Home / Beritakini / Pro-Kontra Soal Komisioner KPID NTB, Akibat DPRD Hilangkan Uji Publik

Pro-Kontra Soal Komisioner KPID NTB, Akibat DPRD Hilangkan Uji Publik

BERITAKINI talentafmnews com – Pengumuman Berita acara hasil rapat pleno DPRD NTB pada hari Senin 12 Agustus 2021 yang memutuskan dan menetapkan calon komisioner komisi penyiaran Indonesia daerah NTB menuai pro-kontra, karena disebabkan oleh Dewan perwakilan rakyat (DPRD) provinsi NTB menghilangkan Uji publik sebelum melakukan proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan oleh komisi 1 DPRD NTB.

Demikian sisampaikan Abdi Apriabdi Negara pada sabtu 14/8/2021 kepada Radio Talenta Lombok secara tertulis.

Abdi sapaan akrab Advokat sekaligus aktivis muda NTB ini lebih jauh menjelaskan, bahwa uji publik secara tegas merupakan suatu proses yang wajib dilakukan oleh DPRD provinsi NTB.

Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 01/PK/KPI/07/2014 tentang kelembagaan penyiaran Indonesia, yang mengatur terkait DPRD Provinsi. Dimana sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, terlebih dahulu mengeluarkan pengumuman terkait adanya Proses Uji publik melalui media cetak dan online terhadap calon komisioner KPID untuk memberikan tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap calon komisioner komisi penyiaran Indonesia baik di Daerah.

“Pada dasarnya, secara filosofis terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia merupakan sebagai wujud peran serta masyarakat, yang berfungsi Untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran,”kata Abdi.

Oleh karena itu, sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan harus Melakukan Uji Publik dimaksud, sebagai gagasan model yang akan memberikan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses seleksi calon komisioner KPID NTB secara mendalam sebagai perintah peraturan perundang-undangan.

Sehingga tindakan DPRD Provinsi NTB dapat dikategorikan tidak tunduk dan patuh terhadap pasal 24 ayat 2, 3 Peraturan komisi penyiaran Indonesia nomor 01/PK/KPI/07/2014 yang menimbulkan akibat hukum Terhadap berita acara Rapat pleno Komisi 1 DPRD yang cacat hukum dan mal administrasi, sehingga pilihannya adalah harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan ulang dengan membatalkan berita acara rapat pleno tersebut.

“Menurut saya, pelibatan masyarakat dalam hal ini sangat lah penting untuk memberikan tanggapan terhadap rekam jejak calon komisioner KPID NTB untuk mewujudkan Lembaga KPID NTB yang mandiri, berintegritas dan bermartabat,”tandas Abdi.

Karena sejak awal proses seleksi KPID NTB menjadi sorotan publik atas adanya dugaan kebocoran soal dan jawaban Uji Kompetensi, dugaan nepotisme dalam proses seleksi komisioner KPID NTB atas dugaan hubungan keluarga antara DPRD NTB dengan calon komisioner.

“Selain itu, ada dugaan oknum calon komisioner KPID yang diragukan integritasnya atas adanya dugaan keterlibatan sebagai penyuplai salah satu item barang pada program bantuan sosial saat pandemi, sangatlah tidak etis dilakukan oleh pejabat lembaga negara independen setara KPID,”pungkas Abdi.

Sementara itu, Komisi I DPRD Provinsi NTB, saat diminta tanggapanya terhadap pernyataan Abdi Apriadi Negara tersebut, melalui salah seorang anggotanya,  belum memberikan jawaban. (tim)

About Redaksi

Check Also

Jangan Percaya! Siapa Saja Yang Ngaku Bisa Bebaskan Tersangka Dari Jerat Hukum

BERITAKINI talentafmnews.com – Jangan percaya siapa saja yang ngaku bisa bebaskan tersangka  dari jerat hukum, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.