Home / Beritakini / Tersangka Kasus Dugaan Kredit Fiktif BPR Ditahan, Pengacara Muda Ini Punya Analisa Mencengangkan

Tersangka Kasus Dugaan Kredit Fiktif BPR Ditahan, Pengacara Muda Ini Punya Analisa Mencengangkan

BERITAKINI talentafmnews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng), selasa 26/4/2022 menetapkan tersangka dalam kasus dugaan kredit fiktif di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Loteng Cabang Batukliang.

Dalam kasus dengan kerugian negara Rp.2.3 miliar  pada anggaran BPR tahun 2014 sampai 217 tersebut, Kejari Loteng menetapkan dua tersangka yang diduga terlibat dalam “penggarongan” anggaran BPR tersebut.

Antara lain; Yakni AF (43) selaku Mantan Kasi Pemasaran sekaligus Komite Kredit BPR Loteng Cabang Batukliang dan juga HJ (59) selaku Akun Officer di kantor yang sama.

“Penetapan tersangka kedua pegawai BPR Loteng Cabang Batukliang ini, sebagai bentuk keseriusan Kejari Loteng dalam mengungkap kasus korupsi di Loteng,”ungkap Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Loteng, Bratha Hari Putra kepada sejumlah wartawan di Kantor Kejari Loteng.

Apalagi, dalam kasus ini kerugian negara cukup besar, mencapai Rp. 2,3 miliar lebih. Dan yang terpenting, sebelum penetapan tersangka, pihaknya sudah memiliki dua alat bukti yang kuat.

“Setelah penetapan tersangka, kita langsung melakukan penahanan kepada keduanya,” ujar Kasi Pidsus yang baru sebulan menjabat ini.

Ditanya perihal adanya keterlibatan pihak atau calon tersangka lain dalam kasus tersebut, Bratha mengaku pihaknya masih melakukan pendalaman.

Karena memang, walaupun sudah ada dua tersangka, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Namun demikian, itu tergantung hasil penyidikan lanjutan.

“Hasil penyidikan sementara yang kita peroleh, dua tersangka tadi. Sedangkan untuk perkembangan selanjutnya, kita tunggu perkembangannya dan mohon rekan-rekan bersabar saja,” ungkapnya.

Senada dengan Kasi Pidsus, Kepala Kejari Loteng Fadil Regan juga mengutarakan, bahwa Kejari pada intinya serius menangani kasus korupsi yang bergulir di meja Kejari, apalagi kerugian negara ini cukup besar.

“Terkait kemungkinan akan adanya tersangka baru, kita lihat perkembangan berikutnya ya, sabar aja dulu,” janjinya.

Lebih jauh disampaikan Fadil, bahwa dalam kasus ini sudah puluhan saksi dipanggil. Mereka dari unsur BPR, debitur, OJK dan pihak lainnya yang mengetahui perjalanan kasus tersebut.

Termasuk diantaranya adalah oknum polisi yang diduga terlibat di dalam kasus kredit fiktif tersebut. Dari itu semua, untuk sementara ini pengungkapan kasus ini mengerucut kepada mereka berdua yang telah terbukti berdasarkan dua alat bukti yang sudah dimiliki jaksa.

“Ya ini dulu, mudahan selesai lebaran kita bisa ekspos tersangka lain dalam dugaan kasus korupsi yang lain juga ya,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang Pengacara Muda NTB, Muhammad Apriadi Abdi Negara SH, secara terpisah kepada Talenta FM punya analisa mencengangkan atas kasus tersebut.

Munurut pengacara yang juga aktivis kondang di NTB ini, Kejari Lombok Tengah harus berani dan profesional untuk menelusuri aliran dana Rp. 2.3 miliar dalam kasus tersebut.

“Karena menurut saya, ada aliran dana ke pihak-pihak sehingga menimbulkan kerugian negara yang besar dengan hanya modus operandi kredit fiktif,”ungkap Abdi, sapaan pria gondrong ini.

Di internal PD BPR Lombok Tengah lanjut Abdi, hanya persoalan kebijakan mengeluarkan anggaran kredit, namun ada pihak-pihak yang menikmati, yang harus ditelusuri dan ditetapkan sebagai tersangka pula secara cepat.

“Ini sebagaimana asas hukum peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta agar mewujudkan keadilan dalam hal menyelamatkan kerugian negara,”imbuh Abdi.

Dilain sisi lanjut Abdi, untuk menentukan mekanisme pengembalian kerugian negara, tidak bisa dibebankan pada internal PD BPR Lombok Tengah saja, namun harus pula dikembalikan oleh pihak-pihak yang menikmati aliran dana tersebut.

Selain kasus BPR tersebut, kasus lain yang menjadi sorotan dirinya lanjut Abdi, terkait dua kasus yang berhasil dilanjutkan oleh Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Kasus tersebut adalah kasus Dana Desa Peresak yang hanya menetapkan Sekdes sebagai pelaku korupsi.

“Padahal dalam konteks korupsi, tidak bisa dilakukan secara sendiri, melainkan ada pihak lain dalam hal ini Sekdes tidak sebagai kuasa pengguna anggaran,”pungkas Abdi.

 

About Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published.