Home / Beritakini / Setelah “Nyanyian” Soal SK, Ini Teranyar Dari dr.Langkir!

Setelah “Nyanyian” Soal SK, Ini Teranyar Dari dr.Langkir!

BERITAKINI talentafmnews.com – Setelah “bersenandung merdu” soal tiada Surat Keputusan (SK) Bupati soal jabatan di BLUD, kini Direktur RSUD Praya, dr.Muzakir Langkir, “bernyanyi lagu ter-anyar” tentang orang-orang yang diduga tak kerja, namun tak malu terima honor.

Kuasa Hukum.dr.Muzakir Langkir, Lalu Anton Hariawan SH.MH, minggu 9/1/2022 kepada sejumlah wartawan menyampaikan, bahwa klienya selama menjadi pemimpin BLUD bekerja sendiri tanpa pengawasan Dewan Pengawas (Dewas) BLUD tersebut.

Padahal lanjut Lalu Anton Hariawan, selain dirinya ada pejabat lain di BLUD yakni Badan Pengawas BLUD yang berjumlah 5 orang untuk mengawasi dan menegur dirinya bila melakukan kekeliruan dalam mengelola BLUD tersebut.

“Klien saya bekerja mengelola BLUD di RSUD Praya bekerja sendiri tanpa dibantu dan diawasi oleh Dewas yang ada,’’ kata Lalu Anton Hariawan.

 

Mengacu dari Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD pasal 12, tertulis jelas apa saja yang menjadi tupoksi dari Dewas BLUD.

Tupoksi tersebut antara lain, pembina teknis dan Pembina keuangan. Dimana pada poin B terdiri dari satuan pengawas internal dan Dewas.

Dewas memiliki tugas memantau setiap perkembangan kegiatan BLUD. Menilai kinerja keuangan maupun non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat BLUD.

“Selain itu, Dewas harus juga memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah. Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,”jelas Lalu Anton.

Dewas lanjut Lalu Anton, juga bisa memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah mengenai Rencana Belanja Anggaran, permasalahan yang dihadapi pengelola dan kinerja BLUD.

“Sangat kompleks tupoksi Dewas yang seharusnya menjalankan tugas dengan payung hukum yang jelas. Pihaknya menyatakan kalau dari semua tupoksi Dewas tersebut, sejauh ini satupun tidak pernah dijalani.

“Dewas seharusnya intens menjalankan tugas melihat bagaimana perkembangan jalannya pengelolaan BLUD itu,’’imbuh Lalu Anton.

Anehnya lanjut Lalu Anton, walau tak menjalankan tupoksinya, Dewas tidak malu-malu menerina honornya yang diberikan secara rapel.

Adapun terkait honor Dewas tersebut, masuk dalam Rencana Belanja Anggaran (RBA) BLUD setiap tahun yang disusun oleh pimpinan BLUD.

“Artinya, honor fantastis yang diterima oleh Dewas  yang diatur setiap tahunnya dalam RBA BLUD, ternyata tidak diimbangi oleh kinerja Dewas sebagai bahan pelaporan ke Kepala Daerah,”jelasnya.

Honor Dewas lanjut Lalu Anton, sesuai Permendagri dalam pasal 21, yang berbunyi; segala biaya yang diperlukan Ketua dan Sekertaris Dewas, sumber pendanaannya dari BLUD dan dimuat dalam RBA.

“Intinya Dewas ini hanya sebagai pelengkap struktur BLUD. Tidak bekerja, namun terus menuntut honor setiap bulannya,’’ujar Lalu Anton.

Hingga BLUD diperiksa oleh Kejaksaan, Dewas tetap berpangku tangan seolah tetap tak mau bekerja. Mestinya ketika terkena masalah, Dewas harus pro aktif  untuk menjalankan tugasnya, walau tanpa diminta Pimpinan BLUD.

Hanya saja, saat ditanya mengenai berapa rincian honor yang diterima masing-masing Ketua, Sekertaris Dewas dan anggota sejauh ini, Lalu Anton enggan untuk melantunkan hal itu dengan merdu dan masih dan hal itu masih diduga “lagu lawas”

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.