Home / Beritakini / Soal Kasus BLUD RSUD Praya, GNP Tipikor Loteng: “Apanya Yang Mau Diaudit BPKP?”

Soal Kasus BLUD RSUD Praya, GNP Tipikor Loteng: “Apanya Yang Mau Diaudit BPKP?”

BERITAKINI talentafmnews.com – Dugaan lambanya penanganan kasus dugaan korupsi BLUD RSUD Praya oleh Kejaksaan Negeri Praya di sebabkan karna lambatnya Kejaksaan Negeri memberikan dokumen penting data-data berkaitan dengan kasus dugaan korupsi BLUD RSUD Praya kepada BPKP.

Demikian diungkapkan Ketua Satgas GNP Tipikor Lombok Tengah, Lalu Eko Mihardi, pada selasa 19/4/2022 kepada Tenta FM via WA-nya.

Hal itu lanjut Lalu Eko, bertolak belakang dengan pernyataan jaksa di media yaitu kejaksaan akan segera menetapkan tersangka tinggal menunggu hasil audit dari BPKP.

“Apanya yang mau diaudit, sementara materi audit yaitu dokumen dan data yang akan di audit belum di serahkan oleh kejaksaan kepada BPKP, ujar Lalu Eko.

Sesuai apa yang disampaikan BPKP kepadanya lanjut Lalu Eko, pada bulan januari 2022 kejaksaan telah mengirim permohonan audit kasus dugaan korupsi BLUD RSUD Praaya.

Namun Surat tersebu dibalas oleh BPKP Provinsi NTB, agar pihak Kejari Praya melengkapi dokumen dan data agar BPKP bisa melakukan ekpos atau gelar perkara atas kasus tersebut.

“BPKP tidak bisa masuk, karna kejaksaan belum melakukan SOP yang diminta melalui surat balasan, begitu penjelasan Tukirin selaku Bagian tInvetigasi BPKP Provinsi NTB yang menemui saya hari ini di Kantornya,”kata Lalu Eko.

Dengan adanya pernyatan yang berbeda antara kejaksaan dan BPKP provinsi NTB, akan menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat yang menunggu terang benerangnya kasus BLUD RSUD praya ini dan akan berimbas pada krisis kepercayaan akan penegakan hukum di indonesia khususnya di Lombok Tengah.

“Proses penegakan hukum tidak bisa di intervensi oleh siapapun. Apalagi oleh kekuasaan. Harapan publik kejaksaan dan BPKP provensi NTB lebih bersenergi dan bekerja sama, propesional dalam mengungkap Kasus dugaan korupsi BLUD RSUD praya ini. Untuk itu semoga kejaksaan segera menetapkan tersangka jika telah memperoleh dua bukti permulaan yang cukup,”pungkas Lalu Eko.

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.