Home / Polemik / Menilik Indikasi Dugaan Korupsi Rp.34 Miliar di Dikbud NTB

Menilik Indikasi Dugaan Korupsi Rp.34 Miliar di Dikbud NTB

MATARAM (NTB) talentafmnews.com – Indikasi dugaan korupsi Rp.34 miliar mencuat ke publik. Dugaan korupsi itu, terjadi dalam kurun waktu tiga tahun pada proyek pengadaan alat kesenian marching band 2017, pembuatan 11 unit Kapal Nautika Praktik (fiberglass), dan dana bos afirmasi kinerja (pembelian tablet) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dugaan tersebut semakin kuat karena pada tahun 2021 Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM-NTB) pernah dalam aksinya mempertanyakan kejelasanya kepada para penegak hukum di Kejati NTB.

Massa ketika itu menuntut agar semua pejabat yang diduga terlibat, termasuk Kadis Dikbud NTB yang sekarang dipanggil. Karena realisasi proyek tersebut, terjadi pada masa jabatannya.

“Massa APPM-NTB menduga terjadi korupsi Dana Bos Afirmasi dan Kinerja (pembelian tablet) tahun 2019 – 2020. Indikasi korupsinya pada penentuan salah satu merek barang dan penunjukan pemenang tender pada satu perusahaan dan pengusaha tertentu.” ungkap Ketua APPM-NTB, Fadhil dalam keterangan persnya setelah memberi laporan ke Kejaksaan Tinggi NTB di Mataram pada  21/09/2021 lalu.

Dalam aksi massa tersebut, menyebut beberapa oknum pejabat Dikbud NTB, inisial FZ (Kabid SMA) dan inisial IRW oknum PPK PKLK serta AF sebagai kadis Dikbud NTB. Dugaan proyek tersebut, dianggap merugikan negara dalam beberapa bidang di setiap SMA dan SMK sekitar kurang lebih Rp. 34 Miliar.

Indikasi dugaan korupsi tersebut, melanggar Peraturan Menteri Kemendikbud yang diatur bahwa pembelanjaan dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah yang dibentuk oleh panitia bos sekolah masing-masing. Tetapi, justru memanfaatkan fasilitas SILPA yang ada untuk mengorek anggaran yang tersedia lainnya.

Hal itu diperkuat juga, dugaan modusnya, oknum pejabat tidak perbolehkan Kepala Sekolah dan bendahara dana BOS yang memiliki akses untuk melakukan pembelanjaan secara online, tetapi oknum pejabat justru koordinir seluruh kepala sekolah dan bendahara dana BOS untuk melakukan pembelian secara satu pintu.

Menurut Fadhil, tugas dari Dikbud dalam Peraturan Menteri tersebut sebagai perpanjangan tangan dari Kemendikbud untuk melakukan evaluasi dan monitoring penggunaan dana bos afirmasi dan kinerja. Bukan untuk menggiring kepala sekolah dan bendahara dana bos untuk membeli barang yang ditentukan oleh oknum pejabat di Dikbut NTB.

Selain kasus diatas, APPM – NTB juga melaporkan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesenian Marching Band tahun 2017.

Pengadaan alat marching band bersumber dari APBD NTB tahun 2017 senilai Rp2,7 Miliar. Proyek tersebut, belanja modalnya senilai Rp1,7 Miliar yang diperuntukan pada lima sekolah SMA dan SMK Negeri. Kemudian, sejumlah dana Rp1,06 M bagi empat sekolah swasta.

“Proyek tersebut, diduga dikorupsi dengan modus markup harga barang sehingga diyakini terdapat kerugian negara sebesar Rp702 juta sesuai hitungan BPKP Perwakilan NTB. Pasalnya, BPKP juga sudah bilang ada pelanggaran dan diduga maladministrasi sehingga menimbulkan dugaan anggaran dipotong yang masuk kantong pribadi untuk oknum tersebut,”jelas Fadhil.

APPM-NTB juga melaporkan kasus proyek Pembuatan Kapal di Dikbud NTB tahun 2018. Proyek pembuatan kapal senilai kurang lebih Rp24 Miliar Rupiah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terindikasi juga, tidak sesuai spesifikasi.

Fadhil sendiri secara tegas mengatakan bahwa proyek pengadaan 11 unit Kapal Nautika dengan bahan fiberglass itu dikerjakan oleh CV. SFM selaku pemenang lelang.

“Proyek tersebut alat praktek untuk sekolah SMK Nautika sebagai kapal penangkap ikan (kapal latih). Anggaran proyek bersumber dari APBD senilai pagu 24.585.000.000 miliar yang ditemukan ada indikasi korupsi,”ungkap Fadhil.

Memang dari informasi yang dihimpun APPM-NTB, bahwa pengerjaan pembangunan 11 unit kapal Nautika (Kapal Latih) untuk sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Dikbud NTB tersebut, berlangsung di galangan kapal di Desa Kebun Ayu, Kecamatan Lembar, Lombok Barat.

Berdasarkan dokumen lelang pengadaan proyek tersebut, metode e-Lelang umum, dengan nilai HPS paket Rp. 24.575.184.700. Dari sejumlah 11 unit kapal tersebut, diperuntukan bagi SMKN 1 Seteluk Kab. Sumbawa Barat, SMKN 1 dan 4 Kab. Bima, SMKN 4 Kota Bima, SMKN 2 Manggalewa, SMKN 1 Kilo, SMKN 1 Kempo Kab. Dompu, SMKN 1 Sekotong – Lombok Barat, SMKN 1 Lopok dan SMKN 1 Plampang Sumbawa Besar dan SMKN 1 Kayangan Lombok Utara.

Untuk itu APPM-NTB meminta penegak hukum agar segera mengevaluasi kinerja dan merestrukturisasi oknum pejabat Dikbud NTB di tiga tahun masa tersebut (Indikasi KKN dari 2017 hingga 2020), termasuk Kadis Dikbud NTB sekarang untuk segera diganti, guna menghindari institusi yang menaungi pendidikan di NTB dari kegiatan kriminalisasi anggaran negara,” serunya.

Fadhil beserta massa aksi lainnya, meminta berkas tersangka pada dugaan korupsi alat kesenian marching band yang sedang bolak-balik di Kejaksaan dan Polda agar segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena sudah memiliki alat bukti yang cukup atas kerugian negara kurang lebih 702 Juta. Aparat penegak hukum segera tangkap, adili, dan penjarakan oknum terduga korupsi di Dikbud NTB.

Fadhil juga, telah melaporkan ketiga dugaan kasus tersebut, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI.

Sementara itu, Juru bicara Kejati NTB , Dedi Irawan, SH, MH, setelah bertemu masa APPM-NTB di Kantor Kejati NTB saat itu mengungkapkan, pada kasus alat kesenian marching band, belum ada petunjuk berkas yang dipenuhi oleh polda NTB.

“Kami sudah koordinasi agar dilengkapi segera sehingga bisa dilanjutkan kasusnya. Sedangkan untuk pengadaan 11 unit kapal praktik fiberglas, kami sudah lakukan pendampingan, penyelidikan sampai turun ke Makasar karena galangannya berasal dari sana,”jelas Dedi Irawan kala itu.

Pihaknya lanjut Dedi Irawan juga, sudah menegur pihak penyelenggara Dikbud NTB dan memang ada keterlambatan waktu pembuatan kapal sehingga berdampak pada potensi lainnya.

“Nanti kita lihat ya. Tetapi terkait dengan spesifikasi kapal, kami akan menerima aduan dari APPM-NTB,”tandas Dedi Irawan saat itu.

 

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *