Home / Peristiwa / MSQ Tanggapi Gubernur Terkait Lahan MottoGP

MSQ Tanggapi Gubernur Terkait Lahan MottoGP

BERITAKINI talentafmnews.com -Menanggapi statemen Gubernur NTB terkait kegaduhan akan sengekta lahan mandalika untuk sirkuit Moto GP sangat lucu dan tidak beralasan, M.Samsul Qomar, S.Sos menilai pernyataan gaduh itu bukan dari pemilik, tapi dari pak Gubernur sendiri, masyarakat hanya menuntut hak saja tidak ada yang lebih.

Demikian disampaikan Ketua Pemuda Pancasila (PP) Lombok Tengah MSQ, begitu sapaan akrab M.Samsul Qomar pada Minggu 8/11/2020 dalam pernyataan tertulisnya kepada radio talentafm.

“Hak yang saya maksud adalah sesuai dengan hasil apresial independent, bahwa harga kisaran untuk lahan moto GP antara Rp.90 sampai Rp.100 juta per are. Jadi kalau si A memiliki lahan 1,5 hektare kalau dibayar sesuai apresial, maka jelas akan berjumlah belasan miliar,”katanya.

Sehingga apa yang di ungkapkan pak Gub terkait keinginan warga lanjut MSQ, sangat tidak beralasan dan mengada ada .

“Silahkan pak gub hitung saja, kalau tanah warga belasan hektare, masak di bayar ratusan juta. Wah ini kan aneh, lalu mengkambinghitamkan calo, mana ada urusan tanah ITDC sama calo, nanti jadi lucu broker ketemu broker, ya ga akan bisa nyambung kalau begini,”imbuhnya.

Untuk itu, PP mengingatkan kepada pemprov dan tim untuk bertindak netral dalam hal ini. Jangan seolah olah membela ITDC, padahal BUMN itu hadir untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menyengsarakan rakyat.

“Jelas kalau itu, jadi tak perlu mencari kambing hitam calo ini itu, namanya membangun opini di luar konteks. Warga masyarakat hanya ingin segera selesai proses lahannya dan bisa menikmati motto GP,”tandasnya.

Jika ini berlarut larut lanjut MSQ, maka tidak heran kalau penyelenggaraan race untuk 2021 masih dalam ketidakpastian dan keraguan.

“Ayo pak gub, kita kembali ke subtantif, kita fokus benahi KEK. Katanya skala prioritas, malah super prioritas, masak untuk rakyat tidak priorotas. Ini menyalahi sila ke 5 keadilan sosial, sebagai pemimpin pak Gub tidak semestinya bersuara untuk melemahkan warga, seolah olah warga ini
mengganggu pemerintah,”jelasnya.

Semua lanjut MSQ pro pembangunan dan tidak anti pariwisata, tetapi tidak dengan mengabaikan rasa keadilan.

“Kembalilah pada tugas seorang pemimpin yakni berdiri pada kepentingan rakyat. Jangan malah pada kepentingan coorporate, kan ini tidak menarik jika terus terusan begini. Masyarakat NTB akan mencatat keberpihakan ini jika saja pak gubernur tidak berdiri untuk kepentingan masyarakat,”pungkas MSQ.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.