Tingginya Biaya Yudisium Dan Wisuda Poltekpar NTB

BERITAKINI talentafmnews.com Lombok Tengah – Kasta NTB soroti tingginya biaya yudisium dan wisuda poltekpar NTB.

Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris kepada talentafm Jumat 16/10/2020 secara tertulis mengatakan, apresiasi atas rencana rencana kampus poltekpar lombok yang akan melakukan wisuda perdana mahasiswa mereka yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diwisuda pada bulan oktober ini.

Kasta NTB memberikan apresiasi, bahwa ada itikad baik Poltekpar untuk segera mewisuda mahasiswa mereka yang bahkan sudah ada yang lebih dari satu tahun “nganggur” dan menunggu diwisuda.

“Mereka punya tanggung jawab moral untuk segera mewisuda para mahasiswa yang telah menyelesaikan semua proses pendidikan dan kewajiban mereka,”kata presiden Kasta NTB Lalu wink haris.

Pihaknya lanjut Lalu Wink Haris, tidak mau lagi mendengar alasan pembenaran apapun dari pihak manajemen kampus untuk mengingkari janji dan komitmen mereka kepada masyarakat sebagai alasan untuk menunda-nunda lagi soal wisuda ini, apalagi soal alasan izin dan sebagainya.

“Kasihan para mahasiswa yang harus terpaksa menunggu lama hanya untuk bisa diwisuda. Ini kampus punya kementrian, jadi tidak boleh ada kesan melalaikan tanggung jawabnya kepada masyarakat,”ujarnya.

Hal lain yang juga mendapat tanggapan dari Lalu wink, adalah terkait tingginya biaya yudisium dan wisuda mahasiswa dimana masing-masing orang dibebankan biaya sebesar 2 juta rupiah tanpa perincian pengalokasian dananya untuk apa saja.

“Seharusnya pihak kampus bersurat resmi kepada wali mahasiswa tentang besaran anggaran dan alokasinya. Supaya jelas pembiayaan itu kemana saja. Jangan ada kesan kampus menjadi ajang komersialisasi kegiatan tanpa pertanggung jawaban apapun,”tegas Lalu Wink.

Terkait dengan hal tersebut, pihak direktur poltekpar Lombok saat dihubungi via phone celulernya oleh talentafm belum ada jawaban.

Namun salah seorang pejabat di Poltekpar kepada talentafm menyatakan,  nanti akan menyampaikan rilis lengkap terkait dengan hal tersebut.

“Nanti kita buatkan rilis setelah pembahasan selesai, agar infonya tidak setengah-setengah,”kata pejabat poltekpar yang tidak mau menyebutkan namanya tersebut.