Home / Beritakini / Surat Edaran Dinsos Diduga Sebabkan Masalah Krusial, Kasta NTB Minta Evaluasi

Surat Edaran Dinsos Diduga Sebabkan Masalah Krusial, Kasta NTB Minta Evaluasi

BERITAKINI talentafmnews.com – Belasan pengurus KASTA NTB DPD Lombok Tengah, Jumat 24/9/2021, mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) serempat.

Mereka persoalkan terkait terbitnya surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak Dinsos yang berisi, himbauan kepada seluruh masyarakat penerima manfaat bantuan sosial PKH dan bantuan sosial sembako wajib mengikuti vaksinasi sebagai syarat utama untuk mendapatkan bantuan.

Surat edaran tersebut, diduga kuat sebabkan sejumlah masalah ditengah masyarakat penerima sejumlah bantuan.

Ketua Kasta NTB DPD Lombok Tengah Lalu Arik Rahman Hakim SH, mengatakan bahwa surat edaran tersebut yang isinya mengandung ancaman pemberhentian pemberian bantuan sosial kepada warga miskin adalah bentuk intimidasi dan tidak manusiawi.

“Implikasi dari surat edaran tersebut, ternyata sudah meminta korban warga masyarakat, yang karena merasa sangat ketakutan tidak mendapatkan bantuan sosial memaksakan diri untuk divaksin padahal mempunyai riwayat penyakit yang tidak dibolehkan untuk vaksin,”ungkap Lalu Arik Rahman Hakim.

“Masyarakat penerima bantuan sosial ini kan hampir rata-rata sudah berusia lanjut, dengan berbagai latar belakang penyakit bawaan, tetapi karena kekhawatiran tidak mendapatkan bantuan sesuai apa yang disampaikan oleh petugas pendamping PKH dibawah, tetap memaksakan diri untuk divaksin sehingga akibatnya fatal,”imbuhnya.

Bahkan lanjut Lalu Arik, ada yang bahkan langsung kolaps dan masuk rumah sakit.

Seharusnya tandas Lalu Arik,  pemerintah daerah melakukan pendekatan persuasif humanis untuk mengajak masyarakat dengan kesadaran sendiri mau divaksin, dengan tanpa intimidasi.

“Pada prinsipnya kami mendukung semua pihak yang menginginkan capaian prosentase 70% warga masyarakat kita sudah tervaksin, tapi melalui pendekatan humanis dan komunikasi yang baik,”saran Lalu Arik.

Walaupun pihak dinas sosial merasa ada payung hukum berupa Perpres untuk membenarkan diri mengeluarkan surat edaran, namun kalau mau didebat soal regulasi, tidak ada aturan yang secara jelas mewajibkan masyarakat untuk ikut vaksinasi.

“Apalagi bantuan sosial baik itu PKH, sembako ataupun bentuk lainnya adalah hak warga miskin yang juga diatur UU, jangan sampai sebuah kebijakan yang sudah diatur dengan aturan yang jelas, justru ditabrakkan dengan aturan lain, bisa kacau kita bernegara kalau cara-cara begitu digunakan,” kecam Lalu Arik.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh pengurus Kasta tersebut, Kepala Dinsos Kabupaten Lombok Tengah Drs, Muliardi Yunus menyatakan terima kasih atas masukan dan koreksi yang disampaikan oleh kasta.

Kadis berjanji untuk merevisi surat edaran tersebut dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan bupati sebagai atasannya dan semua pihak termasuk dari aparat TNI-POLRI.

“Kami pada prinsipnya sangat berterimakasih kepada pengurus KASTA karena sudah diberikan koreksi terhadap surat edaran yang kami buat tersebut, dan jika memang terbukti menimbulkan masalah di bawah maka kami berjanji untuk melakukan evaluasi,”katanya.

Kadis bersalih, surat edaran tersebut semata-mata di keluarkan berangkat dari semangatnya untuk mencapai target 70% masyarakat Lombok Tengah sudah tervaksin menyongsong World Superbike yang akan segera dilaksanakan.

“Tetapi kalau memang surat edaran tersebut membuat masalah ditengah masyarakat, maka kami akan segera melakukan rapat koordinasi untuk melakukan perbaikan- perbaikan,”janjinya.(tim)

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.