Home / Beritakini / Seratusan Massa Gempar NTB DPD Lombok Timur Demo di Kantor Bupati dan Polres Setempat

Seratusan Massa Gempar NTB DPD Lombok Timur Demo di Kantor Bupati dan Polres Setempat

 

BERITAKINI talentafmnews.com – Seratusan massa LSM Gempar NTB DPD Lombok Timur, senin 4/10/2021, demo di Kantor Bupati dan Polres Lombok Timur.

Mereka menyuarakan aspirasi terkait dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh oknum Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Keruak Lombok Timur yang diduga menggunakan ijazah palsu sebagai syarat mencalonkan diri sebagai Kades.

Di depan Kantor Bupati Lombok Timur, massa menyuarakan agar Bupati Lombok Timur mengambil sikap tegas atas kasus yang telah dilaporkan di Mapolres Lombok Timur juni lalu.

Massa menginginkan agar Bupati tidak pura-pura tidak tahu atas dugaan pelanggaran aturan yang diduga dilakukan oknum kades tersebut.

“Bupati harus segera bersikap tegas memecat oknum kades tersebut, bila benar telah terbukti dimata hukum bersalah. Jangan pura-pura tidak tahu, untuk itulah kami saat ini datang mengingatkan Bapak Bupati,”ujar Pembina LSM Gempar NTB, Nasri.

Setelah puas berorasi di depan Kantor Bupati, seratusan massa dengan membawa berbagai atribut seperti bendera dan pamplet tuntutan, merangsek berjalan kaki ke Mapolres Lombok Timur.

Di depan Mapolres Lombok Timur, massa disambut oleh penjagaan belasan anggota Mapolres Lombok Tengah tanpa membawa perlengkapan sound system. Orasipun dilakukan LSM Gempar NTB dengan meminjam megaphone milik pihak kepolisian.

“Kami dalam menyampaikan aspirasi dilindungi oleh undang-undang. Untuk tidak boleh ada pelarangan penyampaian orasi atau aspirasi di depan Mapolres Lombok Timur ini,”ujar Ketua Umum (Ketum) LSM Gempar NTB, Hamzan Halilintar.

Hamzan dengan tegas menyampaikan, bila pihaknya dihalang-halangi dalam menyampaikan aspirasi maka dirinya akan memaksa masuk ke Mapolres Lombok Timur.

Menanggapi demo LSM Gempar NTB bersama masyarakat tersebut, pihak Mapolres Lombok Timur mempersilahkan perwakilan massa demo untuk menemui Kapolres Lombok Timur untuk menyampaikan aspirasinya.

10 orang perwakilan massa demo kemudian diterima di Loby Ruang Kerja Kapolres yang dimana perwakilan massa langsung ditemui Kapolres Lombok Timur, AKBP Herman Suriyono, SIK, MH bersama jajaran pejabat utama Mapolres Lombok Timur antara lain, Kasat Reskrim, Kanit Pidum, penyidik dan pertemuan tersebut diorgenaizer oleh Kabag Ops Mapolres Lombok Timur.

Pada kesempatan tersebut, Ketum LSM Gampar NTB, Hamzan Halilintar dihadapan Kapolres menyampaikan, pihaknya datang ke Polres Lombok Timur untuk mempertanyakan progres laporan kasus dugaan ijazah palsu oknum Kades di Kecamatan Keruak Lombok Timur.

“Sejauh mana proses kasus yang telah kami laporkan atas kasus dugaan ijazah palsu tersebut. Kalau kami melihat substansi, maka sudah jelas ada dugaan pemalsuan ijazah itu, apa lagi pihak Kasek terkait tegas nyatakan tidak pernah mengeluarkan dokument itu,”jelas Hamzan.

Untuk itu Gempar NTB, meminta Kapolres untuk memberikan jawaban mengenai kepastian atas kasus tersebut dengan segera menetapkan status tersangka.

“Selain itu, sebagai masyarakat awam, kami ingin bersama-sama dengan pihak Polres untuk turun langsung ke sekolah terkait untuk cek nomor induk atas ijazah tersebut,”ajak Hamzan Halilintar.

Sekjend LSM Gempar NTB, Muhammad Subur menambahkan, selain pemakai ijazah palsu, pembuat ijazah palsu itu juga harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Selain itu belum ada laporan terkait progres kasus tersebut ke masyarakat, itu sebab hari ini kami datang menanyakan hal tersebut. Selain itu, kami tegaskan bahwa hukum harus ditegakan dengan tanpa pandang bulu,”tandas Muhammad Subur.

Muhammad Subur, mewakili massa yang hadir menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Lombok Timur dan jajaran yang telah mau menemui langsung mereka yang saat datang menyampaikan aspirasi ke Mapolres setempat.

Menjawab apa yang disampaikan LSM Gempar NTB tersebut, Kapolres Lombok Timur, AKBP Herman Suriyono, SIK, MH menyampaikan permakluman kalau dirinya baru sekitar sebulan ditugaskan di Mapolres Lombok Timur.

Kapolres menjelaskan, dalam menangani suatu perkara maka yang dilakukan adalah mengejar pembuktian dan mengejar pelanggaran hukum yang diduga dilakukan.

“Intinya semua by proses. Apalagi kalau sudah ada SP2HP maka kasus tersebut benar-benar dalam proses yang telah sesuasi hukum yang berlaku,”kata Kapolres.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres mengingatkan semua untuk selalu taat hukum agar masalah hukum yang sedang diupayakan diselesaikan tidak malah menimbulkan masalah hukum baru.

“Apa lagi saat ini kita semua sedang dalam proses berjuang membasmi covid-19 salah satunya dengan berupaya mencapai 70 persen vaksin di Lombok Timur,”terang Kapolres sembari mempersilahkan Kasat Reskrim menjelaskan progres kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, Iptu M. Fajri S.I.K menjelaskan, kasus tersebut dilaporkan pada 28 Juni 2021 lalu. Dan pihaknya telah memeriksa saksi-saksi baik dari aparat desa, Kepala Sekolah, pelapor, operator terkait dan sejumlah orang dari pihak sekolah.

“Namun ada beberapa hal yang m kami dalami. Antara lain, soal laporan kehilangan ijzah, adanya tiga surat dari Kasek terkait ijazah itu yang berbeda-beda,”ungkapnya..

Yang mengerucut lanjut Kasat, terkait apakah isi ijazah yang palsu ataukah tanda tangan saja yang palsu. Maka hal itu akan dibuktikan dengan uji laboraturium di Polda Denpasar Bali.

Menambahkan apa yang disampaikan Kasat Reskrim, Kanit Pidum Polres Lombok Timur, Aiptu. Igusti Nyoman Widastra, SH menyampaikan pihaknya telah mengirim surat SP2HP kepada pelapor yakni Muhsan dan Kuasa Hukumnya yakni Sumerah SH.

“Selain itu kami juga menyampaikan progres kasus ini secara lisan kapan saja dibutuhkan oleh pelapor. Mungkin kawan-kawan Gempar NTB, belum mendapat informasi itu karena tidak secara langsung mengawal kasus ini,”jelas Kanit.

Menambahkan, apa yang disampaikan Kasat dan Kanit, Kapolres meminta agar massa mempercayakan soal kasus itu ke pihaknya, termasuk soal teknis penyelidikan dan sebagainya.

“Apa lagi soal biaya uji laboraturrium, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya, nanti negara yang akan membiayainya melalui kami. Kalau ada yang minta biaya-biaya, laporkan pada saya,”tegas Kapolres yang disambut tepuk tangan massa Gempar NTB dan giatpun diakhiri dengan poto bersama. (tim)

 

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.