Home / Beritakini / Pemuda Pancasila Minta Bupati Bersikap Atas Issu Tak Sedap BPPD Loteng

Pemuda Pancasila Minta Bupati Bersikap Atas Issu Tak Sedap BPPD Loteng

BERITAKINI talentafmnews.com – Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dan kini memiliki turunan hingga ke daerah dan disebut Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dibentuk oleh Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2011.

Demikian disampaikan Fathurrahman,
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga PP Loteng.

Sejauh yang ia ketahui, badan ini bersifat swasta yang menjadi mitra pemerintah dalam mengkoordinir pemasaran pariwisata.

Oleh sebab itu daerah tingkat satu dan dua juga para kepala daerah membentuk badan promosi pariwisata di daerah nya masing-masing, BPPD dan pengurusnya di bentuk melalui keputusan kepala daerah.

“Jadi yang saya tekankan disini, BPPD merupakan Sebuah Badan yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk dijadikan mitra dalam promosi parwisata,”jelasnya.

Adapun tugas dari BPPD tersebut,  sesuai dengan kepres nomor 22 tahun 2011 pasal 2 yakni salah satunya menjaga dan meningkatkan citra kepariwisataan, meningkatkan kunjungan wisatawan dan pembelanjaan dan tentunya melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Pasal 3 Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Promosi Pariwisata Indonesia mempunyai fungsi sebagai:
1. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
2. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Melihat dari fungsi dan tugas BPPD tersebut, amatlah penting untuk jadi perhatian bersama. Mengingat Lombok Tengah termasuk daerah pariwisata, the best halal tourism.

Dengan melihat trend issu belakangan ini, terkait pelaporan oknum pimpinan BPPD Lombok Tengah ya g diduga melakukan penipuan atau penggelapan yang “mengatasnamakan” BPPD Kabupaten Lombok Tengah, sangatlah mengganggu dan telah mencoreng kredibilitas lembaga tersebut.

“Mengingat lembaga ini ujung tombak dalam mengakomodir dan mengkoordinir marketing pariwisata kit, kami meminta kepada Bapak Bupati untuk bersikap terhadap issu tak sedap yang menimpa Badan Promosi Pariwisata Daerah kita ini,”katanya.

Fathurrahman juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak salah kaprah tentang Badan Promosi Pariwisata tersebut. BPPD itu lembaga, bukan milik atau brand dari salah satu oknum pimpinan BPPD.

“Dan tentunya kita sebagai masyarakat memiliki hak untuk mengkritisi dan memberi masukan terhadap pengurus lembaga tersebut,”tandasnya.

“BPPD bukan nama orang, tapi nama sebuah lembaga. Jadi dalam menjalankan urusan lembaga tentu atas nama lembaga bukan untuk kepentingan pribadi ..!!!,”pungkasnya.

 

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.