebook, Instagfam, Blogspot, Twitter dan lainya, maka itu jelas bukan berita yang dimuat ole Media Massa, namun dibuat seseorang yang membuat akun di Media Sosial tersebut. Harus saring sebelum sharing atas berita di Medsos itu,”katanya.

Seseorang yang membuat sebuah akun di Media Sosial dengan nama yang menyerupainya seolah-olah menjadi sebuah Media Massa lalu merekrutment banyak orang untuk membantu mencari materi untuk duploud di akun media sosial tersebut sah-sah saja. Namun orang-orang itu tidak boleh membuat ID Card dan dalam ID card itu menyebut kalau mereka adalah Wartawan.

“Sebetulnya tidak boleh seorang youtuber membuat Id card yang menyebut seolah-olah dia wartawan,”tandasnya.

Sesuai dengan undang-undang pers lanjut Yosep Ady Prasetyo, yang saat ini disebut sebagai Perusahaan Pers adalah Media Cetak. Media cetak itu bisa berbadan hukum berupa PT, Koperasi atau Yayasan.

Sementara Radio dan Televisi tidak disebut sebagai Perusahaan Pers namun disebut Lembaga Penyiaran yang diatur oleh undang-undang penyiaran antara lain Radio atau Televisi Swasta, Radio atau Televisi Publik dan atu Radio atau Televisi Komunitas, badan hukumnya diatur sendiri dalam undang-undang penyiaran seperti ada PT untuk Radio dan Televisi swasta dan Perkumpulan untuk Radio dan Televisi Komunitas.

“Untuk radio dan televisi dewan pers hanya punya kewenangan mengawasi pada konten atau acara jurnalistiknya saja, selebihnya kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia. Sementara untuk Media Online hingga saat ini belum diatur dalam undang-undang, namun kayaknya saat ini sedang ada revisi undang-undang penyiaran dan Media Online akan diatur dalam udang-undang penyiaran ini,”jelasnya.

Terkait dengan kerjasama Media Massa baik Cetak, Radio Dan Televisi  dengan pemerintah, Yosep Ady Prasetyo mengatakan kalau hal itu sangat dibolehkan. Bagaimana polanya, bisa dengan kavling halaman kalau di Media Cetak, Blcoking Time kalau di Radio dan Televisi, bisa ILM,Iklan atau Advedtorial dan lainya. Semuanya sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang menjadi pedoman Pemerintah.

“Media Online walau saat ini belum diatur dalam undang-undang bisa saja kerjasama dengan pemerintah derah, asal bisa memenuhi sayarat sesuai yang disyaratkan oleh Dinas atau Istansi yang bersangkutan,”imbuhnya.

Namun Yosep juga ingatkan, agar masyarakat atau Istansi lembaga pemerintah benar-benar harus selektif dalam memilih media online yang dipergunakan untuk kerjasama melakukan sosialisasi. Yakni media online yang jelas penanggung jawab dan susunan redaksinya, jelas alamat redaksi dan profesional dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya. (ding)

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.