Talenta FM Bangun Desa Bangun Bangsa
BERITAKINI talentafmnews.com – Pada moment jelang Hari Guru Nasional (HGN), DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Lombok Tengah NTB, rabu 24/11/2021 lakukan hearing ke Dinas Pendidikan setempat. Mereka mengungkapkan kekecewaanya karena kesejahteraan guru diduga masih tebang pilih.
Ketua DPC SPN Lombok Tengah, Jeni MY pada hearing tersebut menyampaikan, pihaknya hearing terkait pemberian jaminan kerja berupa BPJS Ketenaga Kerjaan untuk seluruh guru honorer dibawah naungan Dinas Pendidikan Lombok Tengah.
Lebih jauh ,Jeni MY yang kerap disapa Jen Gondrong ini menyatakan kekececewaanya dan menekankan agar semua guru honorer bisa diberikan jaminan saat mereka kekerja.
“Kasian mereka para guru honorer, mereka adalah pahlawan bagi kita semua, upahnya masih kecil dan sudah seharusnya ada jaminan kerja buat mereka,”ujar Jen Gondrong.
Seperti yang terjadi pada salah seorang guru yang ada di Desa Montong Ajan. Biaya rawat inap di RSUD Praya sampai biaya pemakaman dibiayai oleh teman-teman gurunya dengan cara urunan.
“Padahal anggaran untuk guru honorer dan honorer yang ada di Lombok Tengah sebanyak 13.424 itu sudah di sepakati waktu hearing di DPRD dengan beberapa OPD waktu itu dengan anggran Rp.1,9 Milyar pertahun akan dianggarkan oleh Pemkab Lombok Tengah. Terus sekarang kenapa dioper ke setiap OPD dan memotong anggran di setiap OPD,”papar Jeni Gondrong.
Disisi lain lanjut Jeni MY, semua tahu Bupati Lombok Tengah H. L. Pathul Bahri, ungkap ke publik tentang penambahan PAD dari IATC dan gelaran WSBK Rp.69 miliar.
Sementara hanya Rp. 1.9 miliar pertahun untuk BPJS Ketenaga Kerjaan seluruh honorer di Lombok Tengah, pemda dinilainya tidak mampu dan masih membebankan anggarannya Kepada OPD dengan memotong anggran OPD.
“Dan itupun masih memilih atau tebang pilih untuk memberikan penghargaan kepada honorer khususnya guru honorer. padaha penganggaran untuk honorer sudah tertuang pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penganggaran APBD 2022,”tutup Jeni Gondrong sembari Walk Out dari hearing tersebut.
Pengurus DPC SPN lainya, Ahmad Zamharir alias Petir, menawarkan gagasan sekaligus mempertanyakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mungkin bisa digunakan untuk membiayai BPJS Ketenaga Kerjaan Guru Honorer dimasing-masing sekolah.
“Kan masing-masing sekola ada dana BOS, apakah bisa digunakan untuk mendanai BPJS tersebut, jangan sampai dana BOS hanya untuk oknum bos saja “tandas
Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Lombok Tengah, Drs. HL.Muliawan mengatakan, ada kabar baik dan kabar tidak baik bagi para guru honorer tersebut.
Pada anggaran APBD murni tahun 2022 Pemkab Loteng telah menganggarkan untuk honorer tersebut, dan didaftrarkan menjadi prserta BPJS Ketenaga Kerjaan bagi guru honorer TK, SD, SMP dan dinas sejumlah 2.526 Orang.
Dengan rincian guru TK 18 orang, Guru SDN 1.895 orang, Guru SMPN 592 orang dan di Kantor Dinas Pendidikan Sendiri 21 orang.
Sehingga totalnya 2.526 orang dipotong dari porsi anggaran yang diberikan ke Dinas Pendidikan.
” Jika semua guru honorer yang sejumlah 8.549 yang ada di sekolah negeri dan swasta, maka anggaran Dinas Pendidikan akan habis atau nol, karena refocusing oandemi Covid-19,”jelas HL.Muliawan.
Namun, pada kesempatan tersebut, HL.Muliawan tidak menjelaskan terkait apakah dana BOS bisa digunakan untuk keperluan BPJD guru honorer tersebut.
