Home / Beritakini / “Nangis Dalem” Nakes RSUD Praya Yang Kini Mulai Terkuak

“Nangis Dalem” Nakes RSUD Praya Yang Kini Mulai Terkuak

BERITAKINI talentafmnews.com – “Nangis Dalem” Tenaga Kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Lombok Tengah NTB, kini mulai terkuak.

Bagaimana tidak, ditengah perjuangan mereka menyelematkan setiap nyawa yang terancam yang dirawat di RSUD, para Nakesnya ternyata telah memyimpan “tangis adeng” sejak sekitar juli 2021 silam, karena uang Jasa Pelayanan (JP) mereka belum dibayarkan.

“Harus bagaimana lagi bang, kondisinya seperti itu. Kita hanya bisa menyimpan tangis adeng-adeng,”ungkap salah seorang nakes yang tak bersedia disebutkan namanya, kamis 24/3/2022 kepada Talenta FM saat ditemui di RSUD Praya.

Nangis dalem itu, kata Nakes berparas cantik ini, dialami oleh hampir semua Nakes di RSUD Praya, baik yang berstatus PNS  maupun PTT yang jumlahnya ratusan.

“Yah kita jalani saja pak dengan kondisi seperti ini. Kami dengar, kondisi rumah sakit saat ini memang sedang dalam keadaan kurang baik terutama soal keuanganya,”ungkapnya.

“Nangis Dalem” ratusan Nakes di RSUD tersebut, membuat salah seorang aktivis Praya bertindak. Ia adalah Lalu Eko Mihardi yang beberapa bulan terakhir keluar masuk RSUD mencoba mendengar tangis dalem para Nakes tersebut.

Lalu Eko sapaan akrab pria ini, mendapat sejumlah informasi diantaranya, kalau para Nakes tersebut ternyata belum dibayar dari bulan juli 2021 hingga desember 2021 atau selama 6 Bulan.

Yang aneh ungkap Lalu Eko, JP tahun 2021 belum dibayarkan, pihak menagemen rumah sakit membuat kebijakan membayar JP dengan cara di transfer ke ATM masing-masing Nakes untuk bulan Januari 2022.

“Lalu kemana jasa pelayanan meraka dari bulan juli hingga desember 2021 ? Apapun alasan rumah sakit tidak bisa dibenarkan, karna jasa pelayanan itu tidak ada kaitannya dengan masalah yang sedang dilanda rumah sakit saat ini,”kata Lalu Eko.

Dalam Permenkes No 21 tahun 2016 Bab III Ayat 4 poin 1 s/d 11 tentang jasa pelayanan kesehatan sudah jelas Jaspel adalah hak yang wajib diterima Nakes.

Jaspel ini jelas Lalu Eko, bersumber pelayanan Nakes kepada pasien BPJS, pelayanan Nakes kepada pasien Umum dan pelayanan Nakes kepada pasien covid-19.

Untuk jasa pelayanan BPJS pihak BPJS tetap membayarkan ke RSUD setelah pihak RSUD melakukan klaim, untuk pasien umum sudah pasti langsung di bayar ketika pasien tersebut selesai mendapatkan perawatan dari Rumah sakit.

“Sedangkan untuk penanganan covid-19 RSUD mengajukan kelaim ke BPJS cabang selong untuk diteruskan ke kementrian kesehatan dan kementrian keuangan. Nah mengapa JP Nakes ini ditahan alias ditunggak-tunggak padahal uangnya ada,”kata  Lalu Eko penuh tanya.

JP ini terang Lalu Eko, meliputi pemeriksaan,pengobatan, tindakan medic,konsultasi medic,perawatan,serta pemakaian Fasilitas/sarana kesehatan yang di berikan oleh rumah sakit atau unit pelayanan teknis dan dinas kesehatan beserta jaringan.

Adapun besaran nilai jasa pelayanan berpariasi tergantung nilai point indeks antara lain jabatan,masa kerja posisi Kerja Nakes dan resiko kerja dan lain-lain.

Pihak managemen RSUD Praya seharusnya setiap bulan membayar jasa pelayanan ini kepada tenaga Nakes. Karena jelas aturannya 43% dari sumber Jaspel tersebut, adalah hak Nakes berupa Jasa pelayanan dan 67% masuk ke BLUD RSUD.

“Siapapun dan apapun pejabat di RSUD praya tidak boleh mengalihkan jasa pelayanan Nakes. Karena itu adalah uang hasil kerja keras mereka, keringat mereka dalam mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Dan jasa pelayanan adalah bentuk perhargaan dari negara untuk para Nakes, bukan hanya di Lombok Tengah, namun di semua RSUD se-Indonesia,”papar Lalu Eko.

Tentunya hal ini akan berdampak terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan di RSUD praya. Terutama pada pasien rawat inap, rawat jalan dan yang membutuhkan jasa pelayan RSUD praya yang dilayani oleh Nakes ,karena hal menyangkut isi perut atau kesejahteraan Nakes.

“Bagaimana Nakes mau bekerja dengan baik jika jasa pelayanan yang diharapkan untuk menambah biaya hidupnya tak kunjung dibayarkan,”ketus Lalu Eko.

“Saya berharap Inspektorat meng-audit mekanisme atau sistem perhitungan JP di RSUD Praya Lombok Tengah ini, jika menemukan pelanggaran silahkan ditindak sesuai mekanisme yang ada,”pintanya.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur RSUD Praya Dr. Muzakir Langkir saat dikonfirmasi di ruang kerjanya tidak ada ditempat.

Namun salah seorang pejabat di RSUD Praya yang tidak mau disebutkan namanya kepada Talenta FM  membenarkan kalau JP itu sebagian memang belum dibayar.

“Tidak akan kemana-mana dana JP itu, karena tidak bisa dipergunakan untuk yang lain karna itu adalah hak Nakes,”katanya.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.