Home / Beritakini / Sejumlah Praktisi Hukum Pertanyakan Kinerja Kejari Loteng, Tanggapan Kejari Tak Meyakinkan

Sejumlah Praktisi Hukum Pertanyakan Kinerja Kejari Loteng, Tanggapan Kejari Tak Meyakinkan

BERITAKINI talentafmnews.com – Sejumlah praktisi hukum yang tergabung dalam GNP Tipikor Lombok Tengah, kamis 16/6/2022, mendatangi Kejaksaan Negeri Lombok Tengah (Loteng) mempertanyakan kinerja Kejari.

Ini live streaming hearing tersebut:

https://fb.watch/dIfoq7QQea/

Lalu Deny Rusmin J SH, salah seorang praktisi hukum yang juga selaku Sekjen GNP Tipikor Lombok Tengah,  menjelaskan kalau kedatanganya untuk mendorong agar kinerja Kejari atas sejumlah kasus yang saat ini sedang ditangani nampak hasilnya.

Pihaknya kata Lalu Deny Rusmin, mencontohkan pada kasus BLUD dan jika melihat dari jejak digital dari sejak adanya temuan atas kasus tersebut, hingga dinaikkan statusnya dari penyelidikan hingga penyidikan, sampai pada pernyataan-pernyataan kuasa hukum Dr.Muzakir Langkir, mestinya bisa menjadi jalan masuk yang jelas.

“Namun nyatanya, pihak kejaksaan seolah-olah menggiring hal ini ke hal lain. Karena kalau saya baca  di media dalam beberapa kesempatan, kejaksaan mengatakan akan segera tetapkan tersengka, nyatanya sampai sekarang juga belum,”kata Lalu Deny Rusmin J.

Pertanyaan yang akhirnya muncul dibenaknya lanjut Lalu Deny, kenapa kasus yang mestinya mudah dibuktikan dengan bukti-bukti yang telah ada, justeru menjadi susah dan sulit untuk dibuktikan.

Untuk itu, ia berharap agar setiap progres yang ada dalam menangani semua kasus yang ada,  agar bisa disampaikan ke publik agar tidak terkesan hanya garang saat menangani kasus tertentu saja.

Ketua Satgas GNP Tipikor, Lalu Eko Mihardi  meminta, kejaksaan jangan hanya fokus pada pengembalian kerugian dan keuangan negara hasil korupsi, tetapi yang terpenting bagaimana membuat efek jera kepada para koruptor.

“Karna korupsi adalah kejahatan luar biasa, saya meminta kejaksaan penanganannya juga harus lebih luar biasa,”tandas Lalu Eko Mihardi.

Pada kesempatan tersebut, Lalu Eko secara khusus juga bicara masalah puskesmas awang yang tentunya  tidak hanya berbicara tentang potensial loss, akan ada kemungkinan akan kerugian negara, lebih tepatnya aktual loss yaitu sudah ada kerugian Negara.

Namun, karena hasil perhitungan kerugian negaranya sudah ada yaitu Rp. 700 juta, tentunya tidak ada alasan kejaksaan untuk SP3 kan kasus korupsi puskesmas awang.

Dengan adanya nilai kerugian negara dan gagal kontruksi alias proyek mangkrak, tentunya jaksa sudah bisa menjadikannya sebagai dua alat permulaan untuk menetapkan tersangka, dikuatkan lagi dalam putusan MK no 25 tahun 2016, dimana setiap putusan terkait korupsi harus ada kerugian keuangan negara.

“Kami sempat mendengar isu, bahwa ada pengembalian kerugian negara oleh perusahaan pemenang tender. Jika itu terjadi dan di SP3-kan, tentunya kejaksaan melanggar UU tindak pidana korupsi pasal 4,”kata Lalu Eko.

“Dimana dijelaskan, pengembalian keuangan negara tidak menghapus dipidanya pelaku tindak pidana korupsi. Pasal tersebut menjelaskan pengembalian kerugian negara, tidak mengurangi sifat melawan hukum para koruptor,”tambah Lalu Eko.

Dalam mengembalikan kerugian, jaksa bisa melakukannya melalui jalur pidana, misalnya mentreaking, melacak, memprijing dan melakukan semua aset hasil korupsi (korpora delik) dan jalur perdata.  Jaksa sebagai pengacara negara bisa melakukan gugatan kepada ahli waris untuk mengembalikan aset negara, jika koruptornya meninggal atau menjadi buron.

Lebih jauh dijelaskan Lalu Eko, kedatangan GNP Tipikor ke kejaksaan tersebut, bukan untuk menginterfensi tugas dan kewenangan jaksa, namun lebih menjadi mitra dan patnership dalam penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

“Tentunya jika semua kasus seperti kasus puskesmang awang di SP3-kan, kami akan bersurat ke kejagung dan mengirim surat ke presiden sebagai bentuk kekecewan kami terhadap penanganan korupsi, terlebih lagi negara kita sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi,”terang Lalu Eko.

“Kami tidak mau kejaksaan kami lemah, sehingga kami bawakan kratindeng, kami tidak mau kejaksaan kami masuk angin, jadi kami bawakan antangin,”sindir Lalu Eko.

Jika ada oknum-oknum dari kekuasaan yang meng-interfensi penanganan kasus korupsi yang ditangani kejaksaan dengan sengaja mencegah,merintangi, menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, pemeriksaan terhadap pelaku korupsi, GNP Tipikor berharap jaksa bisa menjeratnya dengan pasal 21 UU tipikor, walaupun mereka bukan pelaku korupsi, namun dengan caranya jaksa bisa jerat oknum yang melakukan dengan pidana lain terkait tindak pidana korupsi.

Terkait kasus BLUD RSUD Praya,  Ketua Satgas GNP Tipikor menyayangkan BPKP yang sampai saat ini belum menghitung kerugian negara yang diajukan kejaksaan dengan alasan kekurangan sumber daya manusia, sehingga kejaksaan melimpahkan audit kerugian negara dalam kasus tersebut kepada inspitorat.

GNP Tipikor, meragukan ke indenpedensi inspektorat karena di bawah pemda.  Terlebih lagi di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 tahun 2016 menegaskan, bahwa lembaga yang berhak menghitung kerugian negara adalah BPK. Hal itu diperkuat lagi dengan UU No 15 tahun 2006 tentang BPK pasal 1 ayat 1 jo pasal 10 ayat 1.

“Satu-satunya lembaga yang bisa menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara adalah BPK,”tandas Lalu Eko.

Sementara inspektorat hanya bisa menghitung dan memeriksa kerugian negara namun tidak berwenang menyatakan agau Men-clear adanya kerugian negara.

“Yang menjadi kekawatiran kami, apakah hasil perhitungan kerugian negara dari inspektorat digugurkan oleh hakim tindak pidana korupsi mengacu pada SEMA dan UU BPK?”tanya Lalu Eko.

Harapapan GNP Tipikor, kejaksaan negeri Loteng tidak melakukan SP3, jika sudah ada kerugian negara dan meminta BPK yang melakukan pemeriksaan audit investigasi kerugian negara dari kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Bharata menyampaikan terimakasih atas kedatangan GNP Tipikor tersebut.

Ia menjelaskan terkait keraguan GNP Tipikor terhadap Inspektorat dalam melakukan audit, pihaknya tidak bisa menyatakan apakah yakin atau tidak atau tidak yakin atas hasil audit Inspektorat. Namun yang pasti pihaknya untuk saat percaya, dengan telah dimintanya APIP tersebut meng-audit dugaan kerugian negara dalam kasus BLUD.

Dalam suatu perkara lanjut Bharata, ada yang namanya pemeriksaan fisik atas suatu perkara. Inspektorat menurutnya pasti tahu klop tidaknya antara berbagai dokumen yang ada dengan anggaran dalam kegiatan atau program yang berkasus.

“Soal apakah sah hasil audit Inspektorat sebagai bukti di pengadilan, kami merujuk hasil keputusan MK maka sah,”jelas Bharata.

Terkait dengan SP3 kasus Puskesman Awang, Bharata menegaskan bahwa sejauh yang ia ketahui, seluruh kasus yang ada saat ini tidak ada yang mengarah kepada SP3. Semua kasus anak lanjut diselesaikan secara tuntas.

 

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.