Home / Beritakini / Penggagas BPPD NTB Sesalkan Mekanisme Pengangkatan Pengurus

Penggagas BPPD NTB Sesalkan Mekanisme Pengangkatan Pengurus

BERITAKINI talentafmnews.com Mataram – Polemik perombakan pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, belum kunjung berakhir. Pagi tadi, Senin, 15 Maret 2021, puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di Kantor Pos Mataram dan Dinas Pariwisata NTB mendesak Ketua BPPD NTB terpilih diganti.

Mahasiswa menolak Ari Garmono menjadi Ketua BPPD NTB, karena Ari menjadi pegawai pos dan masuk dalam BUMN.

Selain mahasiswa, kritikan terhadap perombakan pengurus BPPD NTB datang dari tokoh pariwisata NTB.

Penggagas berdirinya BPPD NTB, Agus Mulyadi, SE., ME., mengatakan pemilihan pengurus BPPD saat ini di luar dari mekanisme yang berjalan semestinya.

Semestinya, kata Agus, langkah pertama yang dilakukan Dinas Pariwisata adalah mencabut SK pengurus badan promosi yang lama terlebih dahulu.

“SK sebelumnya saya dengar tidak pernah dicabut. Seharusnya dicabut dulu SK sebelumnya,” katanya dihubungi, Senin, 15 Maret 2021.

Setelah itu, Dinas Pariwisata harus melakukan iklan di media untuk mencari calon-calon dari empat unsur yang menjadi pengurus BPPD sesuai amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

“Kemudian harus beriklan di media untuk mengumumkan pemilihan calon pengurus badan promosi,” ujarnya.

Selanjutnya, masing-masing asosiasi pariwisata akan memberikan rekomendasi ke Dinas Pariwisata terkait calon-calon yang diusulkan.

Langkah selanjutnya, akan dilakukan semacam fit and proper test oleh Dinas Pariwisata, Komisi II DPRD NTB dan Badan Kepegawaian Daerah terhadap calon-calon pengurus BPPD NTB.

“Itu asosiasi mengutus calon bisa tiga empat orang, nanti di sana ada seleksi. Setelah seleksi nanti diambil 9 dan Dinas Pariwisata serahkan ke Gubernur,” kata Ketua DPD ASITA NTB periode 2012-2016 ini.

Tidak hanya itu, setiap calon dulunya harus melampirkan CV untuk ditinjau pengalaman mereka dalam mengelola pariwisata di NTB.

Penasehat DPD ASITA NTB ini menyayangkan proses seleksi saat ini tidak berjalan melalui mekanisme yang sesungguhnya.

“Saya bingung sekarang sudah ada namanya, dari asosiasi mana enggak jelas. Kalau tidak mengambil sesuai amanat UU maka tidak sah,” tegasnya.

Dia mengatakan, seharusnya pengurus BPPD adalah orang yang betul-betul paham seluk beluk pariwisata di NTB, termasuk budaya dan bahasa masyarakat.

“Personil BPPD harus yang handal sebagai ujung tombak dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke NTB. Orang yang sudah menguasai sektor pariwisata, marketing, promosi,” tuturnya.

Agus meminta Dinas Pariwisata tidak asal memilih pengurus badan promosi hanya bermodalkan orang tersebut bisa mengambil video maupun foto.

“Orang-orang yang sudah menguasai daerah di NTB, budayanya, bahasanya. Itu harus dikuasai, jangan baru jadi tukang foto, vloger terus diangkat. Dia harus kuasai semua aspek budaya, wisata di NTB,” jelasnya.

Dia meminta agar Gubernur NTB Zulkieflimansyah tidak membiarkan keributan terus menerus pada BPPD NTB. Agus mendesak Gubernur NTB mencabut SK pengurus terpilih dan memilih ulang sesuai mekanisme sebelumnya.

“Gubernur harus mencabut atau menangguhkan SK pengurus badan promosi dan memilih ulang melalui mekanisme yang ada,” ujarnya.

Tokoh Pariwisata NTB ini mengaku kaget nama Ari Garmono masuk menjadi ketua BPPD. Padahal Ari bekerja di salah satu BUMN.

“Enggak tahu saya, itu saya bingung apa korelasi pegawai pos jadi ketua badan promosi. Cobalah dibuka sama Dinas Pariwisata, adakan semacam workshop untuk menjaring orang-orang yang akan duduk di badan promosi. Ini tiba-tiba jadi ketua,” cetusnya.

Ia mengkhawatirkan SK pengurus terpilih BPPD akan dibawa ke ranah hukum dan menjadi alot sehingga berdampak pada promosi pariwisata.

“Bisa saja mereka (asosiasi) menggugat SK ini melalui PTUN. Kalau diributkan terus kapan pariwisata NTB berkembang,” katanya.

Terakhir, Agus yang juga menjabat Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) NTB ini menyarankan agar Gubernur NTB maupun Dinas Pariwisata duduk bersama tokoh-tokoh pariwisata dalam menyelesaikan dinamika di BPPD NTB.

“Saya sarankan untuk memanggil tokoh pariwisata untuk duduk bersama, jangan semaunya Kepala Dinas Pariwisata yang tidak mau duduk bersama asosiasi,” katanya. (red)
[16/3 10.11 PM] Fahrul dutaselaparang. Com: *Prihatin Kisruh BPPD, DPRD Minta Ketua BPPD NTB Belajar ke Pelaku Wisata

*Alasan Tugas ke Jakarta, DPRD NTB Rencanakan Panggil Ulang Kadispar

*DPRD NTB Sarankan Ketua BPPD NTB Perbaiki Komunikasi dengan Organisasi Pariwisata

MATARAM, – Perombakan kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB yang dilakukan Dinas Pariwisata setempat, terus menuai polemik di tengah-tengah masyarakat.

Apalagi, komposisi pengurus dan unsur pengurus dengan tanpa melibatkan organisasi pariwisata di NTB diduga menjadi biang kerok keributan lembaga yang bertugas mempromosikan pariwisata NTB tersebut hingga kini.

Komisi II DPRD NTB yang membidangi Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dan Peternakan, mengaku prihatin atas terus kisruhnya kepengurusan ditubuh BPPD NTB yang tak kunjung usai tersebut.

Padahal, kemajuan pariwisata pascapandemi Covid-19 membutuhkan kerja bareng semua pihak. “Bagaimana, pariwisata NTB mau maju dan siap tinggal landas jika kisruh antar pengurus BPPD, organisasi pariwisata serta Dinas Pariwisatanya terus terjadi. Kami prihatin atas kondisi ini,” kata Sekretaris Komisi II DPRD NTB Lalu Hardian Irfani pada wartawan, Selasa (16/3).

Menurut Ketua DPW PKB NTB itu, polemik yang terjadi di internal BPPD telah menjadi atensi khusus pihaknya. Hanya saja, pemanggilan pada Kadis Pariwisata NTB yang dijadwalkan pada Minggu lalu tidak bisa dilakukan.

Hal itu, lantaran Kadis Pariwisata berhalangan hadir, lantaran kabarnya tengah berada di Jakarta. “Jadi, insya Allah, kami akan panggil kembali pak Kadis Pariwisata beserta para pengurus BPPD NTB untuk mengklearkan kisruh yang terus terjadi itu,” ujar Hardian.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi juga turut merasakan keprihatinan atas polemik ditubuh BPPD NTB yang terus terjadi tersebut.

Menurut Politisi Golkar itu, sebagai pelaku pariwisata NTB yang sempat merumuskan pendirian BPPD NTB, ia merasa aneh, kepengurusan BPPD saat ini, terus diwarnai kekisruhan.

Padahal, selama 20 tahun, justru tidak pernah ada kekisruhan tersebut. “Saya tidak persoalkan siapapun personilnya. Tapi, BPPD itu kan perwakilan organisasi pariwisata, maka bangunlah komunikasi dengan mereka. Ingat, majunya pariwisata itu tidak bisa diabaikan tanpa ada kekompakan dan kebersamaan seluruh stakeholder pariwisata, utamanya pelaku pariwisata yang tergabung dalam organisasi kepariwisataan,” jelas Misbach.

Ia meminta Ketua BPPD NTB harus belajar melakukan komunikasi yang baik dengan semua organisasi pariwisata di NTB. Hal itu menyusul, yang memiliki produk jualan dan jaringan pariwisata adalah organisasi pariwisata, yakni PHRI, ASITA, INCCA.

“Jadi, enggak bisa mempromosikan pariwisata NTB tanpa ada organisasi dan asosiasi pelaku pariwisata. Disinilah, saya harap Ketua BPPD NTB perlu belajar mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang paham soal pariwisata,” tandas Misbach Mulyadi.

Diketahui, Para Pengurus atau Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB yang baru. Diantaranya sebagai Ketua BPPD NTB adalah Ari Garmono, Wakil Ketua Lia Rosida, Sekretaris Baiq Ika Wahyu Wardani, dan unsur penentu kebijakan yang lain, seperti Dr. Ainuddin, I Ketut Murta Jaya, Ali Akbar, Askar Daeng Kamis, Leja Kodi dan Ida Ayu Sri Wayan Gotami Nandiswari.

Sebelumnya, Kepala Dispar NTB, HL Mohammad Faozal mengharapkan sinergitas, kolaboratif dan harmonisasi antar berbagai lembaga di bidang pariwisata.

“Secara khusus kami berharap kepada Pengurus BPPD yang baru terpilih, untuk berperan maksimal dan mau menampung aspirasi seluruh stake holder pariwisata di NTB. Termasuk dengan awak media, agar mampu menciptakan citra pariwisata NTB yang lebih baik,” kata Faozal. (**).

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.